Masyarakat Keluhkan Sistem PPDB Online, Komisi IV Bakal Sidak SMPN di Kota Bekasi

- Jurnalis

Kamis, 4 Juli 2024 - 12:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung DPRD Kota Bekasi.

Gedung DPRD Kota Bekasi.

KOTA BEKASI – Komisi IV DPRD Kota Bekasi dijadwalkan pada Kamis (04/07/2024) ini akan melakukan sidak (Inspeksi Mendadak) ke salah satu SMP di Kota Bekasi untuk mengetahui secara langsung usai pelaksanaan PPDB Online.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Daradjat Kardono mengatakan, sidak tersebut akan menyasar ke sekolah tingkat SMP Negeri tanpa menyebut SMP mana yang disasar.

“Kita akan konfirmasi langsung besok ke lapangan, seperti apa penyelesaiannya dan juga kalau masih banyak outstanding-outstanding isu seperti apa rencana penyelesaiannya,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Daradjat Kardono saat ditemui RakyatBekasi.com di Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (03/07/2024) Petang.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sidak tersebut, kata dia, di antaranya sebagai bentuk kroscek dari pelaksanaan PPDB. Tak hanya itu, sidak ini juga buntut dari aduan dari masyarakat kepada Komisi IV soal metode PPDB online.

“Memang masalah metode ya, metodenya kan sekarang online, dari kemarin juga online. Sementara itu masih banyak masyarakat yang belum familiar dengan metode online, biasa lah mungkin ada yang gaptek,” jelasnya.

Lebih lanjut pihaknya menyarankan kepada Dinas Pendidikan selaku leading sector agar bisa memperbaiki dan membantu untuk setiap keluhan dari para calon peserta didik atau orang tua wali murid.

“Mungkin support ya, jadi harus proaktif dari pihak eksekutif. Disdik dalam hal ini harus proaktif menjemput bola atau mendengarkan supaya lebih proaktif lagi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan, banyak yang sebenarnya simpel, tapi ternyata oh kurang ini,” keluhnya.

Di sisi lain, Daradjat menilai bahwa persoalan teknis-teknis di lapangan juga memungkinkan belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh masyarakat dalam melakukan pendaftaran sekolah untuk putra-putrinya melalui pelaksanaan PPDB Online.

“Jadi ke depan bisa dibuat lebih rinci, bagaimana untuk tata laksana dan mekanisme pendaftarannya. Mekanisme pengelolaan masalah-masalah yang terjadi dalam PPDB online ini harus secara detail dan lebih rinci lagi. Jadi harus banyak variasi metode yang lebih baik lagi, supaya masyarakat lebih banyak lagi yang paham, untuk mempersempit gap (jarak),” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ketua DPRD Dorong Disdukcapil Lakukan Pemutakhiran Data Penduduk Kota Bekasi Tahun 2025
Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Tanggapi Serius Aksi Vandalisme yang Rusak Taman Kalimalang
Realisasi Penerimaan PAD Tak Capai Target, ARH: Pukulan Telak untuk Keangkuhan Pj Wali Kota Bekasi
DPRD Kota Bekasi Dorong Pencairan Honorarium Tim Monev TPST Bantar Gebang
Belum Penuhi Perizinan, Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Minta Pembangunan Hotel Fox Dihentikan
Cuci Tangan soal Gaji 200 PHL Kali Asem, PJ Gani Dihujani Interupsi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi
Reses Perdana Anggota DPRD Kota Bekasi 2024-2029, Serap 3.881 Aspirasi Masyarakat
DPRD Kota Bekasi Sahkan Enam Raperda untuk Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Berita Terkait

Jumat, 10 Januari 2025 - 14:02 WIB

Ketua DPRD Dorong Disdukcapil Lakukan Pemutakhiran Data Penduduk Kota Bekasi Tahun 2025

Minggu, 5 Januari 2025 - 08:31 WIB

Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Tanggapi Serius Aksi Vandalisme yang Rusak Taman Kalimalang

Senin, 23 Desember 2024 - 10:59 WIB

Realisasi Penerimaan PAD Tak Capai Target, ARH: Pukulan Telak untuk Keangkuhan Pj Wali Kota Bekasi

Rabu, 18 Desember 2024 - 18:24 WIB

DPRD Kota Bekasi Dorong Pencairan Honorarium Tim Monev TPST Bantar Gebang

Rabu, 18 Desember 2024 - 14:29 WIB

Belum Penuhi Perizinan, Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Minta Pembangunan Hotel Fox Dihentikan

Berita Terbaru

error: Content is protected !!