Satgas Nusantara dan Anti Politik Uang Siap Tangkal Isu Hoax, Kampanye Hitam dan Jual Beli Suara dalam Pemilu 2024

- Jurnalis

Rabu, 9 Agustus 2023 - 17:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol, Sandi Nugroho, saat menjadi pembicara dalam diskusi di Kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (09/08/2023). (Foto:Inilah.com/Reyhaanah)

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol, Sandi Nugroho, saat menjadi pembicara dalam diskusi di Kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (09/08/2023). (Foto:Inilah.com/Reyhaanah)

JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia berencana membentuk Satuan Tugas (satgas) nusantara untuk menangkal isu-isu hoax dan Black Campaign (kampanye hitam) dalam pelaksanaan pemilu 2024.[irp posts=”6027″ ]
“Jadi kunci utama agar pemilu berjalan sehat dan baik adalah keamanan itu terjamin. Dan dengan keamanan tadi maka Insya Allah semua penyelenggaraan pemilu dan rangkaiannya bisa kita tuntaskan bersama,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol, Sandi Nugroho di Kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (09/08/2023).
Lebih lanjut Sandi mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mempersiapkan sejumlah hal yang dianggap penting dan diperlukan dalam rangka menjaga pelaksanaan pemilu 2024 agar berlangsung damai, termasuk akan menggelar operasi mantapbrata.[irp posts=”6023″ ][irp posts=”5913″ ]
“Kesiapan kita dalam pemilu yaitu yang pertama dengan menyiapkan personelnya, menyiapkan kesiapan sarana prasarana, menyiapkan metode yang kita pakai, menyiapkan komunikasi dengan masyarakat, dan stakeholder terkait lainnya,” terang Sandi.
Sebelumnya Sandi pernah membeberkan bahwa pihaknya kini tengah menggodok pembentukan Satgas Anti Politik Uang guna mencegah praktik jual beli suara di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.[irp posts=”6017″ ]“Polri akan membentuk satgas anti money politic untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi situasi atau kondisi yang menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban nasional (kamtibnas), menyebabkan kegaduhan dan akhirnya membuat pemilu yang tidak fair,” pungkasnya. (*)

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jelang Muscab PPP Kota Bekasi: Nama Sholihin Kembali Mencuat meski Tersandung Aturan dan Kasus
Komdigi Ajukan Tambahan Anggaran Rp12,6 Triliun? Jangan Lupa, Data Bocor dan Judi Online
KPU Kota Bekasi Tunggu Regulasi Baru Pascaputusan MK soal Pemisahan Pemilu dan Pilkada
Menko AHY Tegaskan Pentingnya Sertifikasi Halal dalam Program Makanan Bergizi Gratis
Pertamina Umumkan Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Mulai 1 Juli 2025, Ini Rinciannya
DKPP Sidangkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilu oleh Anggota KPU Bekasi dan PPK Pondokmelati
Peringati Bulan Bung Karno, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi Gelar Pendidikan Kader Pratama Angkatan II
Soal Pungutan Ilegal dalam SPMB 2025, Ombudsman: Harus Dikembalikan ke Peserta Didik

Berita Terkait

Rabu, 9 Juli 2025 - 17:38 WIB

Jelang Muscab PPP Kota Bekasi: Nama Sholihin Kembali Mencuat meski Tersandung Aturan dan Kasus

Rabu, 9 Juli 2025 - 09:34 WIB

Komdigi Ajukan Tambahan Anggaran Rp12,6 Triliun? Jangan Lupa, Data Bocor dan Judi Online

Jumat, 4 Juli 2025 - 09:54 WIB

KPU Kota Bekasi Tunggu Regulasi Baru Pascaputusan MK soal Pemisahan Pemilu dan Pilkada

Selasa, 1 Juli 2025 - 12:12 WIB

Menko AHY Tegaskan Pentingnya Sertifikasi Halal dalam Program Makanan Bergizi Gratis

Selasa, 1 Juli 2025 - 06:17 WIB

Pertamina Umumkan Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Mulai 1 Juli 2025, Ini Rinciannya

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca