“Karena ada ahli waris yang mengklaim bahwa lahan tersebut masih punya ahli waris yang sedang berproses hukum. Sehingga ahli waris menggugat kegiatan (pembangunan) Polder tersebut,” ungkapnya.
Jika berstatus Fasos Fasum perumahan, menurut Hendra merupakan kesalahan fatal lantaran peruntukan lahan tersebut untuk masyarakat sekitar, bukan untuk pembangunan Polder.
Menurutnya, kegiatan pembangunan Polder sedianya dihentikan sementara seraya memastikan status lahan dan memiliki kepastian dalam administrasinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sehingga Pemerintah Kota Bekasi melalui APBD tidak dirugikan dengan anggaran projek tersebut kurang lebih Rp13 miliar,” tambahnya.
Belanja modal tanah ini sebelumnya menjadi salah satu rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD pada saat penyusunan KUA-PPAS APBD perubahan.
Related Posts:
Saat itu Pj Wali Kota Bekasi diminta untuk memperhatikan terpenuhinya legalitas administrasi pertahanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad sudah Cek Lokasi proyek
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
