Catatan Evaluasi dan Prestasi Tri Adhianto-Harris Bobihoe Selama Satu Tahun Pimpin Kota Bekasi

​Poin Utama Evaluasi 1 Tahun (2025-2026):

• ​Prestasi Birokrasi: Meraih Kategori A (Pelayanan Prima) dari Kemenpan RB dengan skor indeks 4,73.
• ​​Prestasi: Pemkot Bekasi berhasil mempertahankan opini WTP dan meraih penghargaan Adipura Kencana berkat manajemen limbah yang membaik di beberapa sektor.
• ​Realisasi Anggaran: Penyerapan APBD 2025 mencapai 89%, namun kritik mengarah pada kualitas infrastruktur jalan yang cepat rusak.
• Program RW: Realisasi Dana Hibah Rp100 Juta per RW mencapai 99,51% cair.
• Infrastruktur: Jembatan Lengkung Kalimalang resmi beroperasi Februari 2026 untuk urai macet.
• Catatan Kritis: Penanganan banjir di 12 titik krusial (seperti Jatiasih dan Rawalumbu) dinilai lambat, serta kemacetan di jalan protokol yang belum terurai signifikan.
• Rapor Merah: Proyek PSEL (Pengolahan Sampah) mundur ke Maret 2026 dan banjir besar masih merendam titik vital akibat kendala lahan.
• Program Mangkrak: Revitalisasi pasar tradisional dan penyelesaian sengketa lahan sekolah masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar.

Genap satu tahun memimpin pasca pelantikan di Istana Negara, pasangan Wali Kota Bekasi Dr. Tri Adhianto Tjahyono dan Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe, M.M., mencatatkan dualisme kinerja yang kontras dalam merealisasikan visi “Bekasi Keren” (Kreatif, Enerjik, Responsif, Empati, dan Nyata) melalui implementasi “Sapta Program” (Tujuh Program Unggulan) pada 20 Februari 2026 ini.​

Periode 2025–2026 menjadi fase krusial bagi pasangan ini dalam membuktikan visi “Bekasi Keren” di tengah ekspektasi publik yang tinggi pasca-Pilkada.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Berdasarkan penelusuran redaksi, tahun pertama kepemimpinan Tri-Harris menunjukkan wajah ganda: keberhasilan gemilang dalam reformasi birokrasi dan layanan sosial, namun masih tertatih menghadapi masalah klasik, yakni: infrastruktur lingkungan, khususnya banjir dan pengelolaan sampah.

Di satu sisi, Pemkot Bekasi sukses menyabet penghargaan tertinggi nasional dalam reformasi birokrasi dan integrasi layanan kesehatan gratis (UHC), namun di sisi lain, kepemimpinan tahun pertama ini menghadapi tantangan struktural yang berat dan kegagalan mitigasi pada sektor lingkungan hidup, khususnya terkait krisis pengelolaan sampah di TPA Sumur Batu yang overload dan persistensi banjir di titik-titik krusial akibat keterlambatan proyek infrastruktur pengendali banjir, sehingga warga masih berteriak soal banjir tahunan yang makin ganas dan gunungan sampah TPA Sumur Batu yang kian kritis.

​Legitimasi Politik Pasca-Sengketa MK

​Perjalanan satu tahun ini dimulai dengan drama politik yang cukup intens. Kemenangan tipis dengan margin 0,73% (7.079 suara) atas pasangan pesaing sempat membawa sengketa ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, Putusan MK Nomor 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 pada 5 Februari 2025 yang menolak seluruh gugatan menjadi titik balik.

​Pelantikan yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025 memberikan legitimasi kuat. Stabilitas politik ini menjadi modal utama bagi Wali Kota Bekasi untuk melakukan konsolidasi birokrasi dan mengeksekusi “Sapta Program”.

​Prestasi Unggulan: Dari Reformasi Birokrasi hingga UHC

​Dalam satu tahun terakhir, pasangan Tri Adhianto dan Harris Bobihoe mencatatkan keberhasilan signifikan di sektor tata kelola pemerintahan dan kebersihan lingkungan. Transformasi digital melalui integrasi layanan publik dalam satu aplikasi “Bekasi Keren” memangkas birokrasi perizinan hingga 40 persen lebih cepat dibanding tahun sebelumnya.

Selain itu, Kota Bekasi kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dan menyabet piala Adipura Kencana, yang menandakan adanya perbaikan dalam manajemen Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumurbatu.

“Penghargaan ini bukan tujuan akhir, melainkan bonus dari kerja keras seluruh aparatur dalam melayani warga,” kata Tri Adhianto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com saat ditemui di Pendopo Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Rabu (18/02/2026).

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, pasangan Tri-Harris mencatatkan prestasi yang sulit dibantah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyematkan predikat Kategori A (Pelayanan Prima) dengan skor 4,73 untuk Kota Bekasi.

​1. Layanan Kesehatan Gratis (UHC)

​Salah satu realisasi janji kampanye yang paling dirasakan warga adalah integrasi layanan kesehatan. Melalui program “Kobe Sehat”, warga Kota Bekasi kini dapat mengakses layanan kesehatan gratis hanya dengan bermodalkan KTP (NIK). Capaian Universal Health Coverage (UHC) ini memastikan tidak ada lagi warga yang ditolak di RSUD maupun rumah sakit swasta mitra.

​2. Dana Hibah RW Rp100 Juta

​Desentralisasi pembangunan berjalan efektif lewat realisasi dana hibah Rp100 juta per RW yang mencapai angka penyerapan 99,51%. Kebijakan ini dinilai sukses memberdayakan pengurus lingkungan di berbagai kecamatan, mulai dari Rawalumbu hingga Mustikajaya, untuk memperbaiki infrastruktur skala mikro seperti drainase lingkungan dan penerangan jalan.

​3. Indikator Ekonomi Membaik

​Di tengah tantangan ekonomi global, Kota Bekasi berhasil mencatatkan statistik positif:

• ​IPM Naik: Indeks Pembangunan Manusia mencapai 84,43 (Kategori Sangat Tinggi).
• ​Kemiskinan Turun: Angka kemiskinan ditekan hingga 3,96%.
• ​Pengangguran Menyusut: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 7,33% berkat program pelatihan kerja terintegrasi.

​Infrastruktur Ikonik: Jembatan Lengkung Kalimalang

​Di sisi lain, kemacetan lalu lintas masih menjadi “penyakit kronis”. Rekayasa lalu lintas di simpang-simpang utama seperti di Jalan KH Noer Ali (Kalimalang) dan akses Gerbang Tol Bekasi Timur dinilai belum efektif mengurai kepadatan pada jam sibuk.

Meski demikian, Februari 2026 menjadi momen bersejarah dengan diresmikannya Jembatan Lengkung Kalimalang. Infrastruktur ini hadir sebagai solusi pengurai kemacetan kronis di simpul pertemuan Jalan Ahmad Yani dan Kalimalang.

Keberhasilan proyek ini menjadi bukti kemampuan eksekusi tim infrastruktur di bawah komando Wali Kota Bekasi dalam menyelesaikan proyek strategis.

Bagaimana Progres Penanganan Banjir dan Kemacetan?

Meski anggaran penanggulangan banjir ditingkatkan, realitas di lapangan menunjukkan hasil yang belum maksimal. Data evaluasi mencatat, dari target pengurangan 24 titik banjir, baru 8 titik yang tertangani secara efektif, terutama di wilayah Kecamatan Bekasi Barat. Sebaliknya, kawasan perumahan di Kecamatan Jatiasih dan Rawalumbu masih mengalami genangan tinggi saat curah hujan ekstrem.

​Sepanjang akhir 2025 hingga awal 2026, banjir besar masih merendam titik-titik krusial seperti Perumahan Pondok Mitra Lestari (PML), Perumahan Dosen IKIP dan PGP di Jatiasih, Perumahan Narogong Rawalumbu, Bulak Perwira, Perumahan Mayang Pratama – Mustikajaya, Perumahan Mas Naga dan Duta Kranji – Bekasi Barat dan beberapa wilayah di Pondokgede, seperti: Perumahan Jatibening Permai, Prima Lingkar Asri dan Perum Essence Park. Intensitas banjir bahkan dilaporkan lebih parah dibanding tahun 2020 di beberapa lokasi.

• Intensitas yang Meningkat: Laporan warga menyebutkan bahwa banjir pada periode ini di beberapa titik (seperti PML) adalah yang terparah, bahkan melampaui level banjir besar tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya mitigasi yang dilakukan belum mampu mengimbangi degradasi lingkungan dan anomali cuaca.
• Proyek PSN yang “Bocor”: Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa normalisasi dan pembangunan tanggul Kali Bekasi yang didanai pusat (Rp4,7 triliun) dinilai belum efektif. Masih ditemukan kebocoran tanggul di titik-titik krusial yang menyebabkan air meluap ke permukiman saat debit Kali Cileungsi dan Cikeas meningkat.
• Kendala Lahan: Wali Kota Tri Adhianto mengakui bahwa hambatan utama percepatan normalisasi adalah pembebasan lahan di sempadan sungai. Keberadaan bangunan liar dan sengketa kepemilikan tanah menghambat masuknya alat berat BBWSCC, menjadikan progres fisik berjalan lambat.

