KOTA BEKASI – Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad mengatakan bahwa pihaknya kini tengah melakukan revisi tentang Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 36 tahun 2022 tentang Pemilihan Mitra Kerjasama untuk Pengolahan Sampah dalam Proyek PLTSa Bantargebang Kota Bekasi.
Revisi tersebut dirasa perlu dilakukan selepas Pemerintah Kota Bekasi membatalkan perusahaan konsorsium asal negeri tiongkok yaitu EEI, MHE, HDI dan HXE sebagai pemenang dalam proses lelang Proyek pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Kota Bekasi dengan nilai Rp1,6 Triiun, Jum’at (21/06/2024) lalu.
Pembatalan lelang tersebut dikarenakan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Nanti kita akan rapatkan mengenai Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) ini, karena itu kan harus menyeluruh. Tentu kalau dilihat dari (peraturan) ini pasti akan dilakukan revisi,” ucap Pj Gani saat ditemui RakyatBekasi.com di Gedung Plaza Pemkot Bekasi, Jumat (28/06/2024).
Atas kebijakan pembatalan tersebut, Pj Gani mengaku bahwa pihaknya siap menerima setiap gugatan dan konsekuensi yang nantinya akan diajukan maupun dihadapi oleh pihak terkait.
Related Posts:
“Ya artinya segala sesuatu yang diambil kebijakan oleh Pemkot tentu ada resiko, Kita sudah mempersiapkan hal tersebut. Karena memang resiko itu harus kita persiapkan harus kita hadapi,” jelasnya
Oleh karena itu, jelas dia, Peraturan Walikota (Perwal) Bekasi nomor 36 tahun 2022 akan direvisi terlebih dahulu sebagai bentuk landasan hukum yang nantinya akan mengatur terkait hal tersebut.
“Ya dievaluasi dulu, nanti kita ujungnya outputnya adalah revisi iya kan, arahnya kesana,” sambungnya.
Kendati demikian, Pj Gani menegaskan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Daerah tidak akan berencana menggagalkan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sudah menjadi prioritas Pemerintah Pusat.
“Kan kita prinsipnya mendukung PSN ya kan? Kita tidak mau menggagalkan PSN itu, Perintah sebagaimana Pemerintah Daerah wajib melaksanakan sebagaimana diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tetapi dalam menjalankannya harus sesuai dengan aturan itu,” pungkasnya.
