Aliansi Rakyat Bekasi Laporkan Maladministrasi Mutasi Pj Gani ke Ombudsman

- Jurnalis

Minggu, 9 Juni 2024 - 17:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aliansi Rakyat Bekasi melaporkan maladministrasi dalam mutasi rotasi yang dilakukan Pj Wali Kota Bekasi Raden gani Muhamad ke Ombudsman RI, Rabu (29/05/2024).

Aliansi Rakyat Bekasi melaporkan maladministrasi dalam mutasi rotasi yang dilakukan Pj Wali Kota Bekasi Raden gani Muhamad ke Ombudsman RI, Rabu (29/05/2024).

KOTA BEKASI – Aliansi Masyarakat Bekasi (ARB) menduga ada maladministrasi dalam mutasi Pejabat struktural eselon III/IV Pemerintah Kota Bekasi yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad.

Atas dasar itulah, ARB melaporkan hal tersebut ke Ombudsman RI, Rabu (29/05/2024) lalu. Tak hanya melaporkan ke Ombudsman, ARB juga menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kamis (30/05/2024), menuntut pembatalan mutasi yang dilakukan Pj Gani.

“Dugaan itu (maladministrasi) muncul setelah kami melakukan investigasi atas prakarsa sendiri menyikapi rotasi tersebut. Investigasi atas prakarsa sendiri dilaksanakan berdasarkan informasi atau bukti yang cukup mengenai adanya dugaan maladministrasi,” ungkap Ketua ARB Latif, Minggu (09/06/2024).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga:  Pj Gani Tepis Tudingan Politisasi Mutasi Komisi I DPRD Kota Bekasi

“Efektifitas Birokrasi dapat dilihat dari kualitas pelayanan prima, birokrasi yang efektif dapat dibangun dengan Pejabat yang kompeten. Namun nyatanya, yang dimutasi tersebut apakah sudah memenuhinya?,” tanya Latif.

Ketentuan mengenai itu, sambung Latif, sudah diatur dalam UU ASN berikut aturan turunannya. Menurutnya, hal tersebut mestinya dipahami oleh pejabat berwenang dan dijadikan dasar penempatan pegawai.

Penempatan, pengangkatan Pejabat sudah selayaknya menghindari pertimbangan like or dislike, nepotisme, kepentingan politik sempit atau jual beli Jabatan.

“Dan menurut kami, Kebijakan Pj Wali Kota Bekasi telah menyalahgunakan wewenang Jabatan dalam hal Rotasi Mutasi Pejabat Tinggi Eselon 3 dan 4 Kota Bekasi yang diduga kuat maladministrasi dan cacat hukum dan terbukti telah menabrak pasal 2, pasal 75, pasal 76, pasal 77, pasal 116 ayat (1 dan 2) UU nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,” tegas Latif.

Baca Juga:  Maladministrasi Mutasi dan Rotasi PJ Gani, Aliansi Rakyat Bekasi Geruduk Kemendagri

Untuk itu, Latif mengaku pihaknya berharap agar Ombudsman RI dapat menindaklanjuti laporannya terkait motasi-rotasi pejabat struktural eselon III dan IV Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang dilakukan oleh Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad pada Jumat (31/05/2024).

Tak hanya itu, Latif juga mendesak agar Pj Gani bersikap ksatria selaku pemimpin yang harus berani mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik secara transparan, jika Pj Gani tak mau disebut sebagai pemimpin yang zalim terhadap bawahannya sendiri.

“Jika Mendagri mengeluarkan imbuan larangan mutasi-rotasi menjelang Pilkada dimana KPU RI sudah menetapkan Pilkada Serentak itu 27 November 2024, lantas kenapa mutasi-rotasi masih dilakukan oleh Pj Gani? Apakah Pj Gani pernah mempublikasikan izin tertulis dari Kemendagri ke publik?,” tutur Latif seraya bertanya.

Baca Juga:  Ini Alasan Pj Gani Tak Izinkan Anak Buahnya Penuhi Panggilan Komisi I DPRD Kota Bekasi

Sebagai informasi, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tertanggal 29 Maret 2024 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia untuk tidak melakukan pergantian Pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa Jabatan.

Adapun untuk mengisi kekosongan jabatan, harus melaksanakan beberapa ketentuan sebagai berikut: Proses penggantian PPT dapat dilaksanakan melalui uji kompetensi dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2023 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Yang Menduduki Jabatan Belum Mencapai Dua Tahun.

Baca Juga:  Dinilai Politis, Komisi I Gelar RDP dengan Baperjakat Bahas Mutasi Pj Wali Kota Bekasi

Berita Terkait

Momentum Idul Adha 1445 H, Pj Wali Kota Bekasi Kurban Tiga Sapi
Sambut Idul Adha 1445 H, Masjid Agung Al Barkah Bekasi Potong Empat Sapi dan Delapan Kambing
Pj Gani dan Tujuh Ribuan Jemaah Bakal Salat Idul Adha di Masjid Agung Al Barkah Bekasi
Semarakkan Pengundian Panen Hadiah Simpedes Periode I 2023, BRI Kanca Bekasi Hadirkan Bazaar 16 UMKM
Farhan Banjir Dukungan Maju Pemilihan Ketua Karang Taruna Mustikajaya 2024
KPU Kota Bekasi Buka Rekrutmen 7.131 Pantarlih untuk Coklit DPT Pilkada Serentak 2024
Peringati Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Car Free Day di Kota Bekasi Tutup Sementara
Kasus Dugaan Penganiayaan oleh Caleg Gerindra Berlanjut, Penyidik ‘BAP’ Korban dengan 20 Pertanyaan
Berita ini 108 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 17 Juni 2024 - 11:19 WIB

Momentum Idul Adha 1445 H, Pj Wali Kota Bekasi Kurban Tiga Sapi

Senin, 17 Juni 2024 - 10:44 WIB

Sambut Idul Adha 1445 H, Masjid Agung Al Barkah Bekasi Potong Empat Sapi dan Delapan Kambing

Minggu, 16 Juni 2024 - 20:01 WIB

Pj Gani dan Tujuh Ribuan Jemaah Bakal Salat Idul Adha di Masjid Agung Al Barkah Bekasi

Minggu, 16 Juni 2024 - 09:48 WIB

Semarakkan Pengundian Panen Hadiah Simpedes Periode I 2023, BRI Kanca Bekasi Hadirkan Bazaar 16 UMKM

Sabtu, 15 Juni 2024 - 10:57 WIB

KPU Kota Bekasi Buka Rekrutmen 7.131 Pantarlih untuk Coklit DPT Pilkada Serentak 2024

Sabtu, 15 Juni 2024 - 09:58 WIB

Peringati Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Car Free Day di Kota Bekasi Tutup Sementara

Jumat, 14 Juni 2024 - 22:43 WIB

Kasus Dugaan Penganiayaan oleh Caleg Gerindra Berlanjut, Penyidik ‘BAP’ Korban dengan 20 Pertanyaan

Jumat, 14 Juni 2024 - 20:27 WIB

Pungutan Liar Capai Rp4 Juta, Kadishub Kota Bekasi Bolehkan Sopir Truk Rekam Aksi Pungli

Berita Terbaru