Pembatalan Proyek PSEL, Konsorsium EEI-MHE-HDI-XHE Gugat Panitia Pemilihan dan Pemkot Bekasi di PTUN Bandung

- Jurnalis

Jumat, 6 September 2024 - 15:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tangkapan Layar Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Bandung.

Tangkapan Layar Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Bandung.

Perusahaan asal Tiongkok yang tergabung dalam Konsorsium EEI-MHE-HDI-XHE yang merupakan Pemenang lelang Proyek Pengelolaan Energi Sampah Listrik (PSEL) di Bantargebang senilai Rp1.2 Trilyun yang dibatalkan oleh Pemerintah Kota Bekasi berbuntut laporan gugatan perdata di PTUN Bandung.

Gugatan perdata bernomor 91/G/2024/PTUN.BDG yang didaftarkan pada Senin 15 juli 2024 lalu ini sudah memasuki sidang kedua.

Sebagai pihak penggugat, Konsorsium EEI-MHE-HDI-XHE mencantumkan dua lembaga sebagai pihak tergugat, yakni; Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan dan Pemerintah Kota Bekasi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga:  Berkaca dengan Kondisi Sampah di Bantargebang, Warga Ciketing Udik Dukung Proyek PSEL

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota Bekasi resmi membatalkan kontrak kerjasama dengan pemenang Proses lelang pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Kota Bekasi senilai Rp1.2 Triliun yang telah dimenangkan perusahaan konsorsium asal negeri Tiongkok.

Seperti diketahui, tercatat ada empat perusahaan dalam konsorsium perusahaan pemenang tender PLTSa yakni dari EEI, MHE, HDI dan XHE.

Mantan Kepala Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Bilang Nauli Harahap mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan arahan untuk melakukan review semenjak kepemimpinan Pj. Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad.

“Setelah itu, selepas Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad menjabat, beliau meminta agar dikaji ulang terlebih dahulu sebelum penetapan,” ucap Bilang di Pendopo Kantor Wali Kota Bekasi di Gedung Plaza Pemkot Bekasi, Jumat (21/06/2024).

Baca Juga:  Bekasi Darurat Sampah, PSEL Digadang-gadang jadi Solusi Jitu

Padahal pada tanggal 9 Juni 2023, kita sudah mengumumkan pemenang lelang melalui koran dan Website Bekasikota.go.id.

“Kita umumkan pemenang PLTSa yakni dari EEI, MHE, HDI dan XHE melalui website dan koran, itu sudah sesuai prosedur,” ucap Bilang.

Namun ketika akan ditetapkan pemenangnya, Pj Wali Kota Bekasi meminta kepada OPD terkait untuk segera melakukan judicial review terkait proses lelang dan dampak lingkungan warga.

“Kita langsung melakukan audiensi ke instansi terkait, seperti Mendagri, KPK dan Manifest untuk melakukan review terkait proyek PLTsa,” jelasnya.

Namun demikian, Eks Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 2020 – 2023 Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos., M.Si menilai Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad mesti meninjau ulang kebijakannya, yakni membatalkan kontrak kerjasama dengan pemenang Proses lelang pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Kota Bekasi senilai Rp1.5 Triliun yang telah dimenangkan perusahaan konsorsium asal negeri Tiongkok.

Baca Juga:  Bertentangan dengan Permendagri 22/2020, Pemkot Bekasi Batalkan Pemenang Lelang Proyek PSEL

Pasalnya, Pj Gani beralasan bahwa pembatalan lelang tersebut dikarenakan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Sedangkan Prabawa berpendapat, klausa pembatalan PLTSa tidak mengacu pada Permendagri Nomor 22 Tahun 2020, melainkan dengan menggunakan pengaturan lainnya.

“Kalau menurut pandangan saya, masalah PLTSa tidak mengacu pada Permendagri 22/2020 tetapi menggunakan pengaturan tentang aset dan infrastruktur,” ucap Prabawa saat dikonfirmasi RakyatBekasi.com melalui pesan WhatsApp, Selasa (09/07/2024) Sore.

Karena, menurutnya dasar peraturan yang digunakan untuk mereview kebijakan bukan dari Permendagri Nomor 22 Tahun 2020.

Melainkan, merujuk pada Surat Aturan dari Kementerian Dalam Negeri Nomor:120/3890/SJ yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dalam Penjelasan Pelaksanaan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga yang melalui setiap butir aturannya mengacu pada nomor 6 (b), nomor 6 (c), nomor 6 (d), nomor 7 (b iii atau v) dan nomor 8.

Baca Juga:  Usai Batalkan Pemenang Lelang PSEL, Pemkot Bekasi Bakal Revisi Perwal 36/2022

“Beliau (PJ Wali Kota Bekasi) mengatakan tidak sesuai dengan permendagri 22/2020. Kalau menurut saya Permendagri yang dirujuk kurang tepat, Permendagri 22/2020 hanya mengatur tentang pelayanan Publik,” sambung Dosen Magister Studi Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka ini.

Oleh sebab itu, Prabawa menyarankan Pj Gani agar meninjau ulang kembali kebijakannya tersebut dengan kembali mengacu kepada Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres KPBU).

“Ya minta ditinjau ulang. Dengan kembali ke Perpres 38/2015,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

APINDO Kota Bekasi Tunggu Permenaker, Nasib UMK 2025 di Ujung Pena
DPRD Minta PJ dan Wali Kota Bekasi Terpilih Bangun Komunikasi agar Harmonis dan Sinergis
Terbakar Hebat Gegara Korsleting Listrik, Minimarket di Bekasi Ini Rugi Miliaran Rupiah
Ribut dengan Istri, Mandor Proyek DPRD Kota Bekasi Banting Ponsel Tukang Hingga Hancur
Indomaret seberang RS Bhakti Kartini Terbakar Hebat, Damkar Berhasil Jinakkan Api
Renovasi Selesai, MPP H Dudung T Ruskandi Siap Layani Masyarakat
Dinilai Belum Efektif, Dishub Evaluasi Rekayasa Lalin di Simpang Pekayon
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Kelola 28.600 Limbah APK Pilkada Serentak 2024

Berita Terkait

Rabu, 4 Desember 2024 - 15:07 WIB

APINDO Kota Bekasi Tunggu Permenaker, Nasib UMK 2025 di Ujung Pena

Rabu, 4 Desember 2024 - 10:37 WIB

DPRD Minta PJ dan Wali Kota Bekasi Terpilih Bangun Komunikasi agar Harmonis dan Sinergis

Selasa, 3 Desember 2024 - 20:33 WIB

Terbakar Hebat Gegara Korsleting Listrik, Minimarket di Bekasi Ini Rugi Miliaran Rupiah

Selasa, 3 Desember 2024 - 18:35 WIB

Ribut dengan Istri, Mandor Proyek DPRD Kota Bekasi Banting Ponsel Tukang Hingga Hancur

Selasa, 3 Desember 2024 - 17:19 WIB

Indomaret seberang RS Bhakti Kartini Terbakar Hebat, Damkar Berhasil Jinakkan Api

Berita Terbaru

error: Content is protected !!