Reformasi Pasal Karet UU ITE, Keadilan Digital dalam Pencemaran Nama Baik

- Jurnalis

Sabtu, 25 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan. (Foto: Kominfo)

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan. (Foto: Kominfo)

JAKARTA – Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, memberikan penjelasan terperinci tentang perubahan yang dilakukan pada pasal 27 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan kedua UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Fokus utama perubahan adalah pada pasal 27 ayat 3, yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan sering disebut sebagai pasal karet.

“Perubahan ini kami lakukan untuk menyesuaikan dengan UU KUHP,” ungkap Semuel di Jakarta, Kamis. Pasal ini akan diubah menjadi pasal 27A, dengan bunyi yang lebih jelas dan sesuai dengan konteks ruang digital.

Pasal 27A yang baru akan berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.”

Perubahan ini juga memasukkan pengecualian untuk kasus-kasus tertentu.

“Apabila seseorang mengungkapkan informasi elektronik untuk kepentingan publik dan bisa membuktikannya, maka pelapor tidak akan terkena ancaman hukuman dan pelapor yang melaporkan malah mendapatkan ganjaran hukum,” jelas Semuel.

Baca Juga:  Ini Dia Kronologi OTT KPK yang Menjerat Bupati Bogor dan Pejabat BPK Jabar

Selain itu, dalam situasi pembelaan diri, seperti dalam kasus pelecehan seksual, pasal 27A tidak dapat diterapkan. Sebagai contoh, korban yang mengunggah rekaman suara sebagai bukti pembelaan diri tidak dapat dituntut oleh pelaku atas dasar pencemaran nama baik di bawah UU ITE.

“Revisi ini memberikan ruang perlindungan yang lebih luas bagi masyarakat, dan memastikan bahwa tindakan hukum tidak dilakukan secara sembarangan,” tambah Semuel.

Berita Terkait

Demi Jurnalisme Berkualitas, Jokowi Akhirnya Teken Perpres Publisher Rights
Suara Anies & Ganjar di Real Count KPU 14:56 WIB Tak Bergerak Signifikan, Prabowo-Gibran 57,53% Kokoh di Puncak
Pastikan Ketersediaan Stok Beras Aman Jelang Ramadhan, Presiden Jokowi Sambangi Bekasi
KPU Sebut Petugas KPPS yang Meninggal Tak Sebanyak Pemilu 2019
KPPS Temukan Kertas Suara Presiden Bergambar Palu Arit saat Proses Penghitungan
Hasil Quick Count Pilpres 2024, Enam Lembaga Kompak Prabowo-Gibran Satu Putaran
Quick Count Sementara Pilpres 2024, Kandang Banteng Jebol, Prabowo-Gibran Tembus 50%
Pemilu Presiden 2024 Habiskan Rp71,3 Triliun APBN, Ini Alasan Kubu 02 Ngebet Satu Putaran
Berita ini 34 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 07:15 WIB

Demi Jurnalisme Berkualitas, Jokowi Akhirnya Teken Perpres Publisher Rights

Sabtu, 17 Februari 2024 - 15:46 WIB

Suara Anies & Ganjar di Real Count KPU 14:56 WIB Tak Bergerak Signifikan, Prabowo-Gibran 57,53% Kokoh di Puncak

Jumat, 16 Februari 2024 - 12:43 WIB

Pastikan Ketersediaan Stok Beras Aman Jelang Ramadhan, Presiden Jokowi Sambangi Bekasi

Jumat, 16 Februari 2024 - 00:18 WIB

KPU Sebut Petugas KPPS yang Meninggal Tak Sebanyak Pemilu 2019

Kamis, 15 Februari 2024 - 08:04 WIB

KPPS Temukan Kertas Suara Presiden Bergambar Palu Arit saat Proses Penghitungan

Rabu, 14 Februari 2024 - 16:33 WIB

Hasil Quick Count Pilpres 2024, Enam Lembaga Kompak Prabowo-Gibran Satu Putaran

Rabu, 14 Februari 2024 - 16:08 WIB

Quick Count Sementara Pilpres 2024, Kandang Banteng Jebol, Prabowo-Gibran Tembus 50%

Rabu, 31 Januari 2024 - 08:03 WIB

Pemilu Presiden 2024 Habiskan Rp71,3 Triliun APBN, Ini Alasan Kubu 02 Ngebet Satu Putaran

Berita Terbaru