Rugikan Negara Rp5 Miliar, Kejari Bekasi Tetapkan Eks Kadis LH sebagai Tersangka Korupsi

- Jurnalis

Kamis, 4 Januari 2024 - 21:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Kepala Dinas LH Kota Bekasi YY.

Mantan Kepala Dinas LH Kota Bekasi YY.

KOTA BEKASI – Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi berinisial YY ditetapkan tersangka dan ditangkap langsung Kejaksaan Negeri Kota Bekasi terkait kasus korupsi.

Dirinya ditangkap bersama 3 orang lainnya terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek eksavator dan buldoser tahun anggaran 2021 senilai lebih dari Rp. 22,9 Miliar.

Hal ini diungkapkan langsung Kasi Intel Kejari Bekasi Yadi Cahyadi saat menggelar jumpa pers, Kamis (04/01/23).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pada hari ini tim penyidik pidana khusus telah menetapkan tersangka korupsi excavator dan buldoser dari dana bantuan DKI Jakarta. 3 orang dari ASN Pemkot Bekasi dan 1 orang dari pihak kontraktor,” ucap Yadi Cahyadi.

Salah satu tersangka tersebut, ungkap Yadi, merupakan Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup berinisial YY.

“Saudara YY kita tetapkan tersangka hari ini, seusai diperiksa sebagai saksi kasus korupsi,” ucap Yadi.

Menurut Yadi, kerugian negara terkait korupsi tersebut mencapai 5 miliar rupiah.

Kerugian negara ini berdasarkan hasil audit kerugian dari Inspektorat Kota Bekasi terkait pengadaan 6 Excavator dan 2 buldoser dari dana bantuan Provinsi DKI Jakarta.

“Kerugian negara berdasarkan audit dari inspektorat, 5 miliar lebih. 4 tersangka langsung kita masukan ke lapas Bulak Kapal,” tutup Yadi.

Sebagai informasi, YY merupakan Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas UMKM.

Dan DN sendiri saat itu menjabat sebagai PPTK (Kepala Seksi) di Dinas LH dan TT menjabat sebagai PPK (Kabid LH), dan IP selaku Direktur Utama dari pihak Kontraktor.

Diketahui, 4 tersangka tersebut disangkakan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Jo) pasal 55 ayat 1 Kuhp.


Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Penutupan Tambang di Jabar Menyebabkan Pembangunan Infrastruktur di Kota Bekasi Terhambat
Tata Kelola Dinkes Bekasi Habiskan Rp8,8 Miliar Bandek Tahun Anggaran 2024 jadi Sorotan
Puskesmas Perumnas II Raih 4 Penghargaan Dinkes Kota Bekasi atas Capaian Layanan HIV
Rencana Sewa 72 Mobil Listrik Dikritik Legislator, Pemkot Bekasi Lakukan Pengkajian Ulang
BLT Akhir Tahun 2025 Segera Cair, Pemkot Bekasi Verifikasi 2.588 KPM Penerima Bantuan
Dianggap Penyebab Banjir, Pemkot Bekasi Bongkar Paksa Bangunan Liar di Atas Saluran Air Margahayu
Targetkan Efisiensi 30 Persen, Wawali Harris Bobihoe: Penggunaan Listrik Kantor Pemkot Bekasi Hemat 10 Persen
Realisasi PAD 54 Persen, Disdagperin: Tunggakan Setoran Enam Pasar di Bekasi ini capai Rp 12 Miliar

Berita Terkait

Sabtu, 15 November 2025 - 16:36 WIB

Penutupan Tambang di Jabar Menyebabkan Pembangunan Infrastruktur di Kota Bekasi Terhambat

Jumat, 14 November 2025 - 17:10 WIB

Tata Kelola Dinkes Bekasi Habiskan Rp8,8 Miliar Bandek Tahun Anggaran 2024 jadi Sorotan

Jumat, 14 November 2025 - 16:38 WIB

Puskesmas Perumnas II Raih 4 Penghargaan Dinkes Kota Bekasi atas Capaian Layanan HIV

Jumat, 14 November 2025 - 09:39 WIB

Rencana Sewa 72 Mobil Listrik Dikritik Legislator, Pemkot Bekasi Lakukan Pengkajian Ulang

Kamis, 13 November 2025 - 16:55 WIB

Dianggap Penyebab Banjir, Pemkot Bekasi Bongkar Paksa Bangunan Liar di Atas Saluran Air Margahayu

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca