Komisi II DPR Dukung Evaluasi Tunjangan Perumahan DPRD, Dede Yusuf: Efisiensi Anggaran Berlaku untuk Semua Pejabat

BEKASI – Wacana evaluasi tunjangan perumahan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh Indonesia yang diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mendapat sinyal positif dari parlemen pusat.

Komisi II DPR RI menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran negara.

Dukungan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf. Menurutnya, peninjauan kembali terhadap berbagai fasilitas pejabat negara, termasuk tunjangan perumahan, merupakan langkah yang relevan di tengah kebutuhan efisiensi saat ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Buat saya, apa pun yang diberikan negara kita harus siap, mau ditarik pun juga kita harus siap,” ujar Dede Yusuf saat ditemui jurnalis rakyatbekasi.com di Hotel Horison Ultima Bekasi, Rabu (10/09/2025).

Prinsip Keadilan dan Efisiensi Menyeluruh

Lebih lanjut, politisi dari Fraksi Demokrat ini menekankan bahwa evaluasi tidak boleh hanya menyasar para anggota legislatif di daerah.

Ia berpendapat, jika tujuannya adalah efisiensi, maka kebijakan tersebut harus diterapkan secara adil dan menyeluruh ke semua pejabat negara, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

​”Harus kita pahami, segala sesuatu yang sifatnya efisiensi harus dilakukan saat ini, dan itu bukan hanya untuk DPR atau DPRD,” tegasnya.

Dede Yusuf menjelaskan bahwa fasilitas dan tunjangan untuk pejabat negara, mulai dari menteri, gubernur, bupati/wali kota, hingga anggota dewan, semuanya diatur dalam undang-undang.

Oleh karena itu, jika pemerintah hendak melakukan evaluasi, landasan hukumnya harus kuat dan pelaksanaannya harus konsisten.

​”Berarti menteri, pejabat-pejabat negara lainnya, termasuk juga gubernur, bupati, semua itu (tunjangannya) ada, dan itu ada di dalam undang-undang. Jadi kalau konteksnya kita melakukan efisiensi, saya sepakat, harus dilakukan secara komprehensif,” pungkasnya.

​Langkah evaluasi oleh Mendagri ini diperkirakan akan memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota di masa mendatang.