Buruknya Supervisi Komisioner KPU Pasca Bimtek PPLN, Pemborosan Uang Negara

Eks Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Wahidah Suaib menilai adanya pengiriman dini surat suara Pemilu 2024 di Taipei, Taiwan menunjukkan bahwa belum efektifnya bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan oleh KPU RI terhadap Penyelenggara Pemilu Luar Negeri (PPLN).

“Padahal semua komisioner KPU berangkat ke luar negeri secara bersamaan, meninggalkan sejumlah tugas di Indonesia. Kenapa bisa kecolongan kasus pengiriman surat suara prematur seperti ini. Ini juga menunjukkan mekanisme supervisi pasca bimtek dari KPU RI ke PPLN belum berjalan baik,” kata Wahidah seperti dikutip inilah.com, Rabu (27/12/2023).

Menurut jadwal, pengiriman surat suara ke Taipei seharusnya dikirim pada 2-11 Januari 2024, namun PPLN Taipei justru telah mengirim pada 18 dan 25 Desember 2023 dengan total 62.552 surat suara untuk 31.276 pemilih. “Jelas (hal ini telah menunjukkan KPU telah) melanggar dan bisa menimbulkan persepsi negatif publik, bahwa ini bukan semata kesalahan teknis, tapi bisa jadi adalah modus,” ujarnya. Tak hanya itu, Wahidah juga menyatakan bahwa alasan PPLN Taipei yang mengirimkan surat suara lebih awal sebagai antisipasi keragaman situasi dan kondisi terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI), tidak dapat dibenarkan.

“Karena keragaman aturan juga dialami oleh BMI di negara lain yang PPLN-nya tidak (mengalami) pengiriman prematur,” tuturnya.

Menurutnya, jika alasan lain berkaitan dengan keterbatasan pelayanan pos karena Tahun Baru China, maka seharusnya PPLN dapat berkonsutasi dengan KPU RI bagaimana solusinya. “Tidak langsung mengeksekusi pengiriman surat suara di luar jadwal,” ungkap Wahidah. Meski begitu, ia setuju dengan pernyataan Ketua KPU, Hasyim Asy’ari yang telah menyatakan surat suara di Taipei masuk dalam kategori rusak. “Namun perlu mengantisipasi agar tidak terjadi di daerah lain. Pencetakan ulang puluhan ribu surat suara, karena kesalahan petugas seperti ini jelas adalah pemborosan uang negara,” pungkasnya. (*)