Salahkan Bendahara DKPPP, LSM Trinusa: Asgun Sibuk Cari Kambing Hitam Lupa Minta Maaf

- Jurnalis

Kamis, 15 Agustus 2024 - 09:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi.

Gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi.

KOTA BEKASI – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi melakukan klarifikasi terkait kesalahan input data capaian PAD yang terjadi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) dan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKPPP).

Dalam hal ini, Kepala Bapenda Kota Bekasi Asep Gunawan mengatakan bahwa letak kesalahan input yang terjadi di antaranya, pada kode setoran antar kedua dinas tersebut melalui kode penyetoran kios pasar yang menjadi tanggungjawab dari kedua dinas tersebut.

“Itu terjadi karena kode penyetoran PAD kios pasar yang terdapat di DKPPP dan juga Disdagperin. Yang dimana sama-sama memiliki Retribusi PAD. Namun, Retribusi PAD yang ada di DKPPP masuk ke Input Rekening dari Disdagperin. Kemarin sudah langsung saya ganti memang benar terjadi itu (miss input data), tapi sekarang sudah kembali lagi normal dari targetnya masing-masing,” ucap Kepala Bapenda Kota Bekasi Asep Gunawan saat ditemui RakyatBekasi.com di Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (14/08/2024).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Atas temuan itu, kata dia, pihaknya melakukan pemanggilan terhadap Bendahara Disdagperin dan DKPPP dan menyampaikan agar segera dilakukan perbaikan data Realisasi PAD yang telah salah input dari Bapenda.

“Saya udah panggil bendahara penyetornya dengan komunikasi juga ke kepala dinasnya dan juga sekretaris dinas. Jadi clear cuman itu aja, kesalahan teknis,” kelitnya.

Sebagai langkah evaluasi, kata dia, Bapenda Kota Bekasi ke depannya akan lebih teliti kembali dalam melakukan setiap input data Realisasi PAD dari setiap Organisasi Perangkat Daerah, agar tidak terjadi kesalahan input data serupa di kemudian hari.

“InsyaAllah lebih teliti lagi. Dan yang jauh lebih penting bagi saya bagaimana setiap OPD ini berkomitmen untuk mencapai target itu aja. Karena, kalau target terganggu itu kan belanja juga bisa terganggu, sudah clear semuanya,” tutupnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua LSM Trinusa Kota Bekasi Maksum Al Farizi sangat menyayangkan sikap Kepala Bapenda Kota Bekasi yang melempar kesalahan input kode setoran kepada Bendahara Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP).

Karena logikanya, kata dia, pihak pengirim pasti akan menyetorkan PAD tersebut ke nomor kode rekening yang telah dikonfirmasikan sebelumnya kepada pihak penerima agar tidak salah kirim.

“Dimana-mana logikanya, pengirim itu akan bertanya akan dikirim ke nomor rekening yang mana kepada pihak penerima. ?,” terang Mandor Baya sapaan akrabnya kepada rakyatbekasi.com, Kamis (15/08/2024).

Bahkan jika memang Kepala Bapenda Kota Bekasi “Family Gathering” beralasan retribusi kios pasar yang disetorkan DKPPP itu dianggap masuk ke Disdagperin, kata dia, lantas retribusi Rumah Potong Hewan DKPPP masuk kemana?.

“Itu selisihnya kemana?, jika ada setoran PAD yang masuk dan tidak tercatat dengan baik, berarti ada mensrea terhadap setoran PAD yang masuk ke Bapenda,” tuturnya seraya bertanya.

“Kinerja Bapenda di bawah kepemimpinan Asep Gunawan tidak becus, kalau memang salah ya minta maaf, jangan malah sibuk cari alibi. Kasihan OPD yang jadi kambing hitam salah penyebutan PAD yang dianggap tidak bisa kerja,” tutupnya.

Sebagai informasi, kesalahan Bapenda Kota Bekasi saat menyajikan data realisasi PAD berdampak buruk pada rendahnya capaian DKPPP sehingga dipermalukan dengan harus disematkan selendang hitam saat Apel Pagi di Plaza Pemkot Kota Bekasi yang dipimpin oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad, Senin (12/08/2024).

Adapun, realisasi PAD 5 OPD tertinggi yakni, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan mencapai 133.04%, Dinas Tenaga Kerja mencapai 90.88%, RSUD mencapai 83.04%, Dinas Kesehatan mencapai 70.51%, Dinas Lingkungan Hidup mencapai 64.82 %.

Sedangkan realisasi 5 OPD terendah yakni, BPKAD mencapai 39.26%, Dinas Perhubungan mencapai 38.70%, Dinas Tata Ruang mencapai 36.73%, Dinas Perdagangan dan Perindustrian mencapai 35.51%, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Perikanan mencapai 31.16%.


Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tolak Parkir Berbayar GGC, Warga Desak Pemkot Bekasi Ambil Alih Fasum
Rupiah Anjlok, DKPPP Jamin Stok Kedelai Kota Bekasi Aman
Bahaya! JPO Curam Tol Bekasi Barat Dibiarkan Terbengkalai Tunggu Proyek Sky Train
16 Ribu Calon Siswa Serbu SPMB Kota Bekasi 2026, Daya Tampung SMPN Terbatas!
Rupiah Tembus Rp17.667! Harga Pangan Kota Bekasi Terancam Naik
Proyek Wisata Air Kalimalang Bekasi Molor, Ini Penyebab dan Progresnya
Surati Mensesneg, Pemkot Bekasi Tagih Banpres Flyover Bulak Kapal
Evaluasi BUMD Pemkot dan Pemkab Bekasi: Skill Manajerial Tersandera Loyalitas Buta
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Berita Terkait

Kamis, 21 Mei 2026 - 16:04 WIB

Tolak Parkir Berbayar GGC, Warga Desak Pemkot Bekasi Ambil Alih Fasum

Kamis, 21 Mei 2026 - 15:22 WIB

Rupiah Anjlok, DKPPP Jamin Stok Kedelai Kota Bekasi Aman

Kamis, 21 Mei 2026 - 13:15 WIB

Bahaya! JPO Curam Tol Bekasi Barat Dibiarkan Terbengkalai Tunggu Proyek Sky Train

Rabu, 20 Mei 2026 - 14:26 WIB

Rupiah Tembus Rp17.667! Harga Pangan Kota Bekasi Terancam Naik

Rabu, 20 Mei 2026 - 13:01 WIB

Proyek Wisata Air Kalimalang Bekasi Molor, Ini Penyebab dan Progresnya

Berita Terbaru

Petugas DKPPP Kota Bekasi saat memantau stabilitas ketersediaan dan harga kedelai impor di salah satu pasar tradisional di wilayah Kota Bekasi. Meskipun tren kurs Rupiah terpantau melemah terhadap Dolar AS, pasokan bahan baku tempe dan tahu untuk pelaku UMKM dipastikan tetap dalam kondisi aman, Kamis (21/05/2026). (Ilustrasi/RakyatBekasi.Com)

Bekasi

Rupiah Anjlok, DKPPP Jamin Stok Kedelai Kota Bekasi Aman

Kamis, 21 Mei 2026 - 15:22 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Rudy Heryansah, saat memberikan keterangan resmi terkait pengawasan dan rencana kenaikan Dana Hibah RW se-Kota Bekasi. (Foto: Istimewa/RakyatBekasi.Com)

Parlementaria

Hibah RW Bekasi Naik Rp150 Juta, DPRD Ingatkan Celah Korupsi

Kamis, 21 Mei 2026 - 14:35 WIB

Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman, saat memberikan keterangan pers terkait desakan kepada Dinas Pendidikan untuk memitigasi paparan judi online pada anak, bertempat di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Kamis (21/05/2026).

Parlementaria

Darurat Judol Anak, DPRD Kota Bekasi Desak Disdik Bertindak

Kamis, 21 Mei 2026 - 14:04 WIB

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x