Poin Utama:
- Eskalasi Konflik: Sopir angkot memblokade Jalan Ahmad Yani dan menurunkan paksa penumpang Bus Trans Beken sebagai bentuk penolakan operasional gratis.
- Tindakan Tegas: Dishub Kota Bekasi berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak aksi anarkis dan premanisme.
- Kesepakatan: Telah tercapai kesepakatan antara Pemkot Bekasi dan Organda untuk menghentikan gangguan operasional.
- Prioritas: Keamanan warga dan kelancaran lalu lintas di jalur protokol menjadi prioritas utama pasca peluncuran (10/02/2026).
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi mengambil langkah tegas dengan menggandeng Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengamankan operasional Bus Trans Beken di sepanjang jalur protokol.
Langkah ini diambil menyusul aksi demonstrasi sopir Angkutan Kota (Angkot) yang memblokade Jalan Ahmad Yani serta melakukan penurunan paksa penumpang pada Kamis (12/02/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Apa Langkah Dishub Kota Bekasi Menghadapi Penurunan Paksa Penumpang?
Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Dishub tidak mentolerir tindakan anarkis yang merugikan masyarakat pengguna transportasi umum.
Kepala Dishub Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, menegaskan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi intensif dengan kepolisian untuk menindak oknum yang melakukan sweeping atau penurunan penumpang secara sepihak.
”Tadi sudah dicapai kata kesepakatan, kesepakatan yang tentunya mengikat. Bagaimana kita para pihak yang sudah bersepakat untuk bersama-sama menjalankan apa yang memang sudah disepakati bersama,” kata Zeno Bachtiar kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com dalam keterangannya di Kantor Dishub Kota Bekasi, Kamis (12/02/2026).
Zeno menekankan bahwa audiensi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan pengurus angkot telah dilakukan untuk mencegah aksi lanjutan yang berpotensi melanggar hukum.
Bagaimana Dampak Blokade Jalan Ahmad Yani Bagi Warga?
Aksi demonstrasi yang disertai pemblokiran jalan protokol utama di Kota Bekasi menuai kecaman karena melumpuhkan aktivitas warga.
Zeno menyoroti bahwa aspirasi seharusnya tidak disampaikan dengan cara yang mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas, seperti ibu rumah tangga dan pelajar.
”Karena tadi kan mengeluh teman-teman, tidak bisa narik segala macam. Tapi (aksi blokade) merugikan seluruh warga masyarakat Kota Bekasi, hingga tadi ada ibu-ibu yang akan berbelanja, anak sekolah yang akan kuliah, kemudian anak sekolah maupun lainnya,” sambungnya.
Menurut Zeno, penutupan jalan bukan hanya merugikan Pemkot Bekasi atau Dishub semata, melainkan memukul roda perekonomian dan aktivitas sosial seluruh warga Bekasi.
Apakah Akan Ada Pengawalan Khusus untuk Bus Trans Beken?
Menanggapi insiden pasca peluncuran Bus Trans Beken oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto pada Selasa (10/02/2026) lalu, Sekretaris Dishub Kota Bekasi, Teguh Indrianto, menyatakan bahwa prosedur pengamanan akan ditingkatkan. Pihaknya telah mengajukan permohonan pendampingan aparat keamanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
”Makanya kedepan kami juga mengajukan permohonan untuk pendampingan oleh aparat keamanan agar secara SOP bisa diberlakukan, apabila sudah mengganggu keamanan dan kenyamanan maupun ketertiban,” jelas Teguh Indrianto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com saat dikonfirmasi secara terpisah.
Teguh menambahkan bahwa Pemkot Bekasi terbuka terhadap aspirasi para sopir angkot, namun menolak keras segala bentuk intimidasi.
”Sebenarnya kalau misalnya mereka mau mengaspirasikan ke mana saja, lewat jalur mana saja, nggak ada masalah. Kita terima, kita tampung, kita hadapi, selama tidak ada unsur anarkis,” tegasnya.
Ketegasan Pemkot Bekasi ini diharapkan dapat mengembalikan kondusivitas lalu lintas dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang ingin mencoba layanan transportasi massal baru tersebut.
Dishub memastikan marwah pemerintah tidak akan kalah oleh aksi premanisme yang mengatasnamakan aspirasi kelompok tertentu.
Warga Kota Bekasi, jika Anda melihat aksi anarkis atau penurunan paksa penumpang di jalan raya, segera laporkan ke Call Center 112 atau media sosial resmi Pemkot Bekasi.
