KOTA BEKASI – Komisi I DPRD Kota Bekasi menggelar rapat dengan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi dan Kabag Hukum Setda Kota Bekasi.
Rapat kerja mengenai Monitoring dan Evaluasi Kinerja tersebut digelar di Ruangan Komisi I DPRD Kota Bekasi Gedung DPRD Kota Bekasi Jalan Chairil Anwar No: 112, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, Senin (15/08/2022).
Seusai rapat, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Faisal mengungkapkan bahwa pihaknya banyak menerima pertanyaan dari teman-teman TKK terkait pemberkasan TKK kepada BKPSDM Kota Bekasi.
Pertama, TKK yang belum satu tahun itu belum bisa pemberkasan. Kedua, kalaupun sudah pemberkasan mereka khawatir tidak memenuhi spesifikasi yang sudah ditentukan, nasibnya bagimana.
Ketiga, mungkin yang sudah memenuhi spesifikasi juga kalau nanti tidak lulus nasib mereka bagaimana.
“Walaupun mereka (BKPSDM-red) belum bisa pasti menjawab. Tadi paling tidak pemberkasan sudah 100 persen diperbolehkan untuk siapapun,” kata Faisal kepada Rakyat Bekasi.com, Senin (15/08/2022) saat dihubungi.
Artinya, lanjut dia. TKK yang belum setahun pun sudah bisa melakukan pemberkasan. Hanya saja TKK ini sedang menunggu SOP pasti dari BKPSDM.
Namun, secara prinsip tidak ada niat dari Pemerintah dalam hal ini BKPSDM untuk memutus kontrak dengan TKK.
Sebab menurut Faisal, BKPSDM belum mengetahui secara pasti cara rekrutmen P3K. Namun demikian, Faisal membeberkan bahwa untuk anggaran TKK 2023 sepertinya sudah disiapkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Boleh dibilang. Kalau anggaran (2023) sudah disiapkan, tidak ada pemutusan terhadap TKK. Tetapi memang harus ada ketegasan terhadap TKK, agar teman-teman TKK ini fokus,” bebernya.
Faisal menegaskan, bahwa untuk TKK yang baru dan belum setahun pun boleh melakukan pemberkasan.
Faisal juga mengaku bahwa pihaknya cukup kecewa dengan BKPSDM yang hingga saat ini belum memiliki kepastian teknis dan format rekrutmen P3K ke depan seperti apa? Saat ini pemberkasan juga masih dibuka dan belum ditutup.
“Karena BKPSDM tidak berani mengambil ketegasan. Karena memang regulasinya belum jelas,” tambahnya.
“Karena masih banyak TKK yang sedang mempersiapkan pemberkasan. Kita juga minta yang K2 untuk menjadi prioritas. Kemudian yang di tunjuk di surat edaran Kemenpan RB, jangan ada pembatasan,” terangnya.
Lebih lanjut Faisal meminta jangan ada pembatasan seperti TKK di Dinkes dan Disdik, Kalau bisa semuanya.
“Karena kita tidak memiliki keputusan, dan jangan sampai teman-teman TKK bertanya sama kita dan kita tidak tahu jawabannya. Pasti kita akan evaluasi terus terhadap perkembangannya. Karena BKPSDM juga sedang nunggu dari Menpan-RB. Intinya untuk TKK, tidak ada penghapusan TKK tahun ini, dan tahun berikutnya. Hanya saja teknisnya belum ada yang tahu,” tutupnya. (mar)
