Kabupaten Bekasi – Ketua Komunitas Rekan Muda Bekasi (KOREKSI) Asep Aprianto menyikapi Anggaran Dana Desa (ADD) desa Lambang Sari Kabupaten Bekasi yang di tahun 2019, 2020 diduga ada kejanggalan dalam penggunaan dana tersebut.
ADD desa lambang sari Dalam penggunaan anggaran covid 19 sebesar 678.889.000 tahun anggaran 2020, dan pembangunan sarana dan ditahun 2019 pembangunan prasarana kesehatan ada dua item anggaran 363.041.000 dan 100.000.000.
“Kami menduga ada rangkap anggaran dana covid 19 kabupaten Bekasi juga memberikan bantuan, sedangkan pembangunan sarana dan prasarana juga diberikan oleh pemerintah daerah, tetapi tertuang juga di Anggaran desa,” ucap Asep
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penggunaan anggaran dana desa (ADD) harus diawasi seperti anjuran presiden jangan sampai anggaran tersebut menjadi bahan korupsi dari kepala desa.
“Sesuai UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kita harus mencegah para pejabat desa menyalahgunakan anggaran desa, dan saya lihat ada indikasi kepala desa Lambang Sari melakukan hal yang melawan hukum” ucap Asep
Asep juga menekankan kepada penegak hukum harus segera memeriksa kepala desa atas dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2019, 2020 Desa Lambang Sari kebupaten Bekasi.
“Kami meminta kepada kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi untuk memeriksa Kepala Desa Lambang Sari atas dugaan rangkap mata Anggaran pembangunan sana dan prasarana kesehatan dan penyalahgunaan anggaran covid 19 yang berasal dari ADD, sehingga mempunyai efek jera bagi para kepala desa di Kabupaten Bekasi” tutup asep. (Mar)
