Berdalih untuk Wartawan dan Proposal PMII, Remunerasi di RSUD CAM Kota Bekasi Diduga Dikutip Kolektif

KOTA BEKASI – Wakil Direktur RSUD Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi, Yuli Swastiawati mengaku risih dengan banyaknya proposal kegiatan dari berbagai organisasi kemasyarakatan.

Dia mengatakan, Badan Layanan Umum Daerah yang dikelolanya tidak mengalokasikan anggaran untuk bantuan tersebut.

“Banyak proposal yang masuk, dan kita kasih pakai dana pribadi. Tapi itu tercatat oleh Humas agar tidak dapat double,” ungkap Yuli saat dikonfirmasi di RSUD CAM Kota Bekasi, Kamis (08/06/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Yuli membeberkan bahwa pihaknya kerap diminta bantuan dana oleh organisasi maupun awak media. Padahal dia menegaskan tidak ada sumber dananya.

“Makanya kita kasih pakai uang pribadi,” kata dia sembari menepis adanya dugaan kutipan remunerasi para pegawai untuk mensubsidi dana tak terduga tersebut.

“Terus saya tegaskan tidak ada kutipan ke para pegawai, apalagi potongan remunerasi,” tambah dia.

“Saya jelaskan lagi, remunerasi itu disesuaikan target pendapatan (capaian) RSUD CAM. Kalau mencapai target, kita dapat remunerasi, tapi kalau tidak mencapai target, ya gak dapat lah. Kecuali TPP, itu capai target atau tidak, tetap dapat,” jelas dia.

Mencuatnya informasi terkait pendapatan remunerasi pejabat eselon di RSUD CAM dalam sebulan mencapai Rp45 juta sampai Rp150 juta, dikatakan Yuli tidak benar. Pasalnya, pendapatan RSUD CAM tidak seberapa besar.

“Tidak sebesar itu. Akan tetapi Remunerasi itu di sesuaikan dengan pendapatan RSUD. Bisa saja nominal demikian, apabila pendapatan RSUD besar. Dan bisa saja Remunerasi itu tidak didapat jika pendapatan tidak tercapai. Kalau sebesar itu, dua bulan saya sudah bisa beli mobil baru,” kelakarnya diamini dua Humas RSUD CAM yang mendampinginya.

Senada diungkap Hafiz Muhazir, Divisi Humas dan Bidang Hukum RSUDCAM Kota Bekasi. Dia menuturkan bahwa terkait pendapatan remunerasi adalah rahasia negara yang tidak bisa dikonsumsi secara publik.

“Saya bagian hukum di sini jadi punya hak menjelaskan dan menolak untuk menjawab pertanyaan terkait remunerasi, karena itu bersifat rahasia yang diatur dalam UU KIP,” katanya.

Hafiz membeberkan, banyaknya proposal ormas dan kedatangan wartawan mensinyalir pihaknya merogoh kocek pribadi untuk memberikan bantuan. Sehingga mencuat adanya isu kutipan pejabat.

“Bahwa tidak ada kutipan. tetapi, jika ada proposal dari PMII, HMI itu ada dan diberikan dananya dengan pribadi baik dari Wadir atau Dirut,” tandasnya. (*)