Meski Kasus COVID-19 Terkendali, PPKM Tetap Diperpanjang Selama 2 Minggu

- Jurnalis

Selasa, 10 Mei 2022 - 02:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pengaturan PPKM untuk periode 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022 tetap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pengaturan PPKM untuk periode 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022 tetap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kondisi pandemi di Tanah Air terpantau stabil di berbagai wilayah. Meski terjadi mobilitas yang tinggi saat lebaran, namun tidak terjadi lonjakan kasus harian COVID-19.

Airlangga menjelaskan, kasus konfirmasi harian nasional sendiri tercatat mengalami tren penurunan. Menurut data per 8 Mei 2022, jumlah kasus konfirmasi harian secara nasional yakni 227 kasus.

Jumlah tersebut terdiri dari kasus yang berasal dari transmisi lokal sebanyak 217 kasus (95,6 persen) dan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) sebanyak 10 kasus (4,4 persen).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Khusus untuk wilayah di luar Jawa-Bali, kasus konfirmasi harian mengalami penurunan yakni sebanyak 28 kasus (12,33 persen dari kasus konfirmasi harian nasional).

Sementara, kasus aktif di luar Jawa-Bali adalah 2.371 kasus (38,29 persen dari total 6.192 kasus aktif nasional).

“Kasus Konfirmasi Harian dan Kasus Aktif di luar Jawa-Bali cukup rendah dan terkendali. Namun, PPKM tetap akan diperpanjang selama 2 minggu ke depan, untuk terus menjaga dan mengendalikan kasus Covid-19. Kenaikan mobilitas dan aktivitas masyarakat, tentu harus dibarengi dengan kewaspadaan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan,” ujar Airlangga dalam keterangan persnya, Senin (09/05/2022).

Selain itu, Airlangga mengatakan, capaian vaksinasi per 8 Mei 2022 untuk dua provinsi di luar Jawa-Bali yang capaian vaksinasi dosis-1 masih di bawah 70 persen yaitu Papua Barat dan Papua.

Baca Juga:  KPPS Temukan Kertas Suara Presiden Bergambar Palu Arit saat Proses Penghitungan

Untuk Vaksinasi Dosis-2 tercatat 12 provinsi yang capaiannya masih di bawah 70 persen, dan Vaksinasi Dosis-3 terdapat 16 provinsi yang capaiannya masih di bawah 10 persen.

Selain itu, untuk Vaksinasi Lansia Dosis-1 terdapat tujuh provinsi di luar Jawa-Bali yang pencapaiannya masih di bawah 70 persen, dan Dosis-2 ada 11 provinsi masih di bawah 50 persen.

Terkait dengan kinerja Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), realisasi anggaran Program PEN sampai dengan 28 April 2022 adalah sebesar 15,4 persen atau sebanyak Rp70,37 triliun dari alokasi anggaran PEN 2022 yang sebesar Rp455,62 triliun.

Khusus di klaster Penanganan Kesehatan, realisasinya tercatat sebesar 9,7 persen atau sebanyak Rp11,87 triliun dari alokasi sebesar Rp122,54 Triliun.

Kinerja realisasi anggaran Program PEN, terutama didorong oleh klaster Perlindungan Masyarakat yang telah terealisasi sebesar 31,8 persen atau sebesar Rp49,27 triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp154,76 triliun.

Realisasi program Bantuan Sosial (Bansos) yang sudah berjalan antara lain PKH sebesar Rp14,15 triliun (10 juta KPM), Kartu Sembako Rp18,8 riliun (18,8 Jutja KPM), BLT Minyak Goreng Rp5,8 riliun (19,3 juta KPM), BLT Desa Rp7,47 triliun (6,12 juta KPM), BT-PKLWN Rp1,7 triliun dan Kartu Prakerja Rp1,4 triliun.

“Realisasi PEN ini cukup baik, untuk Insentif Nakes dan pembayaran klaim pasien, serta insentif perpajakan kesehatan. Sedangkan, untuk program Perlindungan Masyarakat sudah terealisasi Rp49,27 triliun atau 32 persem, yang terdiri dari PKH, BLT Minyak Goreng, BLT Desa, dan BT-PLKWN, serta Kartu Prakerja,” ungkap Airlangga.

Sementara itu, realisasi untuk penguatan pemulihan ekonomi tercatat sebesar 5,2 persen atau sebanyak Rp9,22 triliun, baik di sektor Pariwisata, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dukungan Korporasi dan UMKM, serta Perpajakan.

Baca Juga:  Diperas Hingga Rp16 Miliar, Pengrajin Jamu Apresiasi Langkah Div Propam Mabes Polri Gerebek SubDit 3

“Bapak Presiden memberi catatan bahwa ke depan terkait dengan energi dan pangan perlu diperhatikan. Demikian pula terkait dengan dibentuknya Satgas, diperlukan untuk penyakit yang baru tumbuh di hewan, yaitu Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), untuk betul-betul diawasi,” pungkas Airlangga.

Turut hadir dalam Keterangan Pers tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (*)

Berita Terkait

Oknum Petugas BPN Geser Patok Tanahnya, Warga Purbalingga Bakal Tempuh Jalur Hukum
Sambangi Kota Bekasi, Menko PMK Launching Pengukuran Intervensi Serentak dalam Pencegahan Stunting Nasional
Usai Bertemu Presiden Jokowi, Mendikbudristek Batalkan Kenaikan UKT
AJI, PWI hingga IJTI Turun Aksi Desak DPR Tolak RUU Penyiaran
Biaya Kuliah Naik Tinggi, Megawati Sentil Nadiem Makarim dan Sri Mulyani
Soroti Kenaikan UKT, Megawati Pusing Semua Serba Mahal di era Jokowi
Elon Musk Pidato Sepuluh Menit, Presiden Jokowi Buka KTT World Water Forum Pagi Ini
355 Kepala Daerah Terjerat Korupsi Sejak 2010, ICW: Akibat Ongkos Politik Mahal
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 5 Juni 2024 - 09:29 WIB

Oknum Petugas BPN Geser Patok Tanahnya, Warga Purbalingga Bakal Tempuh Jalur Hukum

Senin, 3 Juni 2024 - 13:04 WIB

Sambangi Kota Bekasi, Menko PMK Launching Pengukuran Intervensi Serentak dalam Pencegahan Stunting Nasional

Senin, 27 Mei 2024 - 19:06 WIB

Usai Bertemu Presiden Jokowi, Mendikbudristek Batalkan Kenaikan UKT

Senin, 27 Mei 2024 - 10:12 WIB

AJI, PWI hingga IJTI Turun Aksi Desak DPR Tolak RUU Penyiaran

Sabtu, 25 Mei 2024 - 17:51 WIB

Biaya Kuliah Naik Tinggi, Megawati Sentil Nadiem Makarim dan Sri Mulyani

Jumat, 24 Mei 2024 - 20:21 WIB

Soroti Kenaikan UKT, Megawati Pusing Semua Serba Mahal di era Jokowi

Senin, 20 Mei 2024 - 08:48 WIB

Elon Musk Pidato Sepuluh Menit, Presiden Jokowi Buka KTT World Water Forum Pagi Ini

Selasa, 7 Mei 2024 - 22:29 WIB

355 Kepala Daerah Terjerat Korupsi Sejak 2010, ICW: Akibat Ongkos Politik Mahal

Berita Terbaru