Tak Seperti Megawati, SBY Minta Kader Demokrat Dahulukan Kepentingan Negara

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menekankan kader Partai Demokrat harus lebih mengutamakan kepentingan negara dan rakyat sebelum partai.

SBY mengingatkan agar kader menjunjung tinggi perjuangan demi negara dan rakyat di atas kepentingan partai.

“Karena ada nilai-nilai sejarah yang ingin saya sampaikan agar perjuangan Partai Demokrat ke depan, perjuangan besar kita, yang utama tentunya untuk negara dan rakyat dan perjuangan besar lainnya, baru untuk partai. Jangan dibalik, negara dulu baru partai, country (negara) over party (partai),” kata SBY saat bertemu dengan 38 ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat di kediamannya, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/02/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

SBY juga mengenang sejarah tempat para kader berkumpul di kediamannya di Cikeas. Ruangan tersebut menjadi saksi awal perjuangan Partai Demokrag berdiri dan berkembang.

“Saya ingin Anda semua berada di rumah perjuangan, tempat yang bersejarah. Sebelum acara resmi kita mulai, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan kepada para pemimpin dan kader utama Demokrat tentang tempat ini, tentang rumah dan Pendopo Cikeas. Tentang dua bilik yang sekarang saudara-saudara berada di tempat ini,” kata SBY.

Pernyataan seolah menyindir Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang melarang kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan ikut retreat imbas Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto ditahan KPK atas dugaan suap dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku.

Instruksi Megawati tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada, Kamis (20/02/2025). 

Dalam surat ini, Megawati meminta para kader menunda keberangkatan mereka dalam agenda retret kepala daerah yang diinstruksikan Presiden RI Prabowo Subianto. Penundaan ini disebabkan karena dinamika politik nasional usai Hasto resmi ditahan KPK.

Megawati menyatakan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan AD/ART PDI Perjuangan, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis dalam surat tersebut, Jakarta, Kamis (20/02/2025) malam.