DPD Organda Jawa Barat meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera mengambil kebijakan dengan semangat ‘win win solution’ guna menyelesaikan polemik operasional antara Angkutan Kota (Angkot) di Kota Bekasi dengan Biskita Trans Bekasi Patriot.
Permintaan tersebut bukannya tanpa alasan. Pasca, Rabu (02/10/2024) kemarin, Puluhan Pengurus Angkutan K-11 Jurusan Bantargebang-Terminal Bekasi bersama Organda Kota Bekasi menggeruduk Gedung DPRD Kota Bekasi. Adapun, aksi tersebut menuntut menyoal operasional Biskita Trans Patriot Bekasi atau Bus Buy The Service (BTS) yang hingga kini belum ditentukan tarif angkutan.
“Salah satunya itu lah harus ada Win-win solution, Pemerintah Kota Bekasi. Dalam rangka BisKita juga harus memperhatikan bagaimana dampaknya terhadap Angkutan Kota yang operasional hari ini,” ucap Ketua DPD II Organda Jawa Barat Yahya Ropandi saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (03/10/2024).
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Organda Kota Bekasi dan Para Pengurus Angkutan K11 dan K25 baru saja beraudiensi dengan Pimpinan DPRD Kota Bekasi untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan tersebut.
“Saya atas nama Pimpinan dari Organda Jawa barat memberikan apresiasi terhadap DPC Organda Kota Bekasi yang telah memberikan masukan-masukan, dan saya kita perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah,” katanya.
Organda beraudiensi dengan Pimpinan DPRD Kota Bekasi untuk mencari solusi terbaik dari polemik dengan operasional Biskita Trans Bekasi Patriot, Kamis (03/10/2024). 
Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi (dua dari kiri) menerima audensi Ketua DPD II Organda Jawa Barat Yahya Ropandi (kemeja putih kiri) bersama DPC Organda Kota Bekasi dan pengurus Angkot K-11, Kamis (03/10/2024). 
Pimpinan DPRD Kota Bekasi menerima perwakilan Organda dan Pengurus Angkot K-11.
“Aspirasi tepat melalui Wakilnya di Kota Bekasi, Sehingga penataan Transportasi di Kota Bekasi lebih terarah. Bayangkan, hari ini kita jujur seorang warga Kota Bekasi, begitu melihat angkotnya yang rombeng, kita juga belum rela hari ini,” sambungnya.
Sehingga, kata dia, dalam hal ini perlu adanya peremajaan yang perlu dilakukan. Sembari, diiringi dengan layanan Transportasi yang layak maupun mencari solusi terbaik dari adanya kehadiran Biskita Trans Patriot Bekasi atau Bus Buy The Service (BTS) yang dinilai berat sebelah terhadap para Angkutan di Kota Bekasi.
“Jangan kita berpihak pada Biskita yang beroperasional tapi Angkot malah mati, ini tidak seimbang. Kita setuju adanya Biskita, tapi ada proses pelibatan dari pengusaha-pengusaha Angkot juga harus mendapatkan hak yang sama (berupa subsidi),” katanya.
Biskita Trans Patriot Bekasi, kata dia, tentunya disubsidi oleh dana operasional Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
“Kenapa ini juga angkot tidak mendapat subsidi, kan itu harus seimbang. Intinya bagaimana penataan transportasi harus seirama dengan kondisi sosial masyarakat hari ini,” imbuhnya.
Mengenai peremajaan Angkutan Kota dan Penataan BTS yang ada di Kota Bekasi, kata dia, termasuk juga adalah bagaimana Rute-rute ini juga bisa diefektifkan dalam rangka penataan transportasi di Kota Bekasi.
“Sehingga harapan kami adalah dari DPD mendorong kepada DPC Organda Kota Bekasi untuk segera melakukan dan berdiskusi membenahi Transportasi. Sehingga, nanti lahirlah Perda Transportasi di Kota Bekasi yang akan mengatur segala yang berkaitan dengan Transportasi,” tutupnya.
