Rencana pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) modern di Stasiun Bekasi memasuki babak baru. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi telah menyelesaikan kajian awal dan menyusun Detail Engineering Design (DED) untuk proyek strategis ini, yang bertujuan mengurai kemacetan dan meningkatkan keselamatan pejalan kaki di salah satu titik tersibuk di Kota Bekasi.
Meski desain rinci telah siap, realisasi pembangunan JPO ini kini bergantung pada persetujuan dari pemerintah pusat. Koordinasi intensif tengah dilakukan dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan proyek ini berjalan lancar.
“Proses koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, baik Dirjen Perhubungan Darat maupun Dirjen Perkeretaapian, serta PT KAI sudah kami lakukan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, kepada rakyatbekasi.com saat dikonfirmasi pada Rabu (30/07/2025).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Mengurai Kesemrawutan dan Meningkatkan Keselamatan
Kawasan di sekitar Stasiun Bekasi, khususnya di Jalan Ir. H. Juanda, telah lama dikenal dengan tingkat mobilitas yang sangat tinggi.
Pertemuan antara ribuan penumpang kereta api setiap hari dengan arus kendaraan yang padat sering kali menimbulkan kesemrawutan dan risiko kecelakaan bagi pejalan kaki.

Pembangunan JPO ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk beberapa masalah utama:
- Keselamatan Pejalan Kaki: Menyediakan jalur yang aman dan terpisah bagi penumpang yang akan menyeberang jalan.
- Kelancaran Lalu Lintas: Mengurangi konflik antara pejalan kaki dan kendaraan, sehingga dapat membantu melancarkan arus lalu lintas di Jalan Ir. H. Juanda.
- Integrasi Transportasi: Menciptakan akses yang lebih teratur dan terintegrasi dari dan menuju stasiun.
“JPO ini dirancang untuk terhubung langsung dari lantai 2 Stasiun Bekasi, mengarahkan penumpang ke sisi utara Jalan Ir. H. Juanda, tepat di area pertokoan. Ini akan memisahkan alur pergerakan orang dengan kendaraan secara signifikan,” jelas Zeno.
Tahapan dan Koordinasi Lintas Instansi
Untuk memuluskan rencana besar ini, Pemerintah Kota Bekasi tidak bekerja sendiri. Serangkaian Rapat Koordinasi melalui Forum Group Discussion (FGD) telah digelar, melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder).
“Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota, dan diikuti oleh berbagai unsur terkait. Salah satu hasilnya adalah pembentukan tim bersama yang akan melakukan kajian lebih mendalam sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ungkap Zeno.
Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemkot Bekasi dalam mempersiapkan proyek pembangunan JPO Stasiun Bekasi secara matang, dari aspek teknis hingga perizinan.
Kajian Mendalam untuk Mitigasi Dampak Lalu Lintas
Meskipun tujuan utamanya adalah mengurai masalah, Dishub Kota Bekasi menyadari bahwa pembangunan infrastruktur baru juga memerlukan manajemen lalu lintas yang cermat. Oleh karena itu, kajian lanjutan masih terus dilakukan.
“Kami belum bisa menyampaikan opsi-opsi rekayasa lalu lintas secara detail, karena segalanya harus didasarkan pada hasil kajian yang komprehensif,” kata Zeno.
Ia menambahkan, “Analisis dampak volume lalu lintas, penentuan prioritas simpang jalan, dan berbagai aspek teknis lainnya harus dipertimbangkan dengan matang. Semua manajemen dan rekayasa lalu lintas akan menjadi pertimbangan utama ketika JPO itu nanti sudah berdiri.”
Kini, masyarakat Kota Bekasi menantikan kabar baik dari pemerintah pusat agar proyek yang diyakini akan mengubah wajah kawasan Stasiun Bekasi menjadi lebih modern, aman, dan tertib ini dapat segera direalisasikan.
Bagaimana pendapat Anda tentang rencana pembangunan JPO ini? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah!
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.





































