Dinilai Tidak Pro Rakyat, Fraksi PAN Kritisi PPDB Online di Sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi

- Jurnalis

Rabu, 31 Juli 2024 - 18:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bekasi Evi Mafriningsianti mengatakan bahwa pelaksanaan PPDB Online di Kota Bekasi dinilai tidak pro rakyat.

Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bekasi Evi Mafriningsianti mengatakan bahwa pelaksanaan PPDB Online di Kota Bekasi dinilai tidak pro rakyat.

KOTA BEKASI – Sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi menjadi arena kritik kepada Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad. Seperti yang disampaikan oleh Fraksi PAN yang mengkritisi pelaksanaan PPDB Online di Kota Bekasi yang dinilai tidak Pro Rakyat. Meksi, pelaksanaan PPDB Online tersebut telah usai berlangsung.

Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bekasi Evi Mafriningsianti mengatakan bahwa pelaksanaan PPDB Online di Kota Bekasi dinilai tidak pro rakyat karena jumlah lulusan tingkat SD ke SMP sebanyak 44 ribu siswa tidak sebanding dengan daya tampung siswa yang hanya mencapai 13.600 atau sekitar 30 persen.

“Mohon sekali ini menjadi perhatian agar kebijakan Pemerintah Pro Rakyat Kecil, kita ketahui daya tampung yang hanya sangat terbatas 30 persen ini harus benar-benar mengakomodir para anak-anak didik yang tidak mampu dan ini mohon untuk kebijakan PPDB Online harus Pro Rakyat,” ucap Evi di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (31/07/2024).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Evi, dalam pelaksanaan PPDB Online tahun ini, pihaknya memastikan banyak anak-anak yang kurang mampu tidak seluruhnya tertampung ke Sekolah Negeri.

“Sementara, kalaupun kemudian ada kebebasan. Maaf bagi sekolah swasta yang mampu menampung sisa dari 70 persen ini, itu pun tidak akan mampu bisa seluruh anak-anak bisa sekolah di Sekolah Swasta,” jelasnya.

Atas dasar itu, Evi berpandangan agar hal ini menjadi catatan dan koreksi dari Pemerintah Kota Bekasi agar pola kebijakan dalam pelaksanaan PPDB tidak menjadi permasalahan yang terjadi di kemudian hari.

“Apakah sebagian anggaran pendidikan Kota Bekasi Rp1,7 Triliun di Tahun ini juga harus di alokasikan untuk anak-anak engga mampu yang tidak tertampung di Sekolah Negeri? Jadi mohon ini menjadi perhatian bersama pak Pj Wali Kota dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan seluruh stakeholder pendidikan di Kota Bekasi agar ini menjadi perhatian bersama,” paparnya.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ketua DPRD Dorong Disdukcapil Lakukan Pemutakhiran Data Penduduk Kota Bekasi Tahun 2025
Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Tanggapi Serius Aksi Vandalisme yang Rusak Taman Kalimalang
Realisasi Penerimaan PAD Tak Capai Target, ARH: Pukulan Telak untuk Keangkuhan Pj Wali Kota Bekasi
DPRD Kota Bekasi Dorong Pencairan Honorarium Tim Monev TPST Bantar Gebang
Belum Penuhi Perizinan, Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Minta Pembangunan Hotel Fox Dihentikan
Cuci Tangan soal Gaji 200 PHL Kali Asem, PJ Gani Dihujani Interupsi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi
Reses Perdana Anggota DPRD Kota Bekasi 2024-2029, Serap 3.881 Aspirasi Masyarakat
DPRD Kota Bekasi Sahkan Enam Raperda untuk Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Berita Terkait

Jumat, 10 Januari 2025 - 14:02 WIB

Ketua DPRD Dorong Disdukcapil Lakukan Pemutakhiran Data Penduduk Kota Bekasi Tahun 2025

Minggu, 5 Januari 2025 - 08:31 WIB

Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Tanggapi Serius Aksi Vandalisme yang Rusak Taman Kalimalang

Senin, 23 Desember 2024 - 10:59 WIB

Realisasi Penerimaan PAD Tak Capai Target, ARH: Pukulan Telak untuk Keangkuhan Pj Wali Kota Bekasi

Rabu, 18 Desember 2024 - 18:24 WIB

DPRD Kota Bekasi Dorong Pencairan Honorarium Tim Monev TPST Bantar Gebang

Rabu, 18 Desember 2024 - 14:29 WIB

Belum Penuhi Perizinan, Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Minta Pembangunan Hotel Fox Dihentikan

Berita Terbaru

error: Content is protected !!