Lambat Beri Hukuman PNS Selingkuh, Komisi I Semprot BKPSDM Kota Bekasi

- Jurnalis

Jumat, 22 April 2022 - 14:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BEKASI – Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan menyayangkan lambatnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi dalam merespon kasus perselingkuhan PNS di lingkup Pemerintahan Kota Bekasi.

Menurut Nuryadi, BKPSDM sebagai instansi yang berwenang membina ASN tidak mesti menunggu laporan verbal terkait kasus yang mencoreng nama baik pemerintah. Namun dengan adanya informasi yang diberitakan oleh media, hal itu dapat menjadi acuan melaksanakan penyidikan.

“Kasus perselingkuhan PNS benar-benar mencoreng nama baik pemerintahan. Apalagi kondisi Kota Bekasi masih berkabung atas peristiwa OTT KPK terhadap Rahmat Effendi. Seharusnya, BKPSDM cepat menyikapi kasus ini tanpa harus adanya laporan verbal,” ujar Nuryadi kepada awak media, Jumat (22/04/2022).

Terlepas terbukti benar atau tidak kasus perselingkuhan tersebut, yang terpenting, kata Nuryadi, BKPSDM sudah melakukan tugasnya.

“Soal hasil benar atau tidaknya, yang penting sudah melakukan tugas penyelidikan lebih mendalam. Kan bisa saja memanggil pihak-pihak terkait, misal kasie kesos yang disangkakan dan lainnya. Jadi, BKPSDM jangan menunggu bola,” kata Nuryadi dengan geram.

Terkait skandal perselingkuhan tersebut, Legislator Kalimalang asal Fraksi PDI Perjuangan ini mengaku prihatin tentang moralitas pegawai negeri sipil yang tidak bisa menjaga marwah pemerintah.

Baca Juga:  Diperiksa Bawaslu, Camat Jatisampurna Ngaku Terima Sesuatu Sebelum Foto Pamer Jersey

Hal ini, kata dia, tidak boleh dibiarkan terus menerus terjadi. BKPSDM harus memberi hukuman agar menimbulkan efek jera sekaligus melakukan pembinaan moral para ASN.

“Hukuman harus diberikan sesuai aturan. Ini berguna sebagai efek jera bagi pelaku sekaligus menjadi perhatian bagi PNS lain,” katanya.

“Namun jika tidak ada tindakan tegas, Komisi I akan memanggil BKPSDM dan nama-nama terkait dalam pemberitaan tersebut,” tandas Nuryadi. (*)

Berita Terkait

Pasca Kebakaran Hebat, Revo Mall Bekasi Tutup Hari Ini
Revo Mall Bekasi Kebakaran, Api Diduga Berasal dari Restoran Gokana
Buntut Hattrick WDP, Mahasiswa Desak Disdik Klarifikasi Penggunaan Anggaran
Komandan Kodim 0507/Bekasi Peringatkan seluruh Jajarannya agar Hindari Judi Online
Bertentangan dengan Permendagri 22/2020, Pemkot Bekasi Batalkan Pemenang Lelang Proyek PSEL
Soal Hutang Kompensasi Pasar Jatiasih, Komisi III: Harus Kasih Deadline Pelunasan
Manfaatkan Libur Idul Adha, Tren Penumpang di Terminal Induk Bekasi Naik 10 Persen
Anggota Main Judi Online? Polres Metro Bekasi Kota Siap Jatuhkan Sanksi
Berita ini 242 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 23 Juni 2024 - 09:46 WIB

Pasca Kebakaran Hebat, Revo Mall Bekasi Tutup Hari Ini

Sabtu, 22 Juni 2024 - 20:19 WIB

Revo Mall Bekasi Kebakaran, Api Diduga Berasal dari Restoran Gokana

Jumat, 21 Juni 2024 - 13:38 WIB

Komandan Kodim 0507/Bekasi Peringatkan seluruh Jajarannya agar Hindari Judi Online

Jumat, 21 Juni 2024 - 12:34 WIB

Bertentangan dengan Permendagri 22/2020, Pemkot Bekasi Batalkan Pemenang Lelang Proyek PSEL

Jumat, 21 Juni 2024 - 07:37 WIB

Soal Hutang Kompensasi Pasar Jatiasih, Komisi III: Harus Kasih Deadline Pelunasan

Berita Terbaru

Bekasi

Pasca Kebakaran Hebat, Revo Mall Bekasi Tutup Hari Ini

Minggu, 23 Jun 2024 - 09:46 WIB