Klaim Anggota Legislatif atas Realisasi Pembangunan Agar Terpilih dalam Pileg 2024

- Jurnalis

Jumat, 17 November 2023 - 11:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi Pemilu 2024.

ilustrasi Pemilu 2024.

Oleh: Agung Sulistyo

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Legislatif 2024, masyarakat disuguhkan informasi yang memuat rasa terimakasih warga terhadap anggota legislatif atas terealisasinya pembangunan di lingkungan, seolah-olah hanya peran anggota dewan tersebutlah sehingga pembangunan dapat terealisasi.

Padahal pembangunan yang dibiayai oleh uang rakyat tersebut seyogyanya memang diperuntukan bagi masyarakat tanpa campur tangan anggota dewan itu sendiri yang secara masif mengambil keuntungan agar dirinya kelak dipilih kembali karena pembangunan tersebut.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk dapat memahami bahwa pembangunan di lingkungan mereka seharusnya merupakan hasil dari keputusan yang diambil secara bersama oleh pihak pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Peran anggota legislatif hanyalah sebagai wakil rakyat yang bertugas memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat legislatif.

Namun, fenomena yang terjadi saat ini adalah adanya praktik dimana anggota dewan terkesan bahwa tanggung jawab dan peran mereka dalam pembangunan dianggap sebagai bentuk jasa yang eksklusif.

Mereka terkadang menggiring opini publik dengan narasi yang menyamarkan kenyataan bahwa pembangunan sebenarnya dibiayai oleh uang rakyat yang seharusnya dialokasikan secara adil dan transparan.

Penting bagi masyarakat untuk tidak terjebak dalam persepsi tersebut, dan melakukan evaluasi yang jernih terhadap kinerja anggota dewan serta dampak nyata pembangunan yang telah dilakukan.

Evaluasi ini harus dilakukan secara adil, dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk efektivitas program pembangunan, penggunaan anggaran yang tepat, serta keberlanjutan dan manfaat jangka panjang yang diciptakan.

Sebagai masyarakat yang memiliki peran aktif dalam proses demokrasi, penting juga bagi kita untuk memastikan bahwa pilihan kita dalam Pemilihan Legislatif 2024 didasarkan pada penilaian yang obyektif dan bukan semata-mata karena narasi kampanye yang dibangun oleh anggota dewan.

Kita harus memilih pemimpin yang benar-benar memiliki komitmen untuk mewakili kepentingan masyarakat secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

Berpikir kritis, melibatkan diri dalam diskusi publik, serta memperoleh informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya adalah langkah-langkah yang penting dalam memastikan partisipasi aktif kita dalam proses demokrasi dan pemilihan anggota legislatif yang akan datang.

Ingat, kita sebagai warga negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam membangun masyarakat yang lebih baik melalui pemilihan yang cerdas dan berkualitas.

  • penulis adalah Sekretaris DPC Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bekasi


Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

​ID Pers Jurnalis CNN Dicabut Usai Tanya Kasus MBG ke Presiden Prabowo, Kebebasan Pers Dipertaruhkan
Penonaktifan vs Recall Anggota DPR: Manuver Politik atau Langkah Hukum?
Kekerasan Polisi “Police Brutality” Secara Kolektif Terhadap Demonstran
Ancaman bagi Pelaku Pelecehan Seksual Anak: Pidana Penjara Hingga 15 Tahun dan Denda Miliaran Rupiah
Membongkar Paradoks Korupsi K3: Analisis Kasus OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer
Vonis Tom Lembong dan Perdebatan Mens Rea: Benarkah Niat Jahat Belum Terbukti?
Media Sosial vs Media Tradisional: Siapa Pemenang di Era Disrupsi Informasi?
Ancaman 15 Tahun Penjara dan Denda Rp5 Miliar: Jerat Hukum Pelaku Pelecehan Seksual Anak

Berita Terkait

Senin, 29 September 2025 - 15:25 WIB

​ID Pers Jurnalis CNN Dicabut Usai Tanya Kasus MBG ke Presiden Prabowo, Kebebasan Pers Dipertaruhkan

Selasa, 9 September 2025 - 11:38 WIB

Penonaktifan vs Recall Anggota DPR: Manuver Politik atau Langkah Hukum?

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 08:51 WIB

Kekerasan Polisi “Police Brutality” Secara Kolektif Terhadap Demonstran

Rabu, 27 Agustus 2025 - 14:49 WIB

Ancaman bagi Pelaku Pelecehan Seksual Anak: Pidana Penjara Hingga 15 Tahun dan Denda Miliaran Rupiah

Minggu, 24 Agustus 2025 - 11:04 WIB

Membongkar Paradoks Korupsi K3: Analisis Kasus OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

Berita Terbaru

Proses pengadaan sistem perpajakan Coretax (Core Tax Administration System) kini menuai sorotan tajam.

Parlementaria

Komisi XI DPR Desak BPK Audit Pengadaan Sistem Coretax

Senin, 27 Okt 2025 - 22:30 WIB

Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca