KOTA BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi Komarudin mengatakan bahwa serapan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi masih 54,57 persen, padahal sudah memasuki akhir tahun anggaran 2022.
Menurut Bang Komar sapaan akrabnya, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bekasi nampak gamang dan kurang optimal melaksanakan tugasnya.
“Bahwa OPD saat ini bisa dikatakan pemalas. Apa yang sudah direncanakan, ya harus direalisasikan. Logikanya kan mereka yang merencanakan, harusnya tidak ada kendala dalam realisasi,” papar Komarudin kepada RakyatBekasi.Com, Jumat (11/11/22).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Politisi Golkar asal Dapil Kecamatan Rawalumbu-Mustika Jaya dan Bantargebang ini mengungkapkan bahwa kepemimpinan Plt Wali Kota Tri Adhianto masih dinilai lemah dan tidak mampu memaksimalkan jajarannya untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya. Sehingga hal tersebut menyebabkan serapan anggaran yang sangat minim di penghujung tahun 2022.
“Pelaksanaan anggaran OPD itu kan bagaimana pimpinannya. Plt Wali Kota Bekasi dalam waktu yang sangat sempit ini harus melihat dan berani ambil kebijakan strategis. Bukan hanya terbuai oleh kata ‘yes sir’ atau bungkukan setengah hati yang memabukan. Harusnya Plt (Tri Adhianto) sekarang obyektif melihat angka capaian, sehingga jelas langkah apa yang diambil dan instruksi apa yang harus diberikan kepada jajaran pemkot yang ada di bawah perintahnya,” ungkap Bang Komar dengan tegas.
Related Posts:
Lebih lanjut Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi yang membidangi keuangan dan pendapatan daerah ini membeberkan bahwa dampak dari tidak maksimalnya serapan APBD, secara makro ekonomi akan berpengaruh kepada tersendatnya pergerakan di semua lini sehingga mengakibatkan melambatnya laju perekonomian dan meningkatan inflasi, yang pada akhirnya Ginie Ratio masyarakat sulit membaik.
Tak hanya rendahnya serapan anggaran, Bang Komar juga sangat menyayangkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi yang juga mengalami penurunan atau belum maksimal.
“Plt Wali Kota Bekasi harus lebih rajin dorong team untuk fokus bekerja, bukan hanya sekedar acara-acara seremoni dan ngumpul-ngumpul untuk pencitraan. Sementara serapan anggaran jeblok dan PAD tidak maksimal,” tutup Bang Komar. (Adv)
