Terima Perwakilan Pendemo, DPRD Kota Bekasi Buka Opsi Gulirkan Hak Interpelasi Terhadap Pj Gani

- Jurnalis

Rabu, 22 Mei 2024 - 16:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Koordinator Aksi MPR Bekasi Saridin (kiri) dan Ketua Komisi I Faisal serta Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Arif Rahman Hakim usai berdiskusi mengenai tuntutan massa aksi, Rabu (22/05/2024).

Koordinator Aksi MPR Bekasi Saridin (kiri) dan Ketua Komisi I Faisal serta Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Arif Rahman Hakim usai berdiskusi mengenai tuntutan massa aksi, Rabu (22/05/2024).

KOTA BEKASI – Ratusan massa aksi aktivis Mahasiswa yang bersatu dalam aliansi Mahasiswa Pemuda Revolusi (MPR) Bekasi menggeruduk Gedung DPRD Kota Bekasi untuk menuntut pencopotan Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad yang dinilai tidak becus dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah.

Dalam aksinya, MPR Bekasi menggeruduk Gedung DPRD Kota Bekasi dan menyampaikan kritik dan keluhan masyarakat selama masa kepemimpinan Raden Gani.

Baca Juga:  Tuntut Copot Jabatan Pj Gani, Ratusan Massa Aksi Merangsek Gedung DPRD Kota Bekasi

Usai berorasi beberapa saat di depan Gedung Paripurna DPRD Kota Bekasi, perwakilan massa aksi diundang masuk oleh Anggota DPRD Kota Bekasi asal Fraksi PDI Perjuangan Arif Rahman Hakim untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutannya dalam suasana yang lebih kondusif.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam diskusi antara perwakilan massa aksi dan Anggota dewan, DPRD Kota Bekasi akan segera memanggil Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad menyoal tuntutan yang disampaikan oleh ratusan mahasiswa tergabung dalam MPR Bekasi atas buruknya kinerja Raden Gani Muhamad yang dinilai tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagai Pj Wali Kota Bekasi.

“Tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa, salah satunya terkait Hak Interpelasi. Hak Interpelasi ini ada prosesnya, kalau memang ada tindakan-tindakan di luar pertanggungjawaban Pj Wali Kota Bekasi, tentunya ada suatu pelanggaran dan ini menjadi sebuah langkah ke depan kita untuk memanggil kembali PJ Wali Kota Bekasi untuk bertanya terkait persoalan dia,” ucap Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi Arif Rahman Hakim saat ditemui di lokasi, Rabu (22/05/2024).

Baca Juga:  Sidak Bangunan Komersil di Pasar Jatiasih, Disdagperin: 51 Kios Ilegal Tanpa Izin

Meski demikian, kata Arif, pihaknya tidak menutup opsi menggunakan Hak Interpelasi sebagai lembaga legislatif apabila ada Kepala Daerah yang dinilai melakukan pelanggaran atau penyelewengan kekuasaan.

“Dan ini tidak menutup kemungkinan setiap kepala daerah yang melanggar aturan yang sudah menabrak atau tidak tertib dalam undang-undang, pasti kita akan dorong melakukan interpelasi,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Arif mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan Rapat Paripurna bersama Pj Wali Kota Bekasi untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2023.

Baca Juga:  Pengelola Pasar Jatiasih Bangun Kios Siluman, Disdagperin dan DPRD Kota Bekasi Geram

Sehingga, apapun yang tadi sudah menjadi addendum keluhan para pendemo akan segera difloor-kan dan ditanggapi melalui ajang rapat paripurna tersebut.

“Kita kebetulan hari ini sedang rapat dengan Pj Wali Kota Bekasi dan ini momen yang akan kita sampaikan. Dan yang paling ingin kita sampaikan adalah terkait PHL Kali Asem yang sudah lima bulan tidak digaji, ini kita akan dorong sama rekan-rekan dewan yang lain untuk segera merealisasikan pembayaran gaji terhadap PHL Kali Asem yang lima bulan ini sudah tidak menerima gaji,” pungkasnya

Sebelumnya diberitakan, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Pemuda Revolusi Bekasi menggeruduk Gedung DPRD Kota Bekasi untuk menuntut pencopotan Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad yang dinilai tidak becus dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah.

