Komdigi Ajukan Tambahan Anggaran Rp12,6 Triliun? Jangan Lupa, Data Bocor dan Judi Online

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun kepada Komisi I DPR RI dalam rapat kerja yang digelar pada Senin, 7 Juli 2025.

Jika disetujui, total pagu indikatif Komdigi Tahun Anggaran 2026 melonjak menjadi Rp20,36 triliun, menjadikannya salah satu pengajuan terbesar di antara kementerian/lembaga (K/L) lainnya untuk tahun tersebut.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk membiayai tiga program prioritas nasional:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

• Perluasan akses internet di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), khususnya di Papua
• Penguatan infrastruktur Pusat Data Nasional (PDN)
• Pengembangan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam skala nasional

“Untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas ini, kami membutuhkan tambahan anggaran dari pagu indikatif Kemkomdigi Tahun Anggaran 2026,” ujar Meutya dalam pernyataan resminya.

Ketiga program tersebut merupakan bagian dari agenda besar Transformasi Digital Nasional yang telah menjadi visi pemerintahan dalam menghadapi tantangan era industri 5.0 dan penguatan kedaulatan digital.

Sorotan Isu Keamanan Data dan Etika Pegawai Kembali Mencuat

Meski ambisi Komdigi patut diapresiasi, publik belum melupakan dua insiden besar yang mencoreng reputasi lembaga ini pada awal 2025:

Kebocoran Data Internal Pegawai Komdigi

Pada Februari 2025, terjadi dugaan kebocoran data internal pegawai Komdigi akibat serangan siber yang menargetkan sistem kementerian.

Meski disebut hanya mencakup data “non-sensitif”, peristiwa ini tetap menimbulkan keraguan publik terhadap ketangguhan sistem pengamanan siber nasional—terutama dalam konteks pengelolaan Pusat Data Nasional (PDN) yang strategis.

Pengamat keamanan digital dari DigitalTrust Institute, Dewi Lestari, menyatakan bahwa insiden semacam ini mencerminkan perlunya audit keamanan independen secara berkala, terutama bagi instansi yang menjadi garda depan dalam tata kelola digital negara.

11 Pegawai Komdigi Terlibat Judi Online

Tak kalah mencengangkan, 11 pegawai Komdigi ditangkap oleh Polda Metro Jaya pada Maret 2025 karena terlibat dalam operasi jaringan situs judi online.

Ironisnya, beberapa dari mereka merupakan staf dengan akses terhadap sistem pemblokiran situs ilegal. Salah satu tersangka bahkan diketahui mengakses lebih dari 5.000 situs judi per hari menggunakan perangkat dinas.

Menurut laporan PPATK, para tersangka menggunakan identitas dan rekening fiktif untuk menghindari pelacakan transaksi.

Kementerian telah mengambil tindakan tegas berupa pemecatan dan penonaktifan akses sistem, namun insiden ini mengungkap kegagalan pengawasan internal dan lemahnya mekanisme kontrol integritas pegawai.

Capaian Keuangan Tak Menutup Kebutuhan Reformasi

Komdigi tercatat memiliki kinerja keuangan positif sepanjang 2024. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selain itu, hingga 4 Juli 2025, Komdigi menjadi penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertinggi di antara seluruh K/L, yaitu Rp8,66 triliun.

Namun prestasi tersebut dinilai belum cukup untuk menghapus keraguan publik terhadap integritas lembaga.

“Peningkatan anggaran yang masif harus dibarengi dengan pembenahan sistem internal dan pengawasan melekat. Reformasi kelembagaan perlu diakselerasi,” ujar Faisal Rasyid, peneliti kebijakan publik dari LIPI.

Transparansi, Akuntabilitas, dan Tantangan Integritas

Permintaan anggaran jumbo yang diajukan Komdigi memunculkan pertanyaan:

• Apakah sistem keamanan dan integritas internal kementerian telah cukup solid untuk mengelola anggaran triliunan?
• Bagaimana strategi pengawasan independen terhadap proyek strategis seperti pengembangan AI nasional dan PDN?
• Apa jaminan bahwa tragedi kebocoran data dan kasus judi online tidak terulang?

Publik berharap agar dana yang diajukan tidak hanya menjadi angka dalam rencana kerja, tetapi benar-benar menghasilkan kemajuan nyata dalam tata kelola digital dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi ini.