KOTA BEKASI – Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad mengatakan, bahwa pihaknya telah memberikan lampu hijau kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Dr. Uu Saeful Mikdar S.Pd. MM untuk segera mengundurkan diri apabila serius ingin maju sebagai Kepala Daerah dalam pelaksanaan Pilkada 27 November mendatang.
Hal itu disampaikan Pj Gani sebagai bentuk langkah sikap kepada yang bersangkutan untuk segera melakukan keputusan diri.
“Saya ingatkan juga Pak Kadisnya. Kalau memang berkeinginan untuk maju segera ambil sikap iya kan. Seperti Mendagri sudah memberikan edaran kepada para Pj yang ASN-nya mau mencalonkan diri itu harus sudah mundur 40 hari sebelum pendaftaran (Bakal Calon Kepala Daerah),” ucap Pj Gani kepada RakyatBekasi.com melalui keterangannya, dikutip Rabu (12/06/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal serupa juga merujuk melalui Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nomor: 100.2.1.3/2314/SJ yang diterbitkan oleh Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Komjen Tomsi Tohir, pada (16/05/2024) lalu.
Dimana, melalui surat tersebut melampirkan pengunduran diri Penjabat Gubenur/Bupati/Walikota yang akan maju dalam Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024. Dengan tercantum melalui Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 maupun Pasal 7 ayat 2 huruf q Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.
“Dalam rangka menjamin hak seluruh warga negara dan merujuk pada keterangan pasal tersebut, terhadap Penjabat Gubernur, Bupati dan Walikota yang akan mencalonkan diri pada kontestasi Pilkada Serentak, agar administrasi pengunduran dirinya disampaikan kepada Mendagri selambat-lambatnya 40 hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon sesuai tahapan dan jadwal Pilkada yang ditetapkan oleh KPU RI,” demikian bunyi Surat Edaran tersebut.
Kendati demikian, Pj Gani mengaku dirinya belum meminta keterangan lanjutan kepada Kadisdik Kota Bekasi sebagai langkah klarifikasi.
“Belum, belum (belum saya pintai keterangan) Begitupun nanti kita “Mutatis Mutandis” (Penyesuaian seperlunya) untuk ASN di Kota Bekasi yang mau mencalonkan diri, 40 sebelum pendaftaran harus sudah mundur,” sambungnya
Lebih jauh Pj Gani menjelaskan bahwa permintaan tersebut tentunya sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah. Agar Kepala Daerah yang hanya berstatus Penjabat (Pj) bisa sesegera mungkin melakukan transisi masa jabatan apabila sudah ada keseriusan diri yang bersangkutan untuk menjadi kontestan Pilkada.
“Karena saya juga harus bisa mencari Pelaksana harian (Plh) untuk Kadisdik Kota Bekasi yang paham dalam mengawal pelaksanaan PPDB ini iyakan. Berat juga bagi saya, Kadis yang bertanggungjawab PPDB mau nyalon, tapi Pemerintah tidak boleh berhenti harus terus kita jalan,” pungkasnya.
