Membongkar Paradoks Korupsi K3: Analisis Kasus OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

Oleh: NAUPAL AL RASYID, SH., MH

(Direktur LBH FRAKSI ’98)

JAKARTA – Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 20-21 Agustus 2025 menjadi tamparan keras bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dugaan pemerasan dalam proses sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ini bukan sekadar kasus korupsi individual, melainkan cerminan dari masalah sistemik yang lebih dalam: paradoks kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang.

Kasus yang menjerat mantan ketua relawan Joko Widodo ini menambah panjang daftar praktik korupsi di lingkungan kementerian.

Ini menegaskan sebuah realitas pahit bahwa kekuasaan yang dimiliki seorang pejabat erat kaitannya dengan potensi penyalahgunaan untuk keuntungan pribadi.

​Kekuasaan yang Menggoda: Analisis Teori Agensi

Korupsi di kementerian seringkali berakar pada penyalahgunaan kekuasaan. Dalam ilmu administrasi publik, Teori Agensi (Jensen & Meckling, 1976) memberikan kerangka yang relevan.

Teori ini memandang pejabat publik (agen) sebagai pihak yang diberi mandat oleh masyarakat (prinsipal). Namun, agen berpotensi mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan publik yang seharusnya mereka layani.

Dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3, Wamenaker diduga bertindak sebagai ‘agen’ yang menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi.

Ia diduga memanfaatkan posisinya untuk memberikan sertifikasi K3 kepada pihak tertentu, yang jelas bertentangan dengan kepentingan ‘prinsipal’, yaitu negara dan para pekerja yang keselamatannya dipertaruhkan.

​Kejahatan Terorganisir oleh Negara (State-Organized Crime)

Jika praktik ini terjadi secara sistematis, ia dapat dikategorikan sebagai state-organized crime, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh sosiolog William J. Chambliss (1968). Chambliss berpendapat bahwa aparat pemerintah, termasuk pejabat tinggi, dapat terlibat dalam kegiatan kriminal seperti korupsi dan suap secara terorganisir.

​Ketika penyalahgunaan wewenang ini menjadi sistemik, dampaknya sangat meresahkan. Kepercayaan publik terhadap pemerintah terkikis, keadilan sosial tercederai, dan tatanan hukum dirusak dari dalam oleh mereka yang seharusnya menegakkannya.

​Paradoks Wewenang Diskresi dalam Sertifikasi K3

Di sinilah letak paradoks utama dalam tata kelola pemerintahan. Di satu sisi, kekuasaan pejabat dibatasi oleh hukum dan perundang-undangan.

Di sisi lain, pejabat diberikan otoritas berupa kewenangan diskresi, yaitu keleluasaan untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri dalam situasi tertentu.

• ​Jika diskresi dipersempit: Pejabat akan kaku dan sulit beradaptasi dengan kondisi lapangan yang dinamis.
• ​Jika diskresi terlalu longgar: Potensi penyalahgunaan wewenang (excess du pouvoir) menjadi sangat besar.

Dalam penerbitan sertifikasi K3, yang diamanatkan oleh Pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat ruang diskresi.

Prosedur ini dirancang untuk memastikan keselamatan kerja, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas.

Namun, Wamenaker Immanuel Ebenezer diduga memanfaatkan kelonggaran diskresi ini untuk melakukan pemerasan, mengubah fungsi perlindungan menjadi komoditas.

​Dampak dan Implikasi bagi Dunia Ketenagakerjaan

Tindakan ini membuktikan bahwa paradoks dalam kewenangan penerbitan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan telah dieksploitasi.

Sertifikasi yang seharusnya menjadi kewajiban hukum untuk melindungi nyawa pekerja, justru menjadi alat untuk memperkaya diri.

Pada akhirnya, korban utama dari korupsi K3 adalah para pekerja. Keselamatan mereka diabaikan demi keuntungan sesaat.

Produktivitas nasional juga terancam ketika standar keselamatan dan kesehatan kerja hanya menjadi formalitas di atas kertas yang bisa dibeli.

Kasus ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh mekanisme pengawasan dan batasan diskresi di lingkungan kementerian.

Tanpa perbaikan sistemik, penangkapan satu pejabat korup hanya akan digantikan oleh pejabat lain yang siap memanfaatkan celah yang sama.

Penulis : NAUPAL AL RASYID, SH., MH (Direktur LBH FRAKSI ’98)

Editor : Bung Ewox