PPDB Online Terindikasi Curang, Wakil Ketua Komisi I Desak Copot Kadisdik Kota Bekasi

KOTA BEKASI – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak mensinyalir adanya kecurangan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB Online Tahun 2023.

Hal itu diungkapkan Abdul Rozak setelah dirinya menerima berbagai aduan masyarakat.

“Kalau mau menciptakan iklim yang kondusif, maka harus berani transparan dalam pelaksanaan PPDB Online. Antara data dan kuota harus sinkron. Namun demikian, saya mempertanyakan kenapa jumlah kuota dan data yang disosialisasikan berbeda. Lalu, kenapa SMPN 1 dan 2 hanya menyediakan 7 rombel dengan jumlah peserta yang diterima hanya 112 anak. Dua rombel lagi kemana?,” ujar Abdul Rozak kepada awak media, Sabtu (15/07/2023).

Related Posts:

• 

  PPDB Online 2023 Semrawut, Kadisdik Kota Bekasi:…

• 

  Evaluasi PPDB 2023, Komisi IV Bakal Panggil Disdik…

• 

  Gegara Perilaku ASN Hingga Semrawutnya PPDB Kota…

• 

  Komisi IV Pertanyakan Ribuan Bangku Tak Bertuan di…

• 

  Kuota PPDB Non Zonasi 17.253, Hanya 6.031 Siswa…

• 

  Ketua DPRD Kota Bekasi Soroti Pelayanan Publik dalam…

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dari tahun ke tahun, Abdul Rozak menilai tidak ada terobosan maupun inovasi program yang linear terkait jumlah kelulusan dengan daya tampung.

Padahal, kata dia, Pemerintah Kota Bekasi memiliki PAD cukup besar dan postur anggaran untuk pendidikan lebih besar kedua dari OPD lain.

“Persoalannya klasik, antara kelulusan dan daya tampung tidak sinkron. Padahal jika mau, Dinas Pendidikan mengusulkan penambahan jumlah SMP Negeri secara merata di setiap kelurahan. Namun itu tidak dilakukan, apakah karena tidak ada semangat kepala dinasnya dalam memajukan pendidikan?. Kalau tidak becus, maka saya meminta jabatan Kadisdik dan sekretarisnya dicopot,” tandas Abdul Rozak.

Selain itu, politisi Partai Demokrat ini juga menyikapi angka Rp9 milyar yang dialokasikan untuk sekolah swasta untuk menampung siswa miskin.

Padahal, daya tampung negeri dan swasta saja tidak mencukupi, tetapi dipaksakan orang miskin masuk swasta.

“Jika setiap tahun sistem penganggarannya seperti ini, berarti jelas Kadisdik tidak becus mengelola anggaran. Angka Rp9 milyar itu cukup untuk membangun sekolah baru. Sehingga dari tahun ke tahun permasalahan daya tampung akan selesai. Begitu saja tidak cerdas, buat apa jadi pejabat,” katanya ketus.

Di sejumlah media online, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi UU Saeful Mikdar mengatakan bahwa lulusan siswa baik SD maupun Madrasah Tsanawiah (MI) tahun 2023 sebanyak 43.097 siswa.

Dan Sekolah Negeri di Kota Bekasi, kata Uu, baru dapat menampung calon siswa sebanyak 12.919 siswa atau sekitar 40 persen dari jumlah lulusan SD dan MI.

“Lulusan tahun ini sebanyak 43.097 siswa, yang dapat diterima sekitar 40 persen atau 12.919 siswa, sehingga masih ada sekitar 31 ribuan siswa akan bersekolah di swasta dan jumlah ini kan tidak semuanya miskin atau masuk afirmasi,” kata Kadisdik Kota Bekasi Uu Saeful Mikdar. (mar)