DPR RI: UU TPKS Bukan untuk Dukung LGBT

- Jurnalis

Rabu, 13 April 2022 - 13:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPR, Puan Maharani (kanan) menerima Pandangan Pemerintah tentang RUU TPKS dari Menteri PPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4/2022). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan

Ketua DPR, Puan Maharani (kanan) menerima Pandangan Pemerintah tentang RUU TPKS dari Menteri PPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4/2022). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan

JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tidak mendukung penyimpangan seksual. DPR mengesahkan UU ini dalam rapat paripurna, Selasa (13/4/2022) kemarin.

“Tidak ada satupun dalam RUU TPKS ini yang mengatur tentang mendukung kebebasan seksual atau Lesbian, Biseksual, Gay, Transgender (LGBT),” kata anggota Baleg DPR RI Taufik Basari dalam diskusi “Mengawal Pasca Pengesahan RUU TPKS” secara virtual, Rabu (13/04/2022).

Taufik mengemukakan hal itu lantaran ada anggapan dari kelompok tertentu yang menilai UU TPKS merupakan pesanan. Artinya, mendukung penyimpangan seksual atau kebebasan seksual.

Taufik meyakini publik akan bisa memahami bahwa UU TPKS dibutuhkan guna melindungi anak dan perempuan dari kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual.

Menurut dia, ada beberapa hal penting dalam UU TPKS. Pertama, adanya delik baru yaitu tindak pidana kekerasan seksual. Perumusan tindak pidana ini berdasarkan berdasarkan data dan fakta serta pengalaman beberapa penanganan kasus. Sebelum adanya UU TPKS, terdapat suatu tindakan yang dianggap wajar dan tidak ada penanganan komprehensif atas perbuatan yang sebenarnya hal itu termasuk tindak pidana.

“Atas dasar itu, kami rumuskan perbuatan tersebut menjadi delik baru atau tindak pidana,” kata Taufik.

Baca Juga:  AJI, PWI hingga IJTI Turun Aksi Desak DPR Tolak RUU Penyiaran

Selain tindak pidana kekerasan seksual yang diatur secara khusus unsur-unsurnya di dalam UU TPKS, DPR juga memasukkan sejumlah delik dalam undang-undang lain dan harus tunduk pada UU TPKS.

Berita Terkait

Pusat Data Nasional ‘Error’ Berhari-hari, Data Pribadi Warga Indonesia di Ujung Tanduk
Pusat Data Nasional ‘Error’, Harun Masiku Berpotensi Kabur ‘Gocek’ Imigrasi
Pusat Data Nasional Error, Layanan Publik di 56 Kementerian/Lembaga Terganggu
Pekan Depan HET MinyaKita Naik Jadi Rp15.700
Menag Yaqut: Tahun Depan Indonesia Dapat 221 Ribu Kuota Haji
Paman Kaesang Seharusnya tak Terlibat Pengujian Syarat Usia Calon Kepala Daerah
Lewat Satgas Bentukan Jokowi, Pemberantasan Judi Online akan Lebih Komprehensif dan Terintegrasi
Oknum Petugas BPN Geser Patok Tanahnya, Warga Purbalingga Bakal Tempuh Jalur Hukum
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 22 Juni 2024 - 16:51 WIB

Pusat Data Nasional ‘Error’ Berhari-hari, Data Pribadi Warga Indonesia di Ujung Tanduk

Sabtu, 22 Juni 2024 - 16:23 WIB

Pusat Data Nasional ‘Error’, Harun Masiku Berpotensi Kabur ‘Gocek’ Imigrasi

Sabtu, 22 Juni 2024 - 16:03 WIB

Pusat Data Nasional Error, Layanan Publik di 56 Kementerian/Lembaga Terganggu

Rabu, 19 Juni 2024 - 10:24 WIB

Menag Yaqut: Tahun Depan Indonesia Dapat 221 Ribu Kuota Haji

Rabu, 19 Juni 2024 - 07:23 WIB

Paman Kaesang Seharusnya tak Terlibat Pengujian Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Berita Terbaru