Oleh: Yusuf Blegur
Penangkapan dokter Louis Owien saat mengangkat kasus pandemi sejatinya adalah “plandemi”. Merupakan satu dari sekian banyak bukti, bahwa pemerintah begitu terusik dan merasa tersiksa saat orang, kelompok atau organisasi bersuara tidak sesuai atau berlawanan dengan naskah dan drama yang dibuat penguasa. Deskripsi dokter Louis membuat publik lagi-lagi mendapatkan penyegaran dan pencerahan dari fenomena pandemi yang latarbelakangnya, penjelasannya, dan penanganannya didominasi oleh opini pemerintah dan konspirasi internasional yang gersang dari logika publik dan tandusnya rasionalisasi medis.
Dokter Louis sepertinya dianggap mengancam persekongkolan dunia medis dengan dunia bisnis yang selama ini sangat tertutup dan rentan terhadap pengaruh sindikasi dan borjuasi internasional. Meski praktek-praktek dunia kesehatan baik oleh para dokter, rumah sakit, organisasi kedokteran dan kesehatan termasuk WHO yang agen kapitalisik itu, tidak pernah transparan dan tidak jarang bergeser dari tanggungjawab profesinya yang seharusnya humanis dan menyelamatkan peradaban bukan depopulasi. Mainstream kedokteran dan rumah sakit, terus mengalami ambigu. Ditarik-tarik pusaran ‘medical scientis’ atau koor bisnisnya yang lebih dominan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sudah menjadi rahasia umum, tidak sedikitnya mal praktek, mismenejemen, dan pelanggaran kode etik oleh dokter dan rumah sakit yang merugikan masyarakat bahkan hingga menyebabkan kematian. Fenomena yang bukan hanya mengguncang aspek kemanusian, tapi juga mengusik rasa keadilan. Jangankan menjadi kasus hukum terlebih pidana, penjelasan yang layak dan permintaan maaf buat masyarakat yang menjadi korban saja sangat sulit. Dunia medis sepertinya lebih kuat seiring sejalan dengan kepentingan kapitalisme global.
Kasus dokter Louis menjadi catatan penting yang menarik, baik dari sisi profesionalitas maupun politisnya. Pemerintah selalu punya standar dalam hal apapun soal kebijakan dan terkait hajat hidup rakyatnya. Hanya pemerintah yang memiliki narasi kebenaran. Diluar itu pantas disebut provokator, ujaran kebencian, separatis dan makar. Termasuk istilah taliban, kadrun, radikalis dan fundamentalis menjadi senjata ampuh argumentasi dan propaganda pemerintah.
Setiap aspirasi dan sikap kritis, apalagi dengan narasi yang berseberangan dengan pemerintah. Bahasa kekuasaan akan memastikan bahwa itu melawan pemerintah yang sah dan membahayakan NKRI. Alhasil pemerintah dengan cepat, sigap dan tanggap darurat membungkamnya.
Rezim Buzzer, Klenger
Bagi pemerintah ada kesulitan yang jauh lebih besar ketimbang ketidakberdayaannya menghadapi resesi ekonomi dan pandemi sekalipun. Meskipun pemerintah seperti sudah kehilangan akal dan menghabiskan seluruh energi, namun pelbagai krisis itu tak kunjung selesai.
Beberapa strategi sudah dilakukan, alih-alih mengatasi masalah, yang terjadi justru malah menimbulkan pesoalan baru yang lebih beresiko. Sebuah kenyataan pahit, betapapun pemerintah sudah jungkir balik menerapkan kebijakan dan aturan untuk menemukan solusinya. Sebaliknya, rakyat terus mengalami keterpurukan pada hampir semua sendi kehidupan. Bahkan pemerintah gagal melindungi dan menyelamatkan rakyatnya pada segenap tumpah darah Indonesia.
Sayangnya, kekuasaan yang menjalankan pemerintahan yang diisi oleh orang-orang yang dianggap pintar dan profesional. Jauh dari harapan fungsi dan tujuan. Bukan hanya soal kapasitas tapi lebih pada kompetensi dan integritas dalam menangani suatu permasalahan. Lebih parahnya lagi dalam soal sensitifitas dan orientasi program yang justru kontradiksi terhadap upaya memperbaiki nasib rakyat. Terlihat dari polanya pemerintah, terkesan bekerja melayani rakyat bukanlah kewajiban mereka, menciptakan kesejahteraan rakyat tidaklah menjadi tanggungjawab mereka. Mereka bertugas sekedar formalitas. Mendapat legalitas, meraih prestisius dan memanfaatkan semua fasiltas dalam kerangka jabatan publik. Tanpa beban, tanpa “effort” dan menggampangkan semua urusan.
Wajar saja, akhirnya rakyat mendapatkan perangai pemerintahan yang ugal-ugalan dan tak ubahnya algojo yang mengeksekusi rakyatnya sendiri dengan bengis.
Dengan banyaknya kegagalan program yang menyeruak di hadapan publik. Pemerintah kini telah kehilangan kepercayaan rakyat. Hampir di semua sektor pelayanan publik, hanya kekecawaan yang berujung kesengsaraan yang didapat rakyat. Negara gagal membangun birokrasi dan aparatur pemerintahan yang bersih, manusiawi dan mengemban amanat penderitaan rakyat. Pemerintah telah mewujud sebagai rezim kekuasaan yang arogan, represif, dan otoriter kepada rakyatnya sendiri. Seperti kerasukan roh jahat dan menjelma menjadi monster saat berhadapan dengan rakyatnya yang lemah.
Ketidak percayaan yang diiringi sikap skeptis dan apriori rakyat terhadap pemerintah. Sudah semakin sulit diobati, bahkan rakyat telah berbalik melakukan bukan hanya sekedar kritik dan protes. Lebih dari itu karena ketidakadilan dan mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang. Rakyat yang terdzalimi itu sudah melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Memang belum sampai pada tindakan anarkis atau pemberontakan atau mungkin revolusi. Tapi sikap ketidakpercayaan rakyat, terus merangsek luas, bergerak mengalir secara masif, menyuarakan perjuangan melawan rezim penindas. Sebuah pembangkangan rakyat yang sulit dibendung. Sebuah gerakan moral, tuntutan nurani akan keadilan dan kebenaran yang sulit ditangkis dan tak akan sanggup dihadapi dengan pasukan dan persenjataan lengkap sekalipun.
KO.
Berikut beberapa catatan penting dari sederet daftar hitam dan dosa politik yang dilakukan pemerintahan terhadap rakyat.
- Banyaknya kebijakan pemerintah yang membahayakan eksistensi dan kedaulatan negara.
Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya peraturan yang membiarkan intervensi sekaligus ekspansi asing terhadap negara. Mulai dari kemudahan pajak, banjirnya TKA, “show of force‘ kekuatan militer yang melanggar kedaulatan wilayah hingga potensi penyelundupan persenjataan dan penyusupan tentara, sampai proteksi yang berlebihan kepada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan orang dan negara asing. Pemerintah terkesan membiarkan dan dianggap sengaja tidak menghentikan semua itu. Bahkan pemerintah menganggap sepele kecenderungan perang asimetri. Potensi penggunaan senjata biologis dalam peta kekuatan militer, yang kini dikhawatirkan hampir setiap negara di dunia.
Sementara saat ini, TNI tidak berdaya karena telah menjadi alat kekuasaan bukan alat negara. Sistem membuat TNI di satu sisi terikat pada sumpah prajurit untuk setia pada negara, dilain sisi dalam penguasaan kekuatan politik yang mencengkeram hingga ke ke level pucuk pimpinan. Tapi rakyat yakin, suatu saat dan pada momen tertentu, TNI akan kembali pada rakyat. TNI akan berada di belakang rakyat saat rakyat, negara dan bangsa membutuhkannya.
Semua prihatin dan mengelus dada. Pemerintah seakan mempersilahkan masuk penjajah dan menguasai negerinya sendiri. Kolonialisasi gaya baru itu disambut dengan karpet merah dan antusias. Kekuasaan menjadi ramah terhadap asing, namun bengis pada rakyatnya sendiri.
- Kebijakan ekonomi dan politik yang gagal. Selain menyeret negara dalam kebijakan hutang yang membuat rakyat memikul beban berat jangka panjang dan membahayakan eksistensi negara.
Pemerintah memilih membungkam kehidupan demokrasi, merendahkan hukum dan keadilan sosial, sembari mencekik leher kehidupan ekonomi rakyat. Dengan alasan pandemi, arogansi dan sikap represif kekuasaan, pemerintah malah gagal menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia dari pandemi. Disisi lain, ekonomi terus terpuruk, proses pemiskinan rakyat semakin menjadi dan negara diambang kebangkrutan nasional. - Pemerintah tetap bangga, percaya diri, tidak tahu malu dan menggunakan jurus mabuk dalam setiap retorika. Pemerintah gemar dan kerap kali melakukan ‘onani’ politik, saat rakyat membutuhkan kepuasan pelayanan dan perlindungan. Pemerintah terus sibuk mempertahankan kekuasaan dengan segala cara, demi melampiaskan nafsu duniawi mengumpul harta dan menikmati kesenangan borjuis. Akibatnya, karena kemaksiatan pejabat dan pemimpin serta sistem yang rusak melingkupinya, pemerintah terus berbohong dan berbohong untuk menutupi kebohongan yang lain. Kalau boneka Pinokio ditandai hidungnya semakin panjang saat berbohong. Kalau kebohongan pemerintah yang panjang menyebakan penderitaan rakyat tak berujung.
Dalam menyikapi pandemi, pemerintah gamang dan telat mikir. Sejak awal terlanjur menyepelekan pandemi, seiring waktu menjadi panik begitu Covid-19 menjangkiti rakyatnya. Plin-Plan dalam mengambil kebijakan terutama saat tidak memilih lockdown di awal pandemi, karena kepentingan keselarasan ekonomi dan keselamatan rakyat. Ujung-Ujungnya pandemi berlangsung berlarut-larut, ekonomi berantakan dan lebih parahnya korban rakyat meninggal berjatuhan. Apa yang kemudian dilakukan selalu “blunder”, bingung dan serba salah. Ada menteri yang sok pintar, banyak mulut dan janji palsu, membuat pemerintah kini mengalami depresi dan frustasi menyusul rakyatnya yang lebih dulu sengsara.
Kesombongan dan kekejian kekuasan dalam suara pilu jerit-tangis rakyat. Di tengah musim kegagalan panen kesejahteraan rakyat dan wajah mesum kepemimpinan yang khianat. Tidak ada kata lain selain melempar handuk putih, tanda ketidakmampuan mengelola negara.
Demikian akut dan kritisnya rezim pemerintahan ini. Sebelum lebih jauh meninggalkan kerusakan dan kehancuran negara bangsa, yang membuat rakyat menderita. Pilihan terbaik bagi pemerintah. Mundur atau dimundurkan. Demi kepentingan bangsa dan negara, demi keutuhan dan keselamatan rakyat. Segera yang dibutuhkan, selempang handuk putih buat pemerintahan boneka.
Insyaa Allah.
Penulis adalah Pegiat Sosial dan aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
