Gegara Madrasah dan Ponpes Tak Kebagian, MUI Pinta Program MBG Dibatalkan

- Jurnalis

Kamis, 9 Januari 2025 - 10:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. (Foto: Arsip)

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. (Foto: Arsip)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyarankan pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah dimulai sejak Senin (06/01/2025).

Pasalnya program tersebut tidak merata karena masih banyak sekolah madrasah dan pondok pesantren (ponpes) belum menerimanya.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyarankan program itu dibatalkan, ketimbang ada diskriminatif ke anak sekolah swasta.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau enggak berani menyesuaikan semuanya, batalkan. Kalau didiskriminasi ya dibatalkan saja, kalau misalkan alasannya enggak ada uang, ya batalkan saja,” ucap Anwar dikutip dari Inilah.com, Rabu (08/01/2025).

Buya Anwar, sapaan akrabnya menyayangkan program MBG yang bagus itu belum merata dilakukan khususnya di sekolah pendidikan Islam.

Padahal, dana yang dikeluarkan negara terbilang besar. Jika pemerintah tidak mampu, Anwar juga menyarankan, program MBG diberikan ke anak yang kurang mampu saja.

“Pertanyaannya ada dana enggak? Ada? Ya kalau begitu seluruh anak Indonesia dikasih. Tapi kalau enggak bisa mengasih semuanya, ya batalkan saja. Atau tetap dilaksanakan, cuma diberikan kepada anak yang tidak mampu, setuju itu, bagus,” tuturnya.

Di sisi lain, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan berharap pemenuhan gizi berskala nasional ini dapat mengalir ke semua sektor dengan tepat sasaran.

“Kita bersyukur, belum 100 hari atau tepat hari ke-79 Presiden Prabowo Subianto telah memulai tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program MBG. Pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui harus tepat sasaran,” kata Amirsyah, Selasa (07/01/2025).

Amirsyah menegaskan, program unggulan ini diharap bukan sekedar semboyan apalagi omon-omon.

Karena itu kerja nyata ini perlu diapresiasi agar sukses baik dalam bentuk perencanaan maupun pelaksanaan.

“Sebaliknya kita tidak mau gagal karena ini merupakan hajat hidup semua pihak. Karena itu semua pihak patut mengapresiasi dan mendukung agar program ini bisa berkelanjutan,” tutupnya.

Sumber Berita : inilah.com

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

11.114 Penyelenggara Negara Belum Setor LHKPN ke KPK Hingga Masa Tenggat Berakhir
KPK Ingatkan Sanksi Administratif bagi 13.710 Pejabat yang tak Setor LHKPN
13.710 Pejabat Wajib Lapor tak Setor LHKPN ke KPK
Luncurkan TV Marhaen, PA GMNI Serukan Konsolidasi Nasionalis untuk Kembalikan Politik ke Jalan Ideologis
Mulai Tahun Depan, Muhammadiyah Gunakan KHGT untuk Penetapan Awal Ramadan dan Lebaran
Ini Dia Jadwal Ganjil-Genap, Oneway dan Contraflow di Jalan Tol Saat Arus Balik Lebaran 2025
Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin 31 Maret 2025
Hari Raya Idul Fitri 2025 Jatuh Tanggal Berapa? Ini Kata Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Pemerintah

Berita Terkait

Sabtu, 10 Mei 2025 - 12:47 WIB

11.114 Penyelenggara Negara Belum Setor LHKPN ke KPK Hingga Masa Tenggat Berakhir

Selasa, 15 April 2025 - 14:42 WIB

KPK Ingatkan Sanksi Administratif bagi 13.710 Pejabat yang tak Setor LHKPN

Selasa, 15 April 2025 - 14:17 WIB

13.710 Pejabat Wajib Lapor tak Setor LHKPN ke KPK

Sabtu, 12 April 2025 - 18:31 WIB

Luncurkan TV Marhaen, PA GMNI Serukan Konsolidasi Nasionalis untuk Kembalikan Politik ke Jalan Ideologis

Jumat, 4 April 2025 - 08:03 WIB

Mulai Tahun Depan, Muhammadiyah Gunakan KHGT untuk Penetapan Awal Ramadan dan Lebaran

Berita Terbaru

error: Content is protected !!