Komisi 1 DPRD Kota Bekasi telah menjadwalkan pemanggilan terhadap KPU dan Bawaslu Kota Bekasi dalam waktu dekat untuk meminta penjelasan mengenai hasil Pemilu 2024.
Pemanggilan ini terkait dengan hasil penyelenggaraan Pemilu 2024, khususnya terkait dengan tingkat partisipasi pemilih yang rendah pada Pilkada Kota Bekasi.
“(rencana untuk memanggil KPU dan Bawaslu) Sudah ada. Hanya saja, waktunya belum sempat karena mereka juga ada kegiatan kunjungan kerja. Tapi, kami sudah jadwalkan itu,” ucap Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansyah kepada rakyatbekasi.com, Kamis (30/01/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rudy menjelaskan bahwa Komisi 1 telah mencoba berkomunikasi dengan pihak terkait, namun karena beberapa alasan, termasuk adanya sengketa hasil Pilkada Kota Bekasi, pemanggilan tersebut belum dapat terealisasi.
“Mereka masih ada kesibukan-kesibukan karena waktu kita undang mereka masih belum sempat. Karena masih menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada di MK, jadi mereka masih fokus di sana. Nanti, kalau sudah ada jadwalnya, kami kabari segera dalam waktu dekat,” jelasnya.
Tingkat Partisipasi Pemilih yang Rendah Menjadi Sorotan
Hasil Pemilu 2024 di Kota Bekasi mencatatkan angka partisipasi yang cukup tinggi, mencapai 81 persen. Namun, hasil tersebut berbanding terbalik dengan hasil Pilkada Kota Bekasi, di mana angka partisipasi anjlok dengan hanya mencapai 55,05 persen. Angka ini terbilang cukup jauh jika dibandingkan dengan Pilkada tahun 2019 yang mencapai 73 persen.
Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kota Bekasi, Afif Fauzi, mengatakan bahwa ada kecenderungan angka partisipasi Pilkada Kota Bekasi menurun karena terlalu cepatnya waktu antara Pilpres, Pemilu, dan Pilkada.
“Dikarenakan, tahun 2024 ini adalah tahun politik hingga ada kejenuhan di tingkat masyarakat. Di sisi lain, KPU Kota Bekasi juga sudah maksimal dan kita juga sudah capek betul dari tahapan-tahapan Pemilu dan Pilkada yang sangat pendek secara waktu. Sehingga, kita tidak ada waktu untuk istirahat, tetap kita melakukan sosialisasi,” tuturnya.
Afif menambahkan bahwa jeda waktu antara Pemilu dan Pilkada sangat singkat, hanya 4 bulan.
“Dari waktu 4 bulan itu kita menggenjot karena memang kalau kita di awal-awal takutnya masyarakat lupa. Kalau pemilu yang lalu kan di 22 bulan tahapannya sehingga cukup waktu cukup panjang semua target-target bisa terlaksana dengan baik,” imbuhnya.
Selain itu, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kota Bekasi, Eli Ratnasari, menambahkan bahwa minimnya angka partisipasi Pilkada Kota Bekasi juga disebabkan karena Kota Bekasi berdekatan dengan wilayah DKI Jakarta.
“Sehingga masyarakat mempunyai pemilih-pemilih yang cukup rasional. Akhirnya, kenapa harus memilih, kenapa apa? Itu yang menjadi pertimbangan,” jelasnya.
Data Partisipasi Pilkada 2024 di Kota Bekasi
Berdasarkan laporan angka partisipasi Pilkada 2024 di Kota Bekasi yang diperoleh dari D Hasil Pilkada dari pelaksanaan rekapitulasi suara tingkat kota, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 1.828.740 jiwa.
Dengan angka partisipasi sebesar 55,05 persen atau sebesar 1.020.084 jiwa, terdiri dari 468.920 laki-laki dan 551.164 perempuan.
Sebanyak 808.656 masyarakat tidak memilih atau golput dan 43.710 lainnya adalah surat suara yang tidak sah.
Dari keseluruhan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berjumlah 3.673 dari 12 kecamatan melalui 56 kelurahan di Kota Bekasi.
Rencana Tindak Lanjut
Pemanggilan terhadap KPU dan Bawaslu Kota Bekasi oleh Komisi 1 DPRD Kota Bekasi diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait dengan rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Bekasi. Selain itu, pemanggilan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.