Bekasi – Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi kembali memantik diskusi hangat di tengah masyarakat. Fokus publik kini tertuju pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi terkait alokasi dana jumbo untuk belanja jasa publikasi.
Tercatat, anggaran sebesar Rp540 juta digelontorkan untuk program talkshow atau dialog interaktif. Program ini dirancang sebagai wadah bagi anggota dewan untuk menyampaikan gagasan dan kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Namun, realisasi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan besar antara biaya yang dikeluarkan dengan efektivitas jangkauan audiens.
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Realitas Program Podcast DPRD: Biaya Tinggi, Atensi Rendah
Program yang dikemas dalam format podcast berdurasi 60 menit ini menelan biaya produksi sekitar Rp3.600.000 per episode. Secara konsep, tujuannya sangat positif, yakni sebagai sarana sosialisasi politik dan kinerja wakil rakyat kepada konstituennya.
Akan tetapi, berdasarkan penelusuran redaksi pada Kamis (20/11/2025), performa digital dari konten-konten tersebut sangat memprihatinkan. Alih-alih menjadi viral atau setidaknya menjangkau ribuan warga Bekasi, jumlah penonton (views) di kanal YouTube terkait terbilang sangat minim.
Analisis Data Penonton Program ‘Telusur’
Fakta di lapangan menunjukkan angka statistik yang mengkhawatirkan, terutama mengingat konten-konten ini telah diunggah sejak tiga bulan lalu. Berikut adalah rincian data yang berhasil dihimpun:
- Topik Digitalisasi Pajak: Podcast bertajuk “Dorong Digitalisasi Pajak & SIM RS, Ketua DPRD Kota Bekasi: Anggaran Rakyat Harus Kembali ke Rakyat” hanya mencatatkan 179 kali penayangan.
- Topik RPJMD: Tayangan berjudul “RPJMD, Faisal S.E: Transformasi Digital Pajak, Kunci Optimalisasi Pendapatan Daerah!” hanya dilihat sebanyak 108 kali.
- Topik Bapemperda: Podcast “Bapemperda Buka-bukaan, Dariyanto: 11 Raperda, tiga Siap Jalan” mencatat angka terendah dengan hanya 81 penayangan.
- Topik Komisi I: Diskusi “Komisi I DPRD Soroti Program 100juta/RW, Fendaby: Rawan Celah Hukum Bila Tidak Ada Aturan Rigid” baru dilihat 102 kali.
Pertanyaan Besar Soal Efisiensi Anggaran
Rendahnya angka engagement ini memicu pertanyaan mendasar mengenai efisiensi penggunaan uang rakyat. Dengan biaya Rp3,6 juta per tayangan, jika sebuah video hanya ditonton 80 orang, maka biaya per penonton (cost per view) menjadi sangat mahal dan tidak efisien secara hitungan ekonomi media.
“Apakah wajar anggaran publik digunakan untuk konten yang tidak sampai ke publik? Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa program sosialisasi ini hanya sekadar formalitas administratif untuk menyerap anggaran tanpa memikirkan dampak riilnya,” ujar Ketua Komisariat GmnI Universitas BSI Dian Arba.
“Dengan engagement yang sangat rendah sama sekali, jika boleh saya sebut: Podcast ini Sepi Peminat, Minim Manfaat Bakar Uang Rakyat,” tuturnya seraya mencibir.
Situasi ini terasa semakin ironis mengingat Pemerintah Kota Bekasi saat ini sedang melakukan efisiensi ketat menyusul adanya pemotongan dana transfer daerah beberapa waktu lalu. Pemborosan di satu sektor akan sangat melukai rasa keadilan masyarakat.
Urgensi Evaluasi Menyeluruh dan Transparansi
Temuan ini harus menjadi “alarm peringatan” bagi Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Evaluasi tidak boleh hanya sekadar wacana, melainkan harus menyentuh akar permasalahan dalam pengelolaan kemitraan media.
Ada tiga poin krusial yang harus segera dibenahi oleh pemangku kebijakan:
1. Seleksi Media Partner yang Ketat
Bagaimana kriteria pemilihan pihak ketiga atau media yang memproduksi konten ini? Apakah mereka memiliki basis massa yang jelas? Pemilihan mitra harus didasarkan pada data jangkauan audiens (demografi dan jumlah pengikut), bukan sekadar kedekatan personal.
2. Penetapan KPI yang Jelas
Setiap rupiah dari APBD harus memiliki indikator keberhasilan (Key Performance Indicator/KPI). Untuk belanja publikasi, KPI seharusnya mencakup target views, share, dan interaksi. Tanpa target, anggaran ini menjadi “cek kosong” tanpa pertanggungjawaban hasil.
3. Akuntabilitas Anggaran
Jika program terbukti tidak efektif menjangkau masyarakat, harus ada mekanisme pertanggungjawaban. Publik berhak tahu kemana arah uang pajak mereka mengalir dan apa manfaat yang mereka dapatkan.
Kesimpulan
Publikasi kinerja dewan adalah hal penting dalam demokrasi, namun metodenya harus cerdas dan tepat sasaran. Di era digital, konten mahal dengan penonton sedikit adalah indikator kegagalan strategi komunikasi. Masyarakat menanti langkah konkret DPRD Kota Bekasi untuk memperbaiki tata kelola anggaran publikasi ini agar lebih berdaya guna.
Ingin terus mendapatkan update terkini mengenai transparansi anggaran di Kota Bekasi? Ikuti terus berita terbaru kami dan bagikan artikel ini agar lebih banyak masyarakat yang peduli pada pengawasan uang rakyat.
Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