Baca Juga:  Pj Gani Sarankan ASN "Nyalon" Pilkada Kota Bekasi 2024 untuk Mundur

Jenderal Lapangan Aksi Muhammad Ali mengatakan, kegiatan aksi ini merupakan bentuk aspirasi dari para mahasiswa terhadap kritik kinerja dari Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani.

Dikarenakan, banyak polemik yang terkesan abuse of power selama masa tugasnya yakni baik menyoal isu rotasi dan mutasi pejabat yang belum jelas secara kabarnya maupun isu ratusan Pekerja Harian Lepas (PHL) Kali Asem yang belum dibayarkan secara gaji oleh Pemerintah Daerah.

“Aksi kamu ini bentuk aspirasi yang disampaikan oleh seluruh Mahasiswa, Atas bentuk kritik dan koreksi terhadap Kepala Daerah,” ucap Ali dalam orasinya di atas Mobil Komando, Rabu (22/05/2024).

Atas dasar itu, kata Ali, Titah Rakyat bersama para rekan-rekan aktivis mahasiswa lainnya seperti HMI, PMII, SEMMI, PERISAI, GmnI, KAMMI, GMKI, Formabes dan Forkim meminta agar kepada Pimpinan DPRD Kota Bekasi untuk segera mengeluarkan hak angket maupun hak interpelasi untuk mencopot Raden Gani Muhamad dari kursi Pj Wali Kota Bekasi.

“Kami meminta kepada pimpinan Wakil Rakyat mendengarkan aspirasi kami, Karena ini sebagai bentuk aspirasi masyarakat atas melihat kinerja Kepala Daerah yang terkesan tidak becus dalam melakukan pekerjaannya,” jelasnya.

Berdasarkan pantauan kami, massa aksi sempat rusuh, dikarenakan petugas keamanan baik unsur Kepolisian maupun Satpol-PP mencoba menghalau massa aksi. Namun, hingga berita ini dituliskan mahasiswa sedang mencoba kudeta gedung DPRD Kota Bekasi hingga aksi dan aspirasi yang disampaikan didengarkan oleh Pimpinan DPRD.

Berita Terkait

Revo Mall Bekasi Kebakaran, Api Diduga Berasal dari Restoran Gokana
Buntut Hattrick WDP, Mahasiswa Desak Disdik Klarifikasi Penggunaan Anggaran
Komandan Kodim 0507/Bekasi Peringatkan seluruh Jajarannya agar Hindari Judi Online
Bertentangan dengan Permendagri 22/2020, Pemkot Bekasi Batalkan Pemenang Lelang Proyek PSEL
Soal Hutang Kompensasi Pasar Jatiasih, Komisi III: Harus Kasih Deadline Pelunasan
Manfaatkan Libur Idul Adha, Tren Penumpang di Terminal Induk Bekasi Naik 10 Persen
Anggota Main Judi Online? Polres Metro Bekasi Kota Siap Jatuhkan Sanksi
Mendagri Godok Sanksi bagi ASN soal Judi Online, Pemkot Bekasi Respon dengan Pembinaan
Berita ini 485 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 22 Juni 2024 - 20:19 WIB

Revo Mall Bekasi Kebakaran, Api Diduga Berasal dari Restoran Gokana

Sabtu, 22 Juni 2024 - 10:14 WIB

Buntut Hattrick WDP, Mahasiswa Desak Disdik Klarifikasi Penggunaan Anggaran

Jumat, 21 Juni 2024 - 13:38 WIB

Komandan Kodim 0507/Bekasi Peringatkan seluruh Jajarannya agar Hindari Judi Online

Jumat, 21 Juni 2024 - 12:34 WIB

Bertentangan dengan Permendagri 22/2020, Pemkot Bekasi Batalkan Pemenang Lelang Proyek PSEL

Jumat, 21 Juni 2024 - 07:37 WIB

Soal Hutang Kompensasi Pasar Jatiasih, Komisi III: Harus Kasih Deadline Pelunasan

Berita Terbaru