Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bekasi masih menunggu tindak lanjut dari Pemerintah Pusat, terkait penetapan Upah Minimum Regional (UMR) 2025 mendatang.
Pj Gani berpendapat, adapun hal itu disampaikannya sebagai bentuk, antisipasi dari langkah Pemerintah dalam meminimalisir konflik yang terjadi dalam penetapan UMR.
“Kita mengantisipasi, kita ikuti arahan dari Pusat (Pemerintah Pusat). Nanti Pemerintah Pusat menetapkan berapa, kita ikuti dan pedomani,” ucap dia saat ditemui RakyatBekasi.com di Alun-alun M Hasibuan Kota Bekasi, selepas pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan. Minggu (10/11/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, Kamis (31/10/2024) kemarin. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia mengadakan rapat terkait antisipasi dalam isu maraknya pemutusan hubungan kerja dan penetapan UMR 2025.
Pada rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan bahwa diadakannya rapat ini untuk mendengarkan kebijakan apa yang akan diambil oleh Menteri Tenaga Kerja di isu-isu yang sensitif agar semua pihak baik pusat maupun daerah satu visi terkait isu masalah Ketenagakerjaan.
“Dengan diadakannya rakor ini, diharapkan kita bisa mengantisipasi dan paham mengenai kebijakan pemerintah pusat terhadap isu sensitif ini, Khususnya dalam penentuan Upah Minimum, yang akan ditetapkan oleh gubernur dan Wali Kota, penting untuk mempertimbangkan kondisi lokal agar kebijakan yang diambil dapat memenuhi kebutuhan minimum.” ujar Tito Karnavian saat itu.
Selain itu, dalam merespon mengenai penetapan UMR 2025. Kabiro Hukum Asal Kemendagri ini menyatakan rapat koordinasi yang berlangsung, lebih memfokuskan kepada perhatian pada kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
Utamanya, mengenai penetapan UMR dan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ini merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami agar bisa mengantisipasi isu-isu sensitif.
“Kami Pemerintah Kota Bekasi tentunya akan mendukung sepenuhnya atas apa yang akan menjadi kebijakan pusat demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi kesejahteraan bersama,” sambungnya.
Sehingga, kata dia mengenai pembahasan UMR 2025. Mesti disamakan terlebih dahulu, menyoal kebijakan yang akan diterapkan. Walaupun, menyoal proses pembahasan Upah Minimum Pemerintah hadir secara kewenangannya.
“Semua sebenarnya dengan kesadaran penuh, Pemerintah juga sudah memperhitungkan dengan baik, saya harap semua bisa diterima dengan baik. Kita ciptakan kondisi yang kondusif lah,” paparnya.
