Cegah Perilaku Korup, 27 Ribu Bacaleg PDI Perjuangan Wajib Sekolah Antikorupsi

- Jurnalis

Rabu, 14 Desember 2022 - 15:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) saat membuka pembekalan antikorupsi bagi 27 ribu bakalcaleg PDIP, di Jakarta, Rabu (14/12/2022) (Foto: Antara/Syaiful Hakim)

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) saat membuka pembekalan antikorupsi bagi 27 ribu bakalcaleg PDIP, di Jakarta, Rabu (14/12/2022) (Foto: Antara/Syaiful Hakim)

JAKARTA – Realitas banyaknya kader partai politik yang terlibat kasus korupsi membuat PDI Perjuangan mewajibkan seluruh bakal calon legislatif (bacaleg) mengikuti pendidikan antikorupsi.Kegiatan yang digelar di Sekolah PDI Perjuangan di Lenteng Agung Jakarta itu adalah bagian dari tahapan seleksi bagi 27.802 bacaleg PDIP yang akan maju pada Pemilu Legislatif 2024.
“Nanti para peserta bakal caleg akan mendapat tugas menyusun kesimpulan dari makalah dan materi dari Ketua KPK Pak Firli Bahuri, dan harus ditulis tangan dan dikumpulkan. Ini akan jadi bahan pertimbangan juga,” kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat membuka secara resmi pembekalan antikorupsi tersebut, Rabu (14/12/2022)
Hasto mengatakan, mereka yang mengikuti seleksi di tahapan pertama masih disebut sebagai bakal-bakal caleg.“Bakal-bakal calon anggota legislatif prosesnya masih panjang, masih menjadi bakal, bakalnya ada dua,” ujarnya.Kader yang ikut pendidikan antikorupsi ini, kata dia, nantinya akan diseleksi kembali menuju tahapan berikutnya.Adapun tahapan berikutnya adalah psikotes. Setelah lolos psikotes, mereka baru bisa disebut sebagai caleg dan akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
“Sehingga menjelang bulan April itu nanti bakal-bakalnya itu akan dikurangi satu persatu. Sehingga bulan April baru ditetapkan sebagai calon anggota legislatif dalam daftar calon sementara atau DCS,” katanya lagi.
Dia menambahkan, tahapan seleksi caleg belum selesai, karena mereka masih harus menunggu pengumuman resmi dari KPU untuk dapat ditetapkan sebagai caleg PDI Perjuangan untuk Pileg 2024.Menurut dia, ada sejumlah penilaian dari KPU RI untuk menetapkan caleg-caleg tersebut. “Mengingat untuk menjadi anggota legislatif, saudara sekalian harus memahami bagaimana ideologi Pancasila, bagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan spirit kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945,” tutup Hasto.Hadir pula dalam pembukaan pembekalan tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Prof Hamka Haq, Ketua DPP PDI Perjuangan Mindo Sianipar, Djarot Saiful Hidajat, Sri Rahayu, Wiryanti Sukamdani, Sadarestuwati, Ahmad Basarah, dan Tri Rismaharini. (*)

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Awas Sanksi Tegas! PDI Perjuangan Larang Keras Kader Cawe-Cawe Dapur Makan Bergizi Gratis
KPU Kota Bekasi Tunggu Regulasi Pusat Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD
Sutrisno Pangaribuan Kecam Wacana Pilkada Kembali ke DPRD, Sebut Niat Jahat Elite Politik
Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Dinilai Suburkan Oligarki dan Matikan Jalur Independen di Bekasi
Bawaslu Kota Bekasi Desak Parpol Perbarui Data Sipol dan Kantor Sekretariat
ICW Ingatkan Bahaya Pilkada Lewat DPRD: Celah Politik Transaksional Kembali Terbuka
Targetkan 8 Kursi DPRD di Pemilu 2029, PAN Kota Bekasi Siapkan Strategi Matang Pasca Musda

Berita Terkait

Jumat, 27 Februari 2026 - 19:55 WIB

Awas Sanksi Tegas! PDI Perjuangan Larang Keras Kader Cawe-Cawe Dapur Makan Bergizi Gratis

Senin, 9 Februari 2026 - 15:04 WIB

KPU Kota Bekasi Tunggu Regulasi Pusat Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

Jumat, 16 Januari 2026 - 19:08 WIB

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD

Kamis, 8 Januari 2026 - 23:31 WIB

Sutrisno Pangaribuan Kecam Wacana Pilkada Kembali ke DPRD, Sebut Niat Jahat Elite Politik

Minggu, 4 Januari 2026 - 16:33 WIB

Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Dinilai Suburkan Oligarki dan Matikan Jalur Independen di Bekasi

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca