Proyek Infrastruktur Terancam Molor, Wali Kota Bekasi Desak OPD Tancap Gas

Bekasi – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memberikan sorotan tajam terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lambatnya progres pengerjaan proyek infrastruktur.

Memasuki triwulan akhir 2025, realisasi fisik pembangunan di lapangan dinilai masih sangat minim, sehingga memicu kekhawatiran akan keterlambatan penyelesaian.

​Kondisi ini mendorong adanya desakan percepatan agar hasil pembangunan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas sebelum tahun anggaran berakhir.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Serapan Rendah, Wali Kota dan DPRD Bereaksi Keras

​Tri Adhianto mengungkapkan keprihatinannya setelah melihat data serapan anggaran yang belum optimal. Menurutnya, masih ada dinas yang progres fisiknya berada di angka yang sangat rendah.

“Saya lihat masih ada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang daya serapnya kecil. Masih ada yang 15 persen dan 25 persen, saya kira ini harus menjadi motivasi untuk percepatan,” tegas Tri Adhianto saat ditemui Jurnalis rakyatbekasi.com di Plaza Pemkot, Senin (20/10/2025).

Wali Kota menekankan pentingnya langkah-langkah strategis agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun.

“Harus ada proses percepatan, sehingga masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan yang ada,” tambahnya.

​Senada dengan eksekutif, suara kritis juga datang dari legislatif.

Komisi 2 DPRD Kota Bekasi bahkan telah menjadwalkan pemanggilan terhadap dinas teknis terkait, seperti Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan).

“Realisasi fisiknya memang rata-rata masih sangat minim, semuanya di bawah 30%,” ungkap Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti.

“Pemanggilan ini dipicu banyaknya aduan dari masyarakat melalui anggota dewan bahwa proyek di lingkungan mereka belum dikerjakan sama sekali,” jelasnya.

​Pembelaan Dinas: Progres Fisik Lebih Tinggi dari Laporan Keuangan

Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Disperkimtan Kota Bekasi, Widayat Subroto Hardi, memberikan penjelasan.

Menurutnya, angka serapan yang terlihat rendah lebih mencerminkan realisasi keuangan, bukan progres fisik di lapangan.

​Kendala Sistem Penagihan Kontraktor

​Widayat menjelaskan bahwa banyak kontraktor atau pihak ketiga yang baru mengajukan penagihan pembayaran pada tahap akhir proyek, meskipun pengerjaan fisik terus berjalan.

“Berdasarkan catatan, realisasi fisik pembangunan kita itu sudah di angka 40 persen. Memang kalau di (dis) Perkimtan model kerjanya adalah bangunan, dan pelaksana itu seringnya menagih di akhir ketika progres sudah besar,” kata Widayat.

Menurutnya, kontrak kerja sebagian besar kontraktor baru akan berakhir pada November atau Desember. Hal inilah yang membuat laporan serapan anggaran terlihat rendah di awal triwulan akhir.

​Optimisme Penyelesaian di Tengah Potensi Kendala

​Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk faktor cuaca yang tidak menentu, Disperkimtan tetap optimis dapat menyelesaikan seluruh target pembangunan fisik hingga akhir Desember 2025.

​”Di sisa waktu tiga bulan ini kami optimis selesai. Kalaupun ada masalah, kami harapkan bisa diselesaikan sekarang, kecuali masalah di luar prakiraan seperti cuaca,” pungkas Widayat.

​Pemerintah Kota Bekasi bersama DPRD akan terus melakukan pengawasan ketat untuk memastikan semua proyek infrastruktur yang telah direncanakan dapat tuntas tepat waktu.