Apa Program Kerja yang Belum Berhasil Dilaksanakan?

Sejumlah janji kampanye dan program strategis masih jalan di tempat atau mengalami kemunduran target (mangkrak). Sorotan utama tertuju pada:

• Revitalisasi Pasar: Proyek peremajaan Pasar Kranji dan Pasar Jatiasih yang berlarut-larut, merugikan pedagang dan mengganggu estetika kota.
• Pengangguran Terbuka: Angka Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bekasi masih fluktuatif, di mana program “10.000 Wirausaha Baru” belum mencapai target serapan tenaga kerja yang diharapkan.
• Infrastruktur Jalan: Kualitas perbaikan jalan lingkungan (jaling) di wilayah Bekasi Utara dan Mustikajaya yang dinilai cepat rusak kembali hanya dalam hitungan bulan.

​Darurat Sampah dan Keterlambatan PSEL

​Kondisi TPA Sumurbatu di Kecamatan Bantargebang berada dalam status kritis akibat overload perlahan mulai terobati dengan beroperasinya metode pengolahan sampah Sanitary Landfill di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumurbatu menggantikan sistem Open Dumping.

Proyek instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang digadang-gadang sebagai solusi permanen mengalami kemunduran jadwal groundbreaking hingga Maret 2026.

​Keterlambatan ini memaksa pemerintah terus melakukan perluasan lahan pembuangan (landfill), sebuah langkah yang dianggap tidak berkelanjutan dan berpotensi memicu konflik sosial dengan warga sekitar Bantargebang dan Mustikajaya.

​Resistensi Transportasi Publik

​Program transportasi “BisKita Trans Bekasi Patriot” dan terkini, “Trans Beken” juga menghadapi jalan terjal. Rencana perluasan koridor hingga ke wilayah perbatasan seperti Pondokmelati dan Jatisampurna tertahan akibat resistensi dari Organda dan kebijakan efisiensi anggaran. Belum adanya skema feeder yang menguntungkan sopir angkot membuat integrasi transportasi massal berjalan lambat.

​Catatan Kritis DPRD Kota Bekasi dan Publik

​DPRD Kota Bekasi, khususnya Fraksi PKS, memberikan sorotan tajam terhadap kinerja BUMD yang dinilai masih membebani APBD. Selain itu, keluhan warga terkait “Jalan Seribu Lubang” di media sosial menuntut respons yang lebih cepat dari sekadar penambalan sementara (patching).

​Outlook Tahun Kedua Pemerintahan Tri-Harris: Dari Kebijakan ke Eksekusi Radikal

​Memasuki tahun kedua, tantangan bagi Tri Adhianto dan Harris Bobihoe akan semakin berat seiring meningkatnya ekspektasi warga Kota Bekasi. Pemerintahan Tri-Harris dituntut untuk mengubah strategi dari sekadar pembuatan kebijakan (policy making) menjadi eksekusi radikal (radical execution) pada sektor vital seperti:

1. ​Akselerasi Pengendalian Banjir: Pembelian lahan untuk kolam retensi di hulu lokal.
2. ​Percepatan PSEL: Memulai konstruksi fisik pengolahan sampah modern.
3. ​Solusi Win-Win Transportasi: Merangkul angkot sebagai feeder berbayar untuk BisKita.

Keseimbangan antara pembangunan fisik dan peningkatan kualitas sumber daya manusia akan menjadi kunci keberhasilan kepemimpinan mereka menuju akhir masa jabatan.

​Tanpa percepatan di sektor-sektor vital ini, visi “Bekasi Keren” berisiko hanya menjadi jargon administratif yang sukses di atas kertas, namun belum sepenuhnya dirasakan wujud fisiknya oleh warga yang terdampak banjir dan macet.

​Apakah Anda warga Kota Bekasi? Bagaimana penilaian Anda terhadap satu tahun kinerja Wali Kota Bekasi? Sampaikan aspirasi Anda melalui kanal pengaduan resmi Pemkot Bekasi.