Pembangunan JPO Stasiun Bekasi Terhambat Izin, Wali Kota Tri Adhianto Minta Bantuan Gubernur KDM

Desain teknis sudah rampung dan anggaran siap, namun izin dari PT KAI dan pemerintah pusat yang tak kunjung terbit menjadi ganjalan utama realisasi jembatan penyeberangan yang krusial bagi keselamatan penumpang KRL.

BEKASI – Rencana pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang menghubungkan area luar langsung ke lantai dua Stasiun Bekasi berjalan lamban. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengungkapkan kegelisahannya terkait izin yang belum juga dikeluarkan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan pemerintah pusat, meskipun inisiasi telah dilakukan berulang kali.

​Keluhan ini disampaikan secara langsung kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan harapan dapat membantu percepatan proses perizinan. Proyek ini dianggap vital untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan ribuan penumpang KRL Commuter Line yang setiap hari harus menyeberang Jalan Ir. H. Juanda yang padat.

​”Hari ini Alhamdulillah Pak Gubernur sudah saya laporkan. Stasiun Bekasi relatif sudah selesai, tidak ada pedagang kaki lima, angkotnya sudah kita tata. Tapi yang belum adalah kontribusi dari PT KAI,” ujar Tri Adhianto saat ditemui di Bekasi Selatan, Kamis (21/08/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Momen curahan hati (curhat) ini terjadi sesaat setelah keduanya menghadiri acara peletakan batu pertama proyek Wisata Air Kalimalang. Tri Adhianto menekankan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi telah siap dari sisi perencanaan hingga pendanaan.

​”Saya sudah berkali-kali minta izin untuk bikin JPO. Jadi memberikan kesempatan warga masyarakat tidak perlu lagi menyeberang di jalan, kita langsung masuk ke dalam area kereta api. Tapi sampai hari ini, sudah saya inisiasi, belum keluar izinnya. Demikian Pak Gubernur, mohon dibantu,” harapnya.

​Urgensi Keselamatan dan Pengurai Kemacetan

​Pembangunan JPO Stasiun Bekasi bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Keberadaannya dirancang sebagai solusi atas dua masalah utama di kawasan tersebut: keselamatan pejalan kaki dan kepadatan lalu lintas.

​Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, menjelaskan bahwa tujuan utama JPO ini adalah untuk meminimalisasi titik konflik antara pejalan kaki dan volume kendaraan yang sangat tinggi di Jalan Ir. H. Juanda.

​”Salah satu tujuannya adalah memisahkan mobilitas pejalan kaki dengan kendaraan bermotor. Nanti JPO tersebut akan tersambung dari lantai 2 Stasiun Bekasi, sehingga alur penumpang bisa langsung turun di selasar sisi utara yang mengarah ke area pertokoan,” jelas Zeno dalam keterangan terpisah, Rabu (30/07/2025).

​Dengan adanya JPO, penumpang KRL tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatan dengan menyeberang jalan raya yang ramai, sekaligus mengurangi potensi kemacetan yang kerap terjadi akibat arus keluar-masuk penumpang stasiun.

​Progres Terkini: Desain Matang, Koordinasi Berjalan

​Meskipun izin menjadi kendala, Pemkot Bekasi telah melakukan berbagai langkah persiapan. Menurut Zeno, Detail Engineering Design (DED) atau gambar kerja teknis untuk JPO Stasiun Bekasi sudah selesai disusun.

​Selain itu, serangkaian koordinasi intensif juga telah dilakukan untuk memastikan semua pihak terkait memiliki pemahaman yang sama.

​”Proses koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, baik Dirjen Perhubungan Darat maupun Dirjen Perkeretaapian, serta dengan PT KAI itu sudah dilakukan,” tegas Zeno.

​Forum Group Discussion (FGD) yang dipimpin langsung oleh Wali Kota juga telah digelar, melibatkan berbagai stakeholder untuk membentuk tim bersama yang akan melakukan kajian lebih lanjut dari fungsi dan tugas masing-masing instansi.

​Respon Gubernur dan Harapan ke Depan

​Menanggapi keluhan dari Wali Kota Bekasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan siap membantu. Ia berjanji akan menindaklanjuti persoalan ini dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk mencari solusi.

​”Nanti Pak Gubernur yang panggil. Karena yang membiayai (JPO) adalah pemerintah kota. Nanti kita juga sudah sampaikan, khususnya agar JPO tersebut dilengkapi eskalator untuk kenyamanan pengguna,” cetus Dedi Mulyadi.

​Dengan adanya dukungan dari pemerintah provinsi, harapan agar pembangunan JPO Stasiun Bekasi segera terealisasi kembali menguat. Kini, bola berada di tangan pemerintah pusat dan PT KAI untuk segera menerbitkan izin yang dibutuhkan demi keselamatan dan ketertiban di salah satu stasiun tersibuk di Jabodetabek.

Bagaimana menurut Anda urgensi pembangunan JPO Stasiun Bekasi ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah.