Pengadaan Mobil Pimpinan Dewan Lolos di Tengah Pandemi, Aktivis GmnI: Dimana Empati Ketua DPRD Kota Bekasi?

- Jurnalis

Kamis, 1 Juli 2021 - 20:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kota Bekasi – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kota Bekasi nampaknya sedang berbahagia karena akan diberikan mobil dinas baru senilai RP1.080.000.000,- yang saat ini sudah selesai ditenderkan oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan nilai HPS Rp837.000.000.

Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) Komisariat Ubhara Jaya Christianto Manurung mengaku pihaknya sangat menyayangkan sekaligus mengecam atas lolosnya pengadaan kendaraan operasional pimpinan dewan yang menghabiskan uang rakyat tersebut.

“Berjuta Rakyat sudah berdarah-darah bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai, dimanakah akal sehat, nurani dan empati Ketua DPRD Kota Bekasi?,” ujar aktivis mahasiswa yang akrab disapa Bung Chris ini kepada Awak Media, Kamis (01/07) sore.

Selain itu Bung Chris juga merasa sangat kecewa dengan pernyataan Ketua DPRD Kota Bekasi asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Choiruman J Putro yang mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui tentang dianggarkannya kendaraan operasional pimpinan dewan yang telah dimenangkan oleh PT Astrido Jaya Mobilindo dengan harga penawaran sebesar Rp815.100.000,-.

“Dengan kejadian ini, sudah jelas bahwa Check and Balance for Good Governance di Kota Bekasi tidak berjalan. Masa iya Ketua DPRD yang juga Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi tidak mengetahui tentang pengadaan kendaraan operasional pimpinan dewan. Apalagi sudah selesai lelang, itu kan hal yang aneh. Dimana fungsi pengawasannya?,” ucapnya geram.

Baca Juga:  Soal Calon Presiden dari PDI Perjuangan, Megawati: Saya ‘Umpetin’

Lebih lanjut Bung Chris membeberkan bahwa di dalam UU NO 23 tahun 2014 “Tentang Pemerintah Daerah”, pada Pasal 149 sudah jelas mengatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi dalam hal Pengawasan.

“Jika memang Choiruman mengaku tidak mengetahui tentang pengadaan tersebut, berarti dia sudah gagal menjalankan tugasnya sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi,” tutupnya. (mar)

Berita Terkait

KPU Kota Bekasi: Pantarlih Harus Cakap Gunakan Aplikasi E-Coklit
Rekomendasi Uu Saeful Mikdar Belum Keluar, Bawaslu Tunggu Sanksi dari Komisi ASN
Jelang Pilkada Serentak, Pj Gani Pesan Ke Masyarakat Tetap Jaga Kesatuan Meski Beda Pilihan
KPU Kota Bekasi Buka Rekrutmen 7.131 Pantarlih untuk Coklit DPT Pilkada Serentak 2024
Gus Shol Kandidat Kuat Pendamping HerKos di Pilkada Kota Bekasi 2024
Berkurang 48,14 persen, KPU Kota Bekasi Petakan 3.671 TPS Sementara untuk Pilkada 2024
Bawaslu Rekomendasikan Pelanggaran Sedang Uu Saeful Mikdar ke Komisi ASN
Pj Wali Kota Bekasi Beri Lampu Hijau Dr. Uu Saeful Mikdar, S.Pd, MM untuk Undur Diri
Berita ini 34 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 21 Juni 2024 - 14:56 WIB

KPU Kota Bekasi: Pantarlih Harus Cakap Gunakan Aplikasi E-Coklit

Rabu, 19 Juni 2024 - 10:50 WIB

Rekomendasi Uu Saeful Mikdar Belum Keluar, Bawaslu Tunggu Sanksi dari Komisi ASN

Selasa, 18 Juni 2024 - 13:09 WIB

Jelang Pilkada Serentak, Pj Gani Pesan Ke Masyarakat Tetap Jaga Kesatuan Meski Beda Pilihan

Sabtu, 15 Juni 2024 - 10:57 WIB

KPU Kota Bekasi Buka Rekrutmen 7.131 Pantarlih untuk Coklit DPT Pilkada Serentak 2024

Jumat, 14 Juni 2024 - 17:37 WIB

Gus Shol Kandidat Kuat Pendamping HerKos di Pilkada Kota Bekasi 2024

Berita Terbaru