Wali Kota Bekasi Pastikan 296 Guru Honorer Masuk Pendataan PPPK Paruh Waktu BKN

Poin Utama:

• Jumlah Usulan: 296 Guru Honorer Murni di lingkungan Disdik Kota Bekasi telah diusulkan ke BKN.
• Status Terkini: Menunggu proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara.
• Sumber Gaji: Mekanisme penggajian PPPK Paruh Waktu tetap disokong Dana BOS, tidak membebani APBD murni secara penuh.
• Target Lanjutan: Sisa 3.000 pegawai honorer lainnya akan diproses secara bertahap bersamaan.

BEKASI SELATAN – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa nasib 296 guru honorer murni di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) kini telah memasuki tahap pemrosesan di Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Konfirmasi ini disampaikan Tri saat ditemui di Gedung Plaza Pemkot Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Senin (01/12/2025).

Bagaimana Progres Pengangkatan Guru Honorer Saat Ini?

Wali Kota Bekasi menjelaskan bahwa data administrasi para guru tersebut sudah masuk dalam sistem BKN dan sedang dalam antrean pemrosesan teknis. Pernyataan ini sekaligus merespons tuntutan ratusan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) honorer yang sempat menggelar aksi di Gedung DPRD Kota Bekasi di Jalan Chairil Anwar, Kamis (06/11/2025) lalu, menagih kepastian status mereka.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kan prosesnya masih ada di BKN, termasuk yang tiga ribu sisanya bagi pegawai honorer yang turut diusulkan menjadi PPPK paruh waktu. Itu nanti bareng,” ujar Tri Adhianto usai memimpin apel pagi.

Saat ini, Pemkot Bekasi masih menunggu penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN sebagai syarat mutlak pelantikan para tenaga pengajar tersebut.

Dari Mana Sumber Gaji PPPK Paruh Waktu Nantinya?

Terkait mekanisme penggajian setelah pengangkatan, Tri Adhianto memaparkan bahwa beban anggaran tidak sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi. Sesuai regulasi, pihak sekolah masih dapat menyokong gaji guru melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Jadi proses penggajian mereka ini masih ada. Karena kan berdasarkan surat Kemendiknas (Kemendikbudristek), mereka kan hari ini masih melakukan pakai menggunakan Dana BOS. Nah, itulah yang nanti untuk dilakukan penggajian,” jelasnya.

Apakah Akan Ada Penambahan Kuota di Tahun Depan?

Selain fokus pada 296 guru yang sedang diproses, Pemkot Bekasi juga tengah mengkaji peluang penambahan kuota PPPK Paruh Waktu pada tahun anggaran mendatang. Tri menyebut keputusan ini akan sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah agar kebijakan tersebut efektif dan berkelanjutan.

“Kita hitung dengan cermat. Kalau memungkinkan, kita tambah guru tahun depan dengan skema yang tepat,” tambahnya.

Tri menekankan bahwa penataan internal, termasuk distribusi guru PPPK dan perbaikan sistem tenaga paruh waktu, menjadi prioritas agar peningkatan kualitas pendidikan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Kota Bekasi.

Data Pendukung:

• Total Usulan Tahap Ini: 296 Guru Honorer Murni.
• Lokasi Aksi Sebelumnya: DPRD Kota Bekasi (06/11/2025).
• Estimasi Sisa Honorer: Sekitar 3.000 pegawai (gabungan teknis dan lainnya).

Bagi para tenaga pendidik dan honorer di Kota Bekasi, silakan pantau perkembangan status verifikasi BKN melalui kanal resmi BKPSDM Kota Bekasi atau situs web rakyatbekasi.com.