Okupansi Hotel Anjlok Hingga 50 Persen, PHRI Kota Bekasi: Akibat Kebijakan Pemerintah

Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bekasi melaporkan penurunan tingkat okupansi hotel dan pendapatan restoran di wilayah Kota Bekasi hingga 30-50 persen sejak Maret 2025.

Kondisi ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto serta larangan study tour yang diberlakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Ketua PHRI Kota Bekasi, Yogi Kurniawan, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap industri perhotelan dan restoran, tidak hanya di Kota Bekasi tetapi juga di beberapa wilayah lain seperti Jawa Barat, Bali, dan Yogyakarta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kebijakan ini sangat berpengaruh, khususnya terhadap tingkat hunian dan pendapatan usaha kami. Penurunannya terasa hampir merata di berbagai daerah, mulai dari Jawa Barat hingga Bali dan Jogja,” ujar Yogi kepada rakyatbekasi.com saat dikonfirmasi, Minggu (27/04/2025).

Menurut Yogi, tingkat hunian hotel sempat mengalami kenaikan selama musim Lebaran Idul Fitri, tetapi lonjakan tersebut belum cukup untuk menutupi kerugian yang terjadi sebelumnya.

“Setelah Lebaran, Alhamdulillah ada kenaikan, tetapi belum bisa mengompensasi kerugian yang telah terjadi,” tambahnya.

Untuk menyikapi kondisi ini, kata dia, PHRI Kota Bekasi meminta agar pemerintah segera melakukan evaluasi kebijakan dan mempertimbangkan insentif ekonomi guna membantu keberlangsungan industri perhotelan dan restoran.

“Kami berharap ada insentif atau keringanan dalam retribusi dan pajak untuk membantu pelaku usaha bertahan. Jika kebijakan ini tetap berlanjut, pelaku usaha harus beradaptasi dengan situasi yang ada,” ungkap Yogi.

Sebagai bentuk adaptasi, lanjut dia, pelaku usaha mulai mengalihkan target pasar mereka dari wisatawan umum dan study tour ke segmen korporasi, termasuk penyelenggaraan rapat pemerintah dan pertemuan bisnis .

“Kami mungkin akan beralih ke target korporasi atau agenda rapat pemerintah, mengingat pasar study tour kini telah menghilang,” lanjutnya.

PHRI Kota Bekasi juga mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas anggaran guna mengatasi dampak ekonomi yang lebih luas.

“Sektor ini merupakan kontributor pajak terbesar di Kota Bekasi. Jika tidak didukung dengan kebijakan yang tepat, dampaknya akan semakin luas. Kami berharap ada koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk memitigasi efek kebijakan ini terhadap perekonomian lokal,” tutur Yogi.

Penurunan tingkat okupansi hotel dan pendapatan restoran di Kota Bekasi, kata dia, menjadi tantangan serius bagi industri pariwisata dan bisnis perhotelan.

Lebih lanjut Yogi mengatakan bahwa diperlukan langkah strategis dari pemerintah untuk memberikan stimulus ekonomi bagi sektor yang terdampak, baik melalui kebijakan fiskal maupun dukungan program wisata domestik.

“PHRI Kota Bekasi berharap adanya sinergi antara pemerintah dan pelaku industri untuk mencari solusi yang berkelanjutan guna menjaga stabilitas perekonomian lokal serta mendorong pemulihan sektor pariwisata pasca kebijakan efisiensi anggaran dan larangan study tour,” pungkasnya.

Editor : Bung Ewox