KPU RI Diminta Gerak Cepat Tuntaskan Peraturan Terkait Pemilu 2024

- Jurnalis

Senin, 25 April 2022 - 20:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bergerak cepat menyusun Peraturan KPU (PKPU) tentang penyelenggaraan teknis Pemilu 2024.

PKPU ini mendesak sebagai payung hukum teknis Pemilu 2024.

“Mungkin karena baru dilantik dan formasi komisionernya banyak yang baru, kelihatannya butuh penyesuaian. Mestinya gerak cepat dalam membuat regulasi, termasuk soal pembuatan PKPU,” kata Ujang, Senin (25/04/2022).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ujang menjelaskan, lambannya penyusunan dan pengesahan PKPU akan menghambat persiapan Pemilu 2024.

”Karena PKPU sangat penting sebagai payung hukum regulasi Pemilu. Kalau PKPU belum ada, ya tak akan jalan Pemilunya,” tegas Ujang.

Lebih lanjut Ujang membeberkan bahwa KPU periode sebelumnya, per tanggal 18 Januari 2022, telah melayangkan surat kepada Ketua DPR RI bernomor 46/PL.01/01/2022 tentang Permohonan Konsultasi Rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Idham Kholik mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih menyusun rancangan PKPU terkait pengaturan teknis penyelenggaraan Pemilu 2024.

Tahapan Pemilu 2024 sendiri mulai berjalan 14 Juni 2022.

“KPU RI telah menyampaikan rancangan draft PKPU (periode sebelumnya) 8 Januari 2022 ke DPR. Tahapan (pemilu) baru mulai Juni 2022 jadi saat ini belum ada tahapan, baru mulai seperti Presiden sampaikan yaitu tahapan pada 14 juni 2022,” kata Idham.

Idham menjelaskan, KPU akan menyelenggarakan rapat konsinyering bersama pemerintah, DPR, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Langkah ini bagian komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait.

“Pada dasarnya dalam draft PKPU (periode sebelumnya) hampir mendekati (selesai) tapi perlu ada pendalaman karena wilayah Indonesia sangat luas. Pentingnya kami komunikasi dengan semua pihak,” jelasnya. (yud/mar)


Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jelang Muscab PPP Kota Bekasi: Nama Sholihin Kembali Mencuat meski Tersandung Aturan dan Kasus
KPU Kota Bekasi Tunggu Regulasi Baru Pascaputusan MK soal Pemisahan Pemilu dan Pilkada
DKPP Sidangkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilu oleh Anggota KPU Bekasi dan PPK Pondokmelati
Peringati Bulan Bung Karno, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi Gelar Pendidikan Kader Pratama Angkatan II
Empat Partai Politik di Kota Bekasi Ajukan Pencairan Dana Hibah Parpol 2025, Sedang BU?
Musda Digelar Agustus, PKS Regenerasi Kepengurusan 12 Kecamatan di Kota Bekasi
Dua Eks Komisioner Pimpin DPD NasDem Kota Bekasi 2024-2029, Bidik Kursi di Semua Dapil
Ade Puspitasari Menjaga Marwah Golkar Kota Bekasi Tetap Eksis di Tengah Dinamika Politik

Berita Terkait

Rabu, 9 Juli 2025 - 17:38 WIB

Jelang Muscab PPP Kota Bekasi: Nama Sholihin Kembali Mencuat meski Tersandung Aturan dan Kasus

Jumat, 4 Juli 2025 - 09:54 WIB

KPU Kota Bekasi Tunggu Regulasi Baru Pascaputusan MK soal Pemisahan Pemilu dan Pilkada

Rabu, 25 Juni 2025 - 15:45 WIB

DKPP Sidangkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilu oleh Anggota KPU Bekasi dan PPK Pondokmelati

Sabtu, 21 Juni 2025 - 15:56 WIB

Peringati Bulan Bung Karno, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi Gelar Pendidikan Kader Pratama Angkatan II

Minggu, 15 Juni 2025 - 14:28 WIB

Empat Partai Politik di Kota Bekasi Ajukan Pencairan Dana Hibah Parpol 2025, Sedang BU?

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca