Petugas Gabungan Bongkar Paksa 8 Bangunan Liar di Jalan Nonon Sonthanie Bekasi Timur

- Jurnalis

Jumat, 6 Februari 2026 - 19:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Petugas gabungan Kecamatan Bekasi Timur saat melakukan pembongkaran manual bangunan liar yang berdiri di atas lahan PSU Jalan Nonon Sonthanie, Kelurahan Durenjaya, Jumat (06/02/2026).

Petugas gabungan Kecamatan Bekasi Timur saat melakukan pembongkaran manual bangunan liar yang berdiri di atas lahan PSU Jalan Nonon Sonthanie, Kelurahan Durenjaya, Jumat (06/02/2026).

Poin Utama:

  • Lokasi Penertiban: Jalan Nonon Sonthanie, Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur.
  • Objek: 8 bangunan liar (bangli) di atas lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU).
  • Dasar Hukum: Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang K3.
  • Personel: 51 petugas gabungan dikerahkan untuk pembongkaran manual.

​Pemerintah Kecamatan Bekasi Timur mengambil langkah tegas dengan membongkar paksa delapan bangunan liar (bangli) yang berdiri di atas lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di Jalan Nonon Sonthanie, Kelurahan Durenjaya, Jumat (06/02/2026).

Penertiban ini dilakukan oleh puluhan petugas gabungan sebagai upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) sekaligus menindaklanjuti instruksi pimpinan daerah terkait penataan kota.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Mengapa Penertiban Bangunan Liar Ini Dilakukan?

​Langkah penertiban ini merupakan tindak lanjut konkret atas instruksi Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, serta dukungan terhadap Instruksi Presiden mengenai Gerakan Indonesia Asri.

Keberadaan bangunan tanpa izin di sepanjang jalan dan bantaran irigasi dinilai telah mengganggu ketertiban umum, menghambat fungsi fasilitas publik, serta merusak estetika wilayah.

​”Penataan ini dilakukan demi kepentingan bersama. Kami ingin kawasan Bekasi Timur lebih rapi dan nyaman, sekaligus mendukung program pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan lingkungan yang resik dan indah,” kata Camat Bekasi Timur, Arie Halimatussadiyyah, kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di lokasi penertiban, Jumat (06/02/2026).

​Arie menegaskan bahwa Pemkot Bekasi melalui pihak kecamatan tidak hanya berhenti pada tahap pembongkaran.

Pengawasan intensif akan terus dilakukan pasca-penertiban untuk memastikan lahan PSU yang telah bersih tidak kembali diserobot atau dimanfaatkan secara ilegal oleh oknum tidak bertanggung jawab.

​Bagaimana Prosedur Pembongkaran yang Dijalankan Petugas?

​Sebelum eksekusi pembongkaran dilakukan, pihak kecamatan telah menempuh jalur persuasif sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kasi Trantibum) Kecamatan Bekasi Timur, Victor Yudistira, menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan ruang bagi pemilik bangunan untuk membongkar sendiri properti mereka.

​”Kami sudah memberikan edukasi serta melayangkan surat teguran pertama hingga ketiga agar pemilik membongkar mandiri. Namun, karena masih ada sekitar delapan bangli yang bertahan di lahan PSU, maka hari ini kami tertibkan,” ungkap Victor kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di sela kegiatan, Jumat (06/02/2026).

​Dalam operasi ini, sebanyak 51 personel gabungan dikerahkan ke lokasi. Proses pembongkaran dilakukan secara manual dan berlangsung kondusif tanpa adanya perlawanan dari warga atau pemilik bangunan.

​Apa Dasar Hukum Penindakan Tersebut?

​Tindakan tegas ini memiliki landasan hukum yang kuat. Keberadaan bangunan-bangunan tersebut secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar regulasi daerah, yakni:

  • Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011: Tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3).
  • Penyalahgunaan Lahan PSU: Okupasi lahan yang seharusnya diperuntukkan bagi fasilitas sosial dan umum.

​Dengan ditertibkannya kawasan Jalan Nonon Sonthanie, diharapkan fungsi jalan dan saluran air di Kelurahan Durenjaya dapat kembali normal dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat luas.

Warga Bekasi, mari jaga lingkungan kita! Jika Anda melihat adanya pelanggaran ketertiban umum atau penyalahgunaan lahan fasilitas publik di wilayah Anda, segera laporkan melalui kanal pengaduan resmi Pemkot Bekasi atau hubungi layanan Call Center 112.

Visited 97 times, 3 visit(s) today

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

6.000 LGBT di Kota Bekasi: MUI Desak Pemkot Bertindak Tegas
PSEL Sumurbatu Masuk Tahap Realisasi, Ground Breaking Dijadwalkan 8 Juli 2026
Tegas! Pemkot Bekasi Larang ASN Ngonten di Jam Kerja Pakai Atribut Dinas
Ancaman Kemarau Ekstrem, Pemkot Bekasi Petakan Titik Kritis Rawan Kekeringan
Gaji PPPK Diambil Alih Pusat, APBD Kota Bekasi Bernapas Lega
Aplikasi Pendekar Bhagasasi Resmi Rilis, Permudah Pelanggan Cek Pemakaian Air
Calon Kepala Puskesmas di Kota Bekasi Wajib Miliki STR dan Sertifikasi Izin Praktik
Wacana CFD Alun-Alun Hasibuan Mandek, Dishub Belum Beri Restu
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 17:30 WIB

6.000 LGBT di Kota Bekasi: MUI Desak Pemkot Bertindak Tegas

Selasa, 9 Juni 2026 - 13:08 WIB

PSEL Sumurbatu Masuk Tahap Realisasi, Ground Breaking Dijadwalkan 8 Juli 2026

Selasa, 9 Juni 2026 - 11:24 WIB

Ancaman Kemarau Ekstrem, Pemkot Bekasi Petakan Titik Kritis Rawan Kekeringan

Selasa, 9 Juni 2026 - 10:10 WIB

Gaji PPPK Diambil Alih Pusat, APBD Kota Bekasi Bernapas Lega

Senin, 8 Juni 2026 - 22:32 WIB

Aplikasi Pendekar Bhagasasi Resmi Rilis, Permudah Pelanggan Cek Pemakaian Air

Berita Terbaru

Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, bersama Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, dan jajaran pejabat terkait memamerkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berpredikat WTP usai prosesi penyerahan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (09/06/2026).

Parlementaria

Pemkot Bekasi Sabet WTP BPK Jabar, Bukti APBD Makin Sehat!

Selasa, 9 Jun 2026 - 16:42 WIB

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal kepada wartawan usai dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (08/06/2026). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Nasional

Masuk Istana, Said Iqbal Jamin Hak Demo Buruh Tak Dikebiri

Selasa, 9 Jun 2026 - 14:00 WIB

error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x