Dugaan Keracunan Massal Program MBG, DPRD Desak Pemkot Bekasi Tutup Dapur Penyuplai Makanan

BEKASI – Gelombang kekhawatiran melanda dunia pendidikan Kota Bekasi menyusul insiden dugaan keracunan makanan yang menimpa enam siswa SDN Kota Baru 3.

Peristiwa ini diduga kuat berasal dari santapan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mereka konsumsi pada Kamis (02/10/2025).

​Menanggapi insiden serius ini, Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Samuel Sitompul, mengeluarkan rekomendasi tegas kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk segera menutup operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab atas distribusi makanan tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Kondisi Terkini Para Siswa

Berdasarkan informasi terbaru, dari enam siswa yang mengalami gejala keracunan, dua di antaranya telah diizinkan pulang setelah mendapatkan perawatan awal.

Sementara itu, empat siswa lainnya masih harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Ananda Bekasi untuk pemulihan lebih lanjut.

​Insiden ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak, terutama para orang tua murid dan kalangan legislatif yang menyoroti pengawasan program MBG.

​Peringatan yang Terabaikan?

Samuel Sitompul mengungkapkan bahwa pihaknya telah jauh-jauh hari mengingatkan tentang pentingnya kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP). Ia menyayangkan kejadian ini harus terjadi meski peringatan telah disampaikan.

“Sebelum terjadi keracunan ini, saya sudah pernah mengingatkan agar seluruh Dapur MBG selaku Mitra Dapur mengikuti juklak dan juknis yang dimiliki oleh Badan Gizi Nasional (BGN),” tegas Samuel kepada jurnalis rakyatbekasi.com.

​Standar Kebersihan yang Harus Dipatuhi

​Menurutnya, peringatan ini mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari:

• ​Kewajiban menyediakan makanan yang fresh dan diolah pada hari yang sama.
• ​Larangan keras menyimpan stok makanan sisa untuk hari berikutnya.
• ​Penerapan sterilisasi menyeluruh pada peralatan masak dan area dapur.

​”Saya sangat menyayangkan dan saya minta Pemerintah Kota Bekasi menutup dapur yang mengakibatkan anak-anak tersebut keracunan. Ini harus menjadi pesan moral kepada seluruh Mitra Dapur BGN di Kota Bekasi agar lebih hati-hati dan teliti,” sambungnya.

​Langkah Cepat Dinkes dan Pentingnya Uji Laboratorium

Di tengah desakan penutupan, Samuel juga mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi.

Tim Dinkes diketahui langsung bergerak untuk mengambil sampel makanan dan melakukan uji laboratorium guna memastikan penyebab pasti dari dugaan keracunan ini.

​”Apa yang dilakukan teman-teman Dinas Kesehatan sangat diperlukan. Uji laboratorium ini krusial untuk membuktikan sumber masalahnya,” ujar Samuel.

​Menanti Hasil Uji Sampel Makanan

​Ia menambahkan bahwa hasil uji lab akan menjadi penentu. Ada kemungkinan lain di luar kualitas makanan yang perlu diinvestigasi.

​”Bisa saja si anak mungkin tidak cuci tangan, sehingga bakteri justru muncul dari tangan itu sendiri yang mengakibatkan sakit perut. Namun, apabila hasil uji laboratorium membuktikan ada kesalahan pada pengolahan makanan, maka tidak ada toleransi. Kami mendorong Pemda untuk menutup dapur SPPG yang bertanggung jawab sebagai bentuk konsekuensi,” pungkasnya.

​Kini, semua pihak tengah menanti hasil resmi dari uji laboratorium untuk menentukan langkah selanjutnya. Keselamatan dan kesehatan siswa tetap menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus ini.

Ikuti terus perkembangan berita ini untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai hasil investigasi dan kondisi para siswa. Bagikan artikel ini agar pengawasan terhadap program makanan sekolah semakin ditingkatkan.