DPRD Kota Bekasi Soroti Ketertutupan Panitia Seleksi Dirut BUMD

- Jurnalis

Minggu, 22 Juni 2025 - 18:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi Alit Jamaluddin.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi Alit Jamaluddin.

Proses seleksi calon Direktur Utama (Dirut) BUMD PT Sinergi Patriot dan PT Mitra Patriot menuai kritik tajam dari Komisi III DPRD Kota Bekasi, yang menilai Panitia Seleksi (Pansel) tidak menjalankan prosedur secara terbuka dan transparan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaluddin, mengungkapkan kekhawatirannya terkait tidak adanya penjelasan resmi mengenai diskualifikasi salah satu atau beberapa calon yang ikut dalam seleksi jabatan strategis tersebut.

“Harusnya Pansel bisa menginformasikan secara terbuka alasan peserta didiskualifikasi. Jangan tertutup. Ini sesuai dengan arahan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bahwa seleksi harus terbuka sejak tahap administrasi hingga Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK),” ujar Alit kepada awak media.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Alit menyoroti bahwa proses seleksi publik seperti ini rawan disusupi kepentingan tertentu. Ia secara tegas meminta agar Pansel mengklarifikasi apakah terdapat dugaan keterlibatan politik dari peserta yang didiskualifikasi.

“Harus dibuktikan apakah calon sudah benar-benar mengundurkan diri dari partai politik. Jangan sampai ada yang bermain di belakang layar. Ini menyangkut integritas jabatan publik,” tegasnya.

Lebih jauh Alit mengatakan bahwa pihaknya siap menampung aduan dari peserta seleksi yang merasa dirugikan akibat proses ini.

“Kalau ada yang merasa diperlakukan tidak adil, silakan laporkan ke kami. Kami siap mengawal agar proses seleksi jabatan publik ini bersih, transparan, dan akuntabel,” tambah Alit.

DPRD Kota Bekasi menekankan bahwa jabatan Dirut BUMD bukanlah posisi seremonial, melainkan memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola aset milik daerah dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

“Ini bukan sekadar jabatan. Dirut BUMD harus kompeten, punya rekam jejak, dan mampu memberikan dividen optimal untuk daerah. Jangan sampai salah pilih, karena dampaknya langsung terasa pada kinerja perusahaan daerah,” jelas Alit.

Sampai berita ini ditayangkan, pihak Pansel belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan ketidaktransparanan dan mekanisme diskualifikasi calon.


Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPRD Kota Bekasi Gandeng KPK Cegah Korupsi Anggaran Daerah
​Komisi 3 Desak Wali Kota Bekasi Tuntaskan Pemisahan Aset Perumda Tirta Bhagasasi
Komisi 2 DPRD Kota Bekasi Kawal Ketat Pembebasan Lahan PLTSa di Sumurbatu
Evaluasi Bank Sampah di Kota Bekasi, Komisi 2 Panggil DLH
Ketua DPRD Soroti Kinerja Setahun Tri-Harris di Kota Bekasi
Ketua DPRD Serahkan Kebijakan Transparansi Anggaran ke Wali Kota Bekasi
Ketua DPRD Kota Bekasi Kawal Nasib Warga Puri Asih Sejahtera Jelang Eksekusi
Anggota DPR RI Ingatkan Masyarakat Waspadai Varian Super Flu H3N2 di Indonesia

Berita Terkait

Jumat, 23 Januari 2026 - 14:33 WIB

DPRD Kota Bekasi Gandeng KPK Cegah Korupsi Anggaran Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 - 11:59 WIB

​Komisi 3 Desak Wali Kota Bekasi Tuntaskan Pemisahan Aset Perumda Tirta Bhagasasi

Selasa, 20 Januari 2026 - 11:16 WIB

Komisi 2 DPRD Kota Bekasi Kawal Ketat Pembebasan Lahan PLTSa di Sumurbatu

Senin, 19 Januari 2026 - 15:15 WIB

Evaluasi Bank Sampah di Kota Bekasi, Komisi 2 Panggil DLH

Selasa, 13 Januari 2026 - 11:08 WIB

Ketua DPRD Soroti Kinerja Setahun Tri-Harris di Kota Bekasi

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca