DPRD Kota Bekasi Soroti Ketertutupan Panitia Seleksi Dirut BUMD

Proses seleksi calon Direktur Utama (Dirut) BUMD PT Sinergi Patriot dan PT Mitra Patriot menuai kritik tajam dari Komisi III DPRD Kota Bekasi, yang menilai Panitia Seleksi (Pansel) tidak menjalankan prosedur secara terbuka dan transparan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaluddin, mengungkapkan kekhawatirannya terkait tidak adanya penjelasan resmi mengenai diskualifikasi salah satu atau beberapa calon yang ikut dalam seleksi jabatan strategis tersebut.

“Harusnya Pansel bisa menginformasikan secara terbuka alasan peserta didiskualifikasi. Jangan tertutup. Ini sesuai dengan arahan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bahwa seleksi harus terbuka sejak tahap administrasi hingga Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK),” ujar Alit kepada awak media.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Alit menyoroti bahwa proses seleksi publik seperti ini rawan disusupi kepentingan tertentu. Ia secara tegas meminta agar Pansel mengklarifikasi apakah terdapat dugaan keterlibatan politik dari peserta yang didiskualifikasi.

“Harus dibuktikan apakah calon sudah benar-benar mengundurkan diri dari partai politik. Jangan sampai ada yang bermain di belakang layar. Ini menyangkut integritas jabatan publik,” tegasnya.

Lebih jauh Alit mengatakan bahwa pihaknya siap menampung aduan dari peserta seleksi yang merasa dirugikan akibat proses ini.

“Kalau ada yang merasa diperlakukan tidak adil, silakan laporkan ke kami. Kami siap mengawal agar proses seleksi jabatan publik ini bersih, transparan, dan akuntabel,” tambah Alit.

Related Posts:

• 

  Dituding Tidak Transparan, Pansel Klaim Seleksi…

• 

  Seleksi Dirut PT Mitra Patriot Dipertanyakan,…

• 

  David Hendradjid Rahardja Diangkat Sebagai Direktur…

• 

  Asri Asmar Jadi Calon Tunggal, Seleksi Direktur…

• 

  29 Pendaftar Ramaikan Seleksi Terbuka Dirut PT Mitra…

• 

  Seleksi Direktur BUMD Dinilai Tidak Transparan, Wali…

DPRD Kota Bekasi menekankan bahwa jabatan Dirut BUMD bukanlah posisi seremonial, melainkan memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola aset milik daerah dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

“Ini bukan sekadar jabatan. Dirut BUMD harus kompeten, punya rekam jejak, dan mampu memberikan dividen optimal untuk daerah. Jangan sampai salah pilih, karena dampaknya langsung terasa pada kinerja perusahaan daerah,” jelas Alit.

Sampai berita ini ditayangkan, pihak Pansel belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan ketidaktransparanan dan mekanisme diskualifikasi calon.