Keluarga Kaya Mendadak Miskin, Panitia Sekolah dan Pemprov Jabar Tutup Mata Manipulasi “KETM”

- Jurnalis

Jumat, 24 Juni 2022 - 10:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BEKASI – Ketua DPC Pemuda Demokrat Kota Bekasi, M Jesada mengungkapkan bahwa selain SMP Strada Budi Luhur, ada alumnus SMP Baitul Izzah Boarding School Kota Cimahi, lolos seleksi jalur “Keluarga Ekonomi Tidak Mampu” (KETM) di SMAN 1 Kota Bekasi.

Selain itu kedua sekolah berbiaya mahal tersebut, lanjutnya, pihaknya juga menemukan pendaftar dari SMP Islam Terpadu Gameel Akhlaq yang juga lolos seleksi jalur “KETM” di SMAN 1 Kota Bekasi.

“Keluarga kaya yang serentak mendadak miskin, bebas mendaftar melalui jalur “Keluarga Ekonomi Tidak Mampu” tanpa adanya verifikasi dari panitia dan pemerintah provinsi,” ucap Ketua DPC Pemuda Demokrat Kota Bekasi, M Jesada kepada Rakyat Bekasi, Jum’at (24/06/2022).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pria yang akrab disapa Bung Jesa ini meyakini bahwa pendaftar melalui jalur “KETM” oleh Keluarga kaya yang serentak kompak mendadak miskin ini tak hanya terjadi di SMAN 1 Kota Bekasi.

“Bayangkan saja jika beberapa pendaftar jalur “KETM” sebelumnya bersekolah di SMP elit dan mahal, seperti SMP Strada Budi Luhur, SMP Baitul Izzah Boarding School dan SMP Islam Terpadu Gameel Akhlaq,” bebernya.

Bung Jesa yang juga alumni GmnI Bekasi ini menuding panitia sekolah dan juga pemprov Jawa Barat melakukan pembiaran alias tutup mata dengan adanya fenomena keluarga kaya mendadak miskin di setiap pelaksanaan PPDB ini, dengan tidak melakukan verifikasi data faktual.

“Di Pergub Jawa Barat nomor 21 tahun 2022 pasal 16 ayat 5 dengan gamblang menyebut bahwa sekolah bersama pemerintah daerah provinsi wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut Jesa mengaku pihaknya akan melaporkan tindakan pelanggaran dan pemalsuan data tersebut kepada penegak hukum.

“Sesuai dengan bunyi ayat 4; Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi,” pungkasnya. (mar)

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wali Kota Bekasi Targetkan Administrasi Selesai Juli 2025, PLTSa Bantargebang Siap Lelang
Wali Kota Bekasi Dorong Kolaborasi DPRD untuk Penanganan Sampah di TPA Sumurbatu
BMB Desak Kejari Usut Dugaan Proyek Fiktif WC Sultan 32 SMPN di Kota Bekasi
Disdukcapil: Ribuan Orang Tua Ajukan KIA untuk SPMB Kota Bekasi 2025
Jelang Berakhirnya Kerjasama TPST Bantargebang, Pemkot Bekasi Usulkan Pembangunan Dua Flyover
Wali Kota Bekasi Tanggapi Santai Kritikan DPRD soal Penanganan Sampah dan Rencana Sport City
BMB Serukan Anggota DPRD yang Terlibat Kasus Korupsi Alat Olahraga Dispora Segera Mundur
Siap Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Dinas Kesehatan Kota Bekasi Imbau Warga Tetap Siaga

Berita Terkait

Sabtu, 14 Juni 2025 - 00:53 WIB

Wali Kota Bekasi Targetkan Administrasi Selesai Juli 2025, PLTSa Bantargebang Siap Lelang

Jumat, 13 Juni 2025 - 07:48 WIB

BMB Desak Kejari Usut Dugaan Proyek Fiktif WC Sultan 32 SMPN di Kota Bekasi

Kamis, 12 Juni 2025 - 15:34 WIB

Disdukcapil: Ribuan Orang Tua Ajukan KIA untuk SPMB Kota Bekasi 2025

Kamis, 12 Juni 2025 - 15:00 WIB

Jelang Berakhirnya Kerjasama TPST Bantargebang, Pemkot Bekasi Usulkan Pembangunan Dua Flyover

Kamis, 12 Juni 2025 - 14:31 WIB

Wali Kota Bekasi Tanggapi Santai Kritikan DPRD soal Penanganan Sampah dan Rencana Sport City

Berita Terbaru

error: Content is protected !!