Politisasi Video Jusuf Kalla: Elit Caper, Umat Sibuk Pikirkan Rupiah!

- Jurnalis

Selasa, 14 April 2026 - 12:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla saat menyampaikan ceramah di kampus UGM Yogyakarta, Kamis (05/03/2026).

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla saat menyampaikan ceramah di kampus UGM Yogyakarta, Kamis (05/03/2026).

​Poin Utama:

  • ​Laporan polisi terhadap Jusuf Kalla dinilai sekadar manuver elit Ormas bermotif politik yang tidak mewakili suara umat di akar rumput.
  • ​Tidak ada warga Kristen biasa yang ikut-ikutan meributkan atau membuat laporan polisi ke kepolisian atas isu tersebut.
  • ​Masyarakat justru lebih resah melihat nilai tukar rupiah yang terus merosot hingga menyentuh angka Rp17.105 per Dolar AS.
  • ​Elit Ormas pelapor yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN disindir keras agar lebih fokus membantu pemerintah menghadapi ancaman krisis global.

​Tindakan sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) berbasis SARA yang melaporkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Muhammad Jusuf Kalla, ke kepolisian dipastikan tidak mewakili siapa pun kecuali kelompok mereka sendiri.

Gerakan laporan massal tersebut dinilai sebagai gerakan elit yang dangkal dan sarat akan motif politik semata.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di tengah himpitan krisis global, manuver ini dipastikan tidak akan berpengaruh terhadap apapun karena umat Kristen Indonesia sama sekali tidak terpengaruh oleh potongan video yang dipolitisasi tersebut.

​Mengapa Laporan Terhadap Jusuf Kalla Disebut Bermotif Politik?

​Gerakan melaporkan Jusuf Kalla ke kepolisian secara massal ini terbukti murni sebagai manuver elit yang mencari panggung, bukan representasi kegelisahan rakyat.

Hingga para pelapor dengan bangga memamerkan bukti laporannya di depan kamera wartawan, faktanya tidak ditemukan satu pun penganut agama Kristen Protestan maupun Katolik dari kalangan warga biasa yang ikut membuat laporan ke Polsek, Polres, Polda, hingga Mabes Polri.

​”Maka yang keberatan terhadap potongan video ceramah Muhammad Jusuf Kalla hanya nama-nama yang namanya tertera dalam laporan polisi tersebut dan rombongannya,” kata Sutrisno Pangaribuan selaku Inisiator Kongres Perdamaian Dunia (Konperda) kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com melalui keterangan tertulisnya, Selasa (14/04/2026).

​Apa Ancaman Nyata yang Semestinya Diurus Elit Ormas?

​Alih-alih terprovokasi oleh urusan video yang sengaja dipolitisasi, warga negara Indonesia—termasuk umat Kristen di dalamnya—justru merasa sangat resah melihat kondisi ekonomi imbas krisis politik global.

Merosotnya nilai tukar rupiah yang menyentuh angka Rp17.105 per Dolar AS pada penutupan di pasar spot, Senin (13/04/2026), menjadi ancaman di depan mata yang jauh lebih mencekik rakyat.

​Selain itu, ketegangan perang antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat juga memicu naiknya harga minyak dunia serta harga plastik, yang secara langsung menjadi ancaman nyata terhadap perekonomian Indonesia.

​Bagaimana Tanggapan Terhadap Klaim Sepihak Para Pelapor?

​Pimpinan Ormas yang hobi lapor-melapor tersebut, di mana pimpinannya juga tercatat sebagai pimpinan Parpol koalisi dan duduk di kursi empuk komisaris perusahaan BUMN atau Danantara, seharusnya mengedepankan asas gotong royong membantu pemerintah.

Kelompok elit yang mengklaim meneladani Kristus ini semestinya turun tangan menghadapi rentetan krisis global, bukan sekadar membuat kegaduhan dangkal demi momentum.

Para elit dilarang keras berdiri di atas klaim sepihak, mengingat Ormas Kristen tidak pernah diberi mandat oleh umat untuk menyuarakan aspirasi komunal mereka.

​”Sebagai warga negara Indonesia penganut agama Kristen Protestan, maka tidak ada Ormas, kelompok sosial masyarakat yang berhak mewakili sikap dan aspirasi saya, pun warga Kristen lainnya,” tegas Sutrisno.

​Lebih lanjut, jika ada elit yang terlanjur bernafsu ingin melapor ke Polri, mereka diimbau untuk berani menggunakan nama pribadi tanpa harus berlindung dan menarik-narik nama Ormas Kristen dalam polemik ini.

​Publik diharapkan tetap tenang, rasional, dan tidak mudah terpancing oleh provokasi segelintir elit yang sedang mencari panggung.

Mari bersama-sama mengawal stabilitas nasional dan berfokus pada isu ekonomi riil yang berdampak langsung pada kelangsungan hidup masyarakat.

​Bagaimana pendapat Anda tentang langkah pimpinan Ormas pelapor ini? Silakan tinggalkan komentar Anda dan jangan lupa share artikel ini agar masyarakat kita semakin cerdas dan kritis dalam memilah isu!


Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Regulasi Wajib Halal 18 Oktober 2026 Ditunda, MUI Desak Evaluasi Total dan Minta Umat Islam Makin Kritis
Ketum DPP GMNI Desak Polisi Usut Tuntas Kekerasan dalam Aksi Damai Cipayung Plus Palembang
Skandal Korupsi PT Migas Kota Bekasi: Kejagung Periksa Dua Sekwan DPRD dan Pejabat Kemendagri
Daftar Lengkap Rotasi Kapolda Terbaru 2026: Kapolri Suyudi Ario Seto Pimpin Sertijab Irwasum di Mabes Polri
Jumat Keramat, Kejagung RI Periksa ASN Pemkot Bekasi ‘ARJ’ Terkait Dugaan Korupsi KSO PT Migas
Badai Skandal Migas Berlanjut, Kejagung Borong Pemeriksaan 4 ASN Pemkot Bekasi Hari Ini
KPK Hanya Berani Tangkap Koruptor Kelas Teri di Kasus BBPJN Sumut? Ini Faktanya!
Dugaan Korupsi KSO PT Migas Menggurita, Kejagung Periksa 3 ASN Pemkot Bekasi dan Petinggi Foster Oil
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Senin, 19 Oktober 2026 - 17:00 WIB

Regulasi Wajib Halal 18 Oktober 2026 Ditunda, MUI Desak Evaluasi Total dan Minta Umat Islam Makin Kritis

Rabu, 14 Oktober 2026 - 22:18 WIB

Ketum DPP GMNI Desak Polisi Usut Tuntas Kekerasan dalam Aksi Damai Cipayung Plus Palembang

Selasa, 13 Oktober 2026 - 09:19 WIB

Skandal Korupsi PT Migas Kota Bekasi: Kejagung Periksa Dua Sekwan DPRD dan Pejabat Kemendagri

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 01:15 WIB

Daftar Lengkap Rotasi Kapolda Terbaru 2026: Kapolri Suyudi Ario Seto Pimpin Sertijab Irwasum di Mabes Polri

Jumat, 9 Oktober 2026 - 18:01 WIB

Jumat Keramat, Kejagung RI Periksa ASN Pemkot Bekasi ‘ARJ’ Terkait Dugaan Korupsi KSO PT Migas

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x