Realisasi Penerimaan PAD 68 Persen, Ketua DPRD Kota Bekasi Desak Bapenda Sinkronisasi Data

Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi menyoroti rendahnya capaian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi dalam realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi yang baru mencapai 68 persen, padahal telah memasuki pertengahan Triwulan Akhir Tahun 2024.

Sardi menyarankan, agar Bapenda Kota Bekasi dapat mensinkronisasikan data-data penerimaan pendapatan, bilamana dirasa ada kekeliruan dari sektor realisasi.

“Ya, kita ini kan baru sedikit ya peningkatan, baru 68 persen. Kita ingin pajak asli darah ini yang memang dari Dinas penghasil,” ucap Sardi saat ditemui RakyatBekasi.com di sekitaran wilayah Bekasi Timur, Minggu (10/11/2024).

Related Posts:

• 

  Alih-alih Dongkrak PAD, Kinerja Bapenda Hasil Mutasi…

• 

  Awal November 2024 Realisasi PAD Kota Bekasi Baru 67…

• 

  Komisi III Desak Bapenda Kota Bekasi Tingkatkan…

• 

  Rendahnya Capaian PAD Rugikan Masyarakat, Pj Wali…

• 

  Pendapatan Asli Daerah Bagi Hasil Ditambah Rp 5…

• 

  Realisasi PAD Jeblok, Pj Wali Kota Bekasi Soroti…

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Sardi, capaian realisasi penerimaan PAD seperti retribusi, pajak parkir dan Pajak Bumi Bangunan dan yang lainnya mesti disinkronisasikan.

“Ini sebenarnya Bapenda harus betul-betul dapat mensinkronkan data-data (realisasi penerimaan PAD) itu,” tegasnya.

Terkait rapat pembahasan RAPBD Kota Bekasi tahun 2025, kata Sardi, pihaknya sudah menindaklanjuti secara masif.

Secara pelaksanaan rancangan tengah dilakukan pengkajian lebih lanjut dan mendetail mengenai pendapatan yang nantinya akan ditargetkan.

“RAPBD sudah on the track, sudah dalam bentuk rancangan ketika saya menjadi Ketua DPRD Kota Bekasi. Nah RAPBD ini yang sedang dibahas ini berkaitan dengan pendapatan, baru laporan dari dinas-dinas penghasil berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah,” jelas Politisi PKS ini.

Selain itu, Sardi juga mengatakan perlunya untuk melakukan kajian yang lebih mendalam untuk membahas Pendapatan Asli Daerah dengan dinas-dinas penghasil.

“Termasuk yang nantinya fokus, RAPBD mengenai belanja. Walaupun belum dibahas, nanti habis pendapatan, baru pembiayaan, baru belanja,” tutur Sardi.

Sebagai informasi, Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi telah menyepakati RAPBD Kota Bekasi Tahun 2025 sebesar Rp6,6 Triliun lebih.

Angka tersebut terbilang naik, jika dibandingkan pada APBD tahun 2024 yang mencapai sebesar Rp 6,3 Triliun atau naik sekira Rp 300 Miliar.

Berikut gambaran Rancangan APBD Kota Bekasi tahun 2025:

• Target Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 4,1 Triliun.
• Target Pendapatan Transfer: Rp 2,3 Triliun.
• Belanja Operasi: Rp 5,4 Triliun
  • Bantuan Sosial: Rp 1,2 Miliar.
  • Belanja Modal: Rp 1,1 Triliun
  • Biaya Tak Terduga (BTT): Rp 66,4 Miliar
  • Pembiayaan Daerah: Rp 168 Miliar.