Kabupaten Bogor – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat bersama dengan DLH Kabupaten Bogor bakal melakukan penegakan hukum lingkungan terhadap PT Yang Mandiri Utama Sukses (PT YMUS) yang diduga mencemari lingkungan hidup di DAS Cileungsi, sekira pekan ini.
“DLH Jawa Barat bersama kami akan kembali monitoring dan melakukan penegakan hukum apabila ada perusahaan atau pabrik yang diduga mencemari lingkungan hidup di DAS Cileungsi dengan membuang limbahnya,” kata Sekretaris DLH Kabupaten Bogor Endah Nurmayanti kepada awak media, Selasa (29/08/2023).
Endah menuturkan, pihaknya akan menutup saluran Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) perusahaan atau pabrik yang diduga maupun kedapatan terbukti membuang limbahnya ke DAS Cileungsi atau mencemari lingkungan hidup.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemasangan garis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH Line), artinya menutup sementara lokasi instalasi pengolahan air limbah perusahaan tersebut. Kedua, menutup permanen saluran bypass atau secara langsung ke Sungai Cileungsi. Kemudian kami melakukan pemasangan papan larangan,” terang Endah Nurmayanti.
Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) DLH Kabupaten Bogor Gantara Lenggana menegaskan bahwa konsekuensi bagi perusahaan dan pabrik yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan hidup di Sungai Cileungsi tersebut diwajibkan segera melakukan perbaikan dan pemulihan terhadap media yang terkontaminasi limbah.
“Perusahaan atau pabrik yang melanggar aturan tersebut juga harus segera membersihkan saluran-saluran yang telah terkontaminasi limbah di sekitar DAS Cileungsi yang berdekatan dengan perusahaan tersebut,” ucap Gantara tegas.
Agar tidak mencemari DAS Cileungsi, kata dia, perusahaan tersebut harus melaksanakan kerjasama dengan pihak lain atau pengelola (pengumpul/pengangkut/pemanfaat/pengolah/penimbun) limbah B3 yang berizin selama proses perbaikan dan pemulihan terhadap media yang terkontaminasi limbah dimaksud.
Tak lupa Gantara menghimbau kepada seluruh pelaku usaha untuk mentaati aturan-aturan terkait dengan pengendalian pencemaran air dan udara, serta pengelolaan limbah B3 sesuai dengan undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
“Perusahaan PT YMUS diberikan batas waktu dan terus diawasi oleh kami sesuai ketentuan yang berlaku, jika tidak dilakukan sesuai waktu yang ditentukan dan terbukti tidak mematuhi aturan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perusahaan akan berhadapan dengan hukum. Nantinya juga ada langkah-langkah lanjutan, seperti nanti bisa ke arah pembekuan dan pencabutan Persetujuan lingkungan bahkan Perizinan Berusaha,” bebernya. (reza zurifwan)
