TKK Pemkot Bekasi jadi Ketua Relawan, Plh Sekda Ancam Pemecatan Bila Terbukti

- Jurnalis

Rabu, 5 Juni 2024 - 18:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BEKASI – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota Bekasi Dwie Andriyani akan segera menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera menindaklanjuti terkait adanya pegawai honorer ataupun Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Pemkot Bekasi menjadi Ketua Relawan Bakal Calon Kepala Daerah yang bakal berkontestasi pada Pilkada Kota Bekasi 2024 mendatang.
“Nah ini nih tadi saya sudah sempat ngobrol juga dengan pak Nadih selaku Kepala BKPSDM, coba deh BKPSDM sidak ke bawah ke lapangan. Nanti cek juga mereka (TKK yang jadi jurkam) sehari-hari tupoksinya seperti apa saja” ucap Plh Sekretaris Daerah Kota Bekasi Dwie Andriyani saat ditemui RakyatBekasi.com di Gedung DPRD Kota Bekasi selepas melaksanakan Rapat Kerja dengan Komisi 1, Rabu (05/06/2024).
Terlebih saat ini, nama Dinal Saputra yang mencuat sebagai salah satu pegawai TKK di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Bekasi yang diketahui menjadi Ketua Relawan Bersama Tri Adhianto (Samatri) Kota Bekasi.Tak hanya Dinal, Asisten Manajer Zona II Perumda Tirta Patriot Hasanudin juga diketahui menjadi Ketua Komunitas Ngopi Bro yang sama-sama diketahui berafiliasi ke Tri Adhianto selaku eks Wali Kota Bekasi 2023.Dan terbaru, Ketua Karang Taruna Kecamatan Jatiasih Sarifudin Engkam baru saja dilantik sebagai Ketua Koordinator Relawan Bang Heri Koswara (Brengkos), salah satu Bakal Calon Wali Kota Bekasi Bekasi 2024 yang diusung Partai Keadilan Sejahtera adalah Pegawai TKK di salah satu kelurahan yang ada di Kota Bekasi.Atas temuan tersebut, Dwie mengatakan bahwa Pemerintah Kota Bekasi akan segera menindak tegas apabila temuan tersebut memang faktual terjadi di lapangan.Tindakan tegas tersebut, kata Dwie, artinya pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi berupa pemecatan bilamana mereka terbukti melakukan pelanggaran dan penyelewengan secara ketentuan.
“Nanti dievaluasi, kalau memang ternyata dia betul menjadi jurkam atau apa itu (Ketua Relawan) cabut (SK nya). Ya makanya disuruh dicek, tapi kita coba evaluasi dulu. Maksudnya sidak aja ke lapangan, biar tahu lah siapa-siapa saja yang mengikuti,” pungkasnya.

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD
Sutrisno Pangaribuan Kecam Wacana Pilkada Kembali ke DPRD, Sebut Niat Jahat Elite Politik
Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Dinilai Suburkan Oligarki dan Matikan Jalur Independen di Bekasi
Bawaslu Kota Bekasi Desak Parpol Perbarui Data Sipol dan Kantor Sekretariat
ICW Ingatkan Bahaya Pilkada Lewat DPRD: Celah Politik Transaksional Kembali Terbuka
Targetkan 8 Kursi DPRD di Pemilu 2029, PAN Kota Bekasi Siapkan Strategi Matang Pasca Musda
Musda VI PAN Kota Bekasi Tetapkan 7 Formatur, 5 Anggota DPRD Masuk Bursa Ketua
Sengketa Pemilihan RW 025 Kayuringin Jaya: Warga Tolak Hasil, Endus Keterlibatan Parpol

Berita Terkait

Jumat, 16 Januari 2026 - 19:08 WIB

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD

Kamis, 8 Januari 2026 - 23:31 WIB

Sutrisno Pangaribuan Kecam Wacana Pilkada Kembali ke DPRD, Sebut Niat Jahat Elite Politik

Minggu, 4 Januari 2026 - 16:33 WIB

Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Dinilai Suburkan Oligarki dan Matikan Jalur Independen di Bekasi

Rabu, 31 Desember 2025 - 19:04 WIB

Bawaslu Kota Bekasi Desak Parpol Perbarui Data Sipol dan Kantor Sekretariat

Rabu, 31 Desember 2025 - 18:26 WIB

ICW Ingatkan Bahaya Pilkada Lewat DPRD: Celah Politik Transaksional Kembali Terbuka

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca