Dinilai Tidak Pro Rakyat, Fraksi PAN Kritisi PPDB Online di Sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi

- Jurnalis

Rabu, 31 Juli 2024 - 18:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bekasi Evi Mafriningsianti mengatakan bahwa pelaksanaan PPDB Online di Kota Bekasi dinilai tidak pro rakyat.

Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bekasi Evi Mafriningsianti mengatakan bahwa pelaksanaan PPDB Online di Kota Bekasi dinilai tidak pro rakyat.

KOTA BEKASI – Sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi menjadi arena kritik kepada Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad. Seperti yang disampaikan oleh Fraksi PAN yang mengkritisi pelaksanaan PPDB Online di Kota Bekasi yang dinilai tidak Pro Rakyat. Meksi, pelaksanaan PPDB Online tersebut telah usai berlangsung.

Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bekasi Evi Mafriningsianti mengatakan bahwa pelaksanaan PPDB Online di Kota Bekasi dinilai tidak pro rakyat karena jumlah lulusan tingkat SD ke SMP sebanyak 44 ribu siswa tidak sebanding dengan daya tampung siswa yang hanya mencapai 13.600 atau sekitar 30 persen.

“Mohon sekali ini menjadi perhatian agar kebijakan Pemerintah Pro Rakyat Kecil, kita ketahui daya tampung yang hanya sangat terbatas 30 persen ini harus benar-benar mengakomodir para anak-anak didik yang tidak mampu dan ini mohon untuk kebijakan PPDB Online harus Pro Rakyat,” ucap Evi di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (31/07/2024).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Evi, dalam pelaksanaan PPDB Online tahun ini, pihaknya memastikan banyak anak-anak yang kurang mampu tidak seluruhnya tertampung ke Sekolah Negeri.

“Sementara, kalaupun kemudian ada kebebasan. Maaf bagi sekolah swasta yang mampu menampung sisa dari 70 persen ini, itu pun tidak akan mampu bisa seluruh anak-anak bisa sekolah di Sekolah Swasta,” jelasnya.

Atas dasar itu, Evi berpandangan agar hal ini menjadi catatan dan koreksi dari Pemerintah Kota Bekasi agar pola kebijakan dalam pelaksanaan PPDB tidak menjadi permasalahan yang terjadi di kemudian hari.

“Apakah sebagian anggaran pendidikan Kota Bekasi Rp1,7 Triliun di Tahun ini juga harus di alokasikan untuk anak-anak engga mampu yang tidak tertampung di Sekolah Negeri? Jadi mohon ini menjadi perhatian bersama pak Pj Wali Kota dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan seluruh stakeholder pendidikan di Kota Bekasi agar ini menjadi perhatian bersama,” paparnya.


Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Proyek DDT 2027: DPRD Desak Pemkot Bekasi Petakan Perlintasan Sebidang
​Proyek DDT Bekasi-Cikarang, DPRD Ingatkan Pemkot Soal APBD
Tragedi KA Maut: DPR Desak Flyover Bekasi Segera Dibangun!
Truk Raksasa Kuasai Jalan Arteri, DPRD Desak Ketegasan Dishub!
Hibah RW Bekasi Naik Rp150 Juta, DPRD Ingatkan Celah Korupsi
Darurat Judol Anak, DPRD Kota Bekasi Desak Disdik Bertindak
Pengawasan Truk Sumbu Tiga Lemah di Kota Bekasi, Komisi 2 Tagih Keseriusan Dishub
Rencana CFD di Alun-Alun Kota Bekasi Dikritik, DPRD Ingatkan Objek Vital!
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Berita Terkait

Minggu, 24 Mei 2026 - 13:56 WIB

Proyek DDT 2027: DPRD Desak Pemkot Bekasi Petakan Perlintasan Sebidang

Minggu, 24 Mei 2026 - 13:16 WIB

​Proyek DDT Bekasi-Cikarang, DPRD Ingatkan Pemkot Soal APBD

Jumat, 22 Mei 2026 - 19:47 WIB

Tragedi KA Maut: DPR Desak Flyover Bekasi Segera Dibangun!

Jumat, 22 Mei 2026 - 12:30 WIB

Truk Raksasa Kuasai Jalan Arteri, DPRD Desak Ketegasan Dishub!

Kamis, 21 Mei 2026 - 14:35 WIB

Hibah RW Bekasi Naik Rp150 Juta, DPRD Ingatkan Celah Korupsi

Berita Terbaru

Sejumlah pengendara sepeda motor dan petugas tampak menunggu Kereta Rel Listrik (KRL) melintas di salah satu perlintasan sebidang di Kota Bekasi. Mengantisipasi kemacetan imbas proyek DDT Bekasi-Cikarang pada 2027, DPRD mendesak Pemkot Bekasi segera memetakan lokasi perlintasan rawan dan menyiapkan jalur alternatif. (Foto: RakyatBekasi.Com).

Parlementaria

Proyek DDT 2027: DPRD Desak Pemkot Bekasi Petakan Perlintasan Sebidang

Minggu, 24 Mei 2026 - 13:56 WIB

Suasana jalur perlintasan rel kereta api di wilayah stasiun kawasan Bekasi dilihat dari area peron pejalan kaki. Pembangunan lanjutan Double-Double Track (DDT) rute Bekasi-Cikarang yang ditargetkan bergulir pada 2027 dipastikan akan berimbas pada perlintasan sebidang dan berpotensi membebani APBD untuk pembebasan lahan. (Foto: Jurnalis RakyatBekasi.Com)

Parlementaria

​Proyek DDT Bekasi-Cikarang, DPRD Ingatkan Pemkot Soal APBD

Minggu, 24 Mei 2026 - 13:16 WIB

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